Menjual Hasil Pertanian Lahan Kering ke Pasar Global – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

POLITIK

Menjual Hasil Pertanian Lahan Kering ke Pasar Global

Oleh: George M. Manu
(Staff FAO Indonesia, Penerima Beasiswa Australian Award untuk Kursus Singkat Pertanian Lahan Kering dan Jejaring yang Didanai Pemerintah Australia)

EKSPOR merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi dari 5,4 hingga 6,1 persen seperti yang diproklamirkan Bapak Presiden Jokowi pada 15 Maret 2017. Pada akhir Desember 2016 lalu, total ekspor Indonesia mencapai nilai 82,228 juta USD. Dari total ekspor ini, produk pertanian yang diekspor hanya mencakup 22,4 persen dari total export share (www.kemendag.go.id). Apalagi ekspor yang dilakukan hampir tidak dilakukan untuk komoditi sayuran, biji-bijian, dan ternak atau produk olahan daging sapi. Sebagai Negara agraris, Indonesia semestinya dapat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas dengan mengandalkan ekspor hasil-hasil pertanian termasuk hasil pertanian lahan kering tentunya. Sebagai pembanding, nilai ekspor Australia mencapai 31,8 juta AUS per Januari 2017 (world export.com). Dengan wilayah pertanian yang sempit di daerah selatan dan barat daya, Australia membukukan rekor ekspor biji-bijian dan ternak pada Negara lain seperti China, India, Jepang, dan bahkan ke Amerika Serikat.
Bahkan ekspor biji-bijian Australia yang dihasilkan dari kantong-kantong lahan kering di sana cenderung meningkat dari 1,7 hingga 2,7 persen sementara ekspor ternak mereka cenderung naik pula dari 2,8 hingga 4,4 persen pada dua tahun terakhir ini. Dalam kursus singkat di Australia yang didanai oleh Pemerintah Australia, akhirnya diketahui bagaimana pertanian lahan kering dibuat menarik dan bersaing di pasar global dan bukan hanya untuk menghasilkan makanan bagi satu keluarga.

Sistem Pertanian Berorientasi Ekspor
Sistem pertanian Indonesia dikenal luas sebagai sistem pertanian subsisten di mana setiap petani hanya mengelola areal yang kecil (pada umumnya kurang lebih ukurannya 20 x 30 m2) untuk menanam lebih dari satu tanaman pada lahan tersebut. Panen dari lahan ini akan digunakan untuk memberi makan bagi keluarga dan sebagiannya disimpan untuk bibit di musim berikutnya. Bila ada sebagian yang masih tersisa sesudah pengalokasian tersebut, maka bagian itulah yang akan dijual untuk membeli kebutuhan rumah tangga lain seperti gula, kopi, dan bahan bakar (minyak tanah) yang tidak bisa dihasilkan sendiri dari lahan. Untuk mentransformasi para petani subsisten menjadi petani komersial seperti petani Australia, pola pikir petani-petani subsisten ini harus diorietasikan kembali pada bisnis yang berskala kecil sebelum mereka menjajaki pasar global. Para penyuluh hendaknya mengajari petani untuk memilih tanaman yang diperjualbelikan di pasar lokal sambil menyimpan sebagiannya untuk konsumsi keluarga. Lebih lanjut lagi, para petani subsisten hendaknya dibuat cerdas dalam menjadikan lahan mereka produktif sepanjang tahun dengan menyeleksi tanaman yang tumbuh di musim yang berbeda-beda sepanjang tahun dan yang tahan terhadap perubahan iklim (tidak turun hujan, dll). Bila petani sudah memulai pertanian komersial dari lahan mereka yang masih sempit, maka pemerintah daerah hendaknya berpikir untuk mengembangkan pertanian petani-petani ini ke lahan yang lebih luas lagi. Untuk itu, pada skala yang lebih besar, hendaknya ada sistem kredit yang diakses oleh petani untuk mengoperasikan lahan komersial berskala besar yang membutuhkan dana operasional yang besar. Bila tidak demikian, para petani subsisten akan tetap miskin dan tidak satupun warga masyarakat yang mau menjadi petani di masa mendatang.

Produksi Secara Masal
Sebelum bertemu muka dengan muka dengan petani Australia, seorang Indonesia yang lahir dan besar di daerah pertanian cenderung untuk percaya bahwa pertanian intensif merupakan praktek yang baik karena didoktrinasi sejak dahulu kala oleh nenek moyang. Tetapi sesudah bertemu dengan petani-petani di Australia, tidak bisa dipercaya kalau seorang petani dengan bantuan anggota keluarga inti (sekitar 6 orang) mampu mengolah lahan seluas 6.000Ha yang ditanami kapas untuk diekspor ke China dan Jepang. Pengolahan lahan yang secara besar-besaran di Australia sangat masuk akal mengingat tidak ada varietas kapas yang ditanam di areal yang sempit tetapi mampu menghasilkan kapas dengan jumlah yang sama dengan kapas yang dihasilkan dari areal yang luas. Dalam hal ini, pengolahan lahan secara intensif dan di areal yang sempit sangat perlu dipertimbangkan kembali mengingat besarnya permintaan ekspor komoditi pertanian.
Lalu mengapa pemerintah Australia begitu gampangnya mengizinkan petani mereka menggarap lahan seluas itu? Seorang Indonesia sudah pasti akan berpikir penggarapan lahan seluas itu pasti akan mengkonversi banyak hutan atau daerah yang dilindungi lainnya. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena berdasarkan Hukum Australia, Pemerintah hanya memiliki lapisan tanah di bawah permukaan tanah di mana di sana terkandung bahan-bahan tambang. Selain itu, pengolahan tanah hanya diizinkan apabila pengolahan tanah dimaksud tidak merusak tangkapan air dan spesies-spesies yang dilindungi. Setiap eksploitasi terhadap lahan hendaknya tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan pada lingkungan (penyebaran racun, dll). Bentuk kepemilikan lahan ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana tanah yang lebih besar dialokasikan bagi perkebunan dan kehutanan bila dibandingkan dengan areal kecil yang ditujukan untuk pertanian subsisten. Pembagian lahan seperti ini telah diberlakukan sejak Belanda menjajah Indonesia. Dan alokasi lahan yang demikian disinyalir penuh dengan intrik untuk menguntungkan pemerintah Belanda dalam hal ekspor kayu dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kadang kala, pemerintah sekarang ini melakukan reforestasi pada daerah padang rumput yang dapat membunuh rumput yang adalah makanan bagi ternaik. Sebagai catatan, pada Tahun 2016, terdapat 450 konflik agraraia yang melibatkan 86.745 kepala keluarga (MetroTVnews.com). Jumlah konflikpun meningkat dua kali lipat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan betapa urgennya reformasi hukum agraria Indonesia agar lebih banyak lahan pertanian untuk mendukung produksi pertanian secara masal.

Pengelolaan Air dan Perawatan Infrastruktur Air
Kekurangan air merupakan salah satu isu utama di Indonesia dalam bidang pertanian. Sebagai konsekuensi dari tata letaknya yang berada dekat sekali dengan garis katulistiwa, evaporasi yang tinggi dan terbatas air yang tersedia menyebabkan tanaman menjadi stress dan menjadi layu suatu ketika. Untuk mengatasinya, petani dan praktisi pertanian dapat menggunakan beberapa cara untuk mendekatkan air pada tanaman dan untuk memanen air ketika hujan. Dalam hal ini, petani Australia dapat dikelompokkan dalam dua kelompok: mereka yang percaya pada pemanenan embun dan mereka yang mencegah terjadinya evaporasi. Kedua mainstream ini sesungguhnya sama di mana mereka yang percaya pada pemanenan embun percaya bahwa sedikit pengolahan pada permukaan tanah akan meningkatkan laju air infiltrasi dan karenanya, air akan mengisi tanah hingga pada suatu level tertentu sesuai dengan yang tersedia bagi tanaman (plant water availability). Sementara itu, petani yang cenderung mencegah evaporasi cenderung untuk menutup permukaan tanah dengan sisa tanaman dan meminimalisir pengolahan tanah atau kerusakan atas tanah. Petani-petani ini menanam berbagai jenis legume sebelum menanam jagung atau kapas di lahan yang sama. Dengan melakukan hal demikian, sesungguhnya mereka telah mengkonservasi nutrisi, tanah, dan air di lahan mereka. Praktek-praktek baik ini mungkin sama dengan apa yang telah dilakukan oleh 13.000 petani di NTT (Jakarta Post, 14/03/2017) dan perlu diperluas lagi ke provinsi lainnya di Indonesia. Selanjutnya, teknologi pemanenan air termasuk reservoir dan Dam kecil juga sudah dibangun dengan baik. Kemudian, manajemen dari infrastruktur air yang telah terbangun dipercayakan pada Suatu Badan Usaha semi pemerintah yang disebut dengan Sun-water yang bekerja secara professional dalam mendistribusikan air.
Sun-water mengalokasikan air berdasarkan prioritas dengan merujuk pada rencana air tahunan (sama persis seperti alokasi anggaran tahunan) dan mengenakan biaya pada setiap pengguna jasa layanan air yang diberikan Sun-water. Bila penggunaan air melampaui batas, Sun-water memiliki hak untuk menghentikan pendistribusian air ke titik tertentu dan mendorong para petani untuk berbagi air yang telah dialokasikan ke setiap petani sesuai dengan lisensi air (surat izin penggunaan air) yang dimiliki masing-masing petani. Sun-water juga diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan air dan hingga sekarang, sistem perlindungan infrastruktur air yang dikembangkan Sun-water berjalan dengan baik sehingga hampir tidak ada rencana pembangunan infrastruktur air yang baru atau sekadar rehabilitasi infrastruktur untuk 50 tahun terakhir di Australia.
Apa yang telah lakukan Australia dalam perlindungan infrastruktur air semestinya menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk diadopsi demi menghindari alokasi anggaran berulang yang hanya dikeluarkan untuk membangun kembali (rehab/renovasi) infrastruktur air yang sudah ada namun tidak berfungsi. Sebagai informasi, diperkirakan setiap tahun, setiap kabupaten mengalokasikan kembali uang sebanyak Rp 200 juta untuk rehabilitasi sebuah jaringan perpipaan di suatu lokasi. Jumlah anggaran berulang ini kemudian menjadi bertambah banyak mana kala fasilitas air itu ada di beberapa lokasi dan beda jenisnya pula. Bila ini yang terjadi maka sesungguhnya yang terjadi adalah hentakan kaki yang berbunyi ‘’pembangunan’’, tetapi sesungguhnya pembangunan itu sendiri stagnan atau hanya bergerak di tempat. Kebocoran anggaran ini bisa terjadi karena kurangnya tanggung jawab dari badan yang bertanggung jawab mengelola suatu sistim distribusi air (komite air) seperti P3A di jaringan irigasi dan berbagai bentuk komite air yang dibangun oleh berbagai LSM. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya membentuk suatu badan independen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola semua fasilitas air sesudah pembangunannya. Badan yang dibentuk tersebut hendaknya dapat membiayai operasionalnya sendiri dari penjualan jasa distribusi dan perawatan fasilitas air yang dilakukannya.

Terbentuknya Sistem Rantai Suplai/Pasar (Supply Chain) yang Matang
Sedikit berbeda dengan supply chain di Australia, sistem supply chain yang matang di Indonesia cenderung bersifat tradisional di mana barang berpindah dari satu unit supply chain yang satu ke unit yang lain tanpa ada peningkatan kualitas/nilai barang untuk mengkompensasi peningkatan harga yang terjadi secara pesat di akhir dari sebuah supply chain. Seperti di Australia, untuk meng-upgrade sistem supply chain yang tradisional ini menjadi suatu supply chain yang bersifat komersial, Indonesia hendaknya mempunyai cara-cara yang baik untuk memenuhi kualitas yang dituntut oleh pasar bahkan sekadar memenuhi ukuran standard dan bentuk produk pangan yang diminta oleh pasar. Untuk itu, perpindahan dari satu unit ke unit yang lain dalam sebuah supply chain hendaknya diperlengkapi dengan alat-alat penyegar udara seperti pendingin dan sistem pengepakan yang baik sehingga suatu produk pangan tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga produk tersebut dapat terlindungi sehingga pengurangan kualitas karena cuaca dapat terhindarkan. Oleh karena itu, kapanpun sebuah produk pangan sampai ke pasar, produk tersebut dapat terjual dengan gampang pada kisaran harga yang tinggi dan setiap unit supply chain pasti akan sangat senang dengan setiap keuntungan yang didapat.
Untuk petani yang baru, hadirnya sebuah sistem supply chain sangat kritis manfaatnya di dalam menghubungkan para petani dengan para pembeli sehingga setiap produk pangan yang telah dipanen tidak terbuang percuma. Pasar akan membelinya dan hal ini akan menyenangkan hati si petani. Perbedaan lain yang dimiliki oleh pasar Australia adalah penjual penengah (middleman) dalam suatu rantai pasar dapat dihindari untuk memperbesar keuntungan bagi petani.
Adalah benar bahwa sebuah sistem rantai pasar menjamin pasar bagi suatu produk tetapi kadang kala rantai pasar tersebut cenderung menjadi sebuah monopoli yang mengambil banyak sekali keuntungan bila dibanding dengan apa yang didapat oleh seorang petani.

Penelitian Terus-menerus untuk Mendukung Ekspor
Alokasi dana yang memadai dan orientasi penelitian yan tepat membuat petani-petani Australia dapat bersaing di pasar global. Setiap tahun, melalui sistem matching fund, Australia mengeluarkan dana sebesar 1.500 juta AUD untuk mendanai proyek-proyek penelitian yang potensial di mana dana tersebut akan diberikan bagi peneliti yang terseleksi. Selain itu, tema-tema penelitian telah diubah arahnya sehingga tidak hanya berfokus pada isu-isu teknis seperti peningkatan hasil atau pada ketahanan terhadap hama maupun kekeringan; Tetapi, ada tema-tema penelitian terkini yang berfokus pada isu-isu komersialisasi dari sebuah produk pertanian. Hasil-hasil proyek penelitian ini dikomunikasikan dalam bentuk artikel surat kabar yang dapat dimengerti oleh petani dan rekomendasi-rekomendasi dari penelitian tersebut dapat diadopsi oleh petani. Bila Indonesia ingin bersaing di pasar internasional, maka sebaiknya banyak dana dialokasikan untuk penelitian khususnya untuk produk-produk ekspor.
Untuk melakukan hal ini, kapasitas peneliti hendaknya ditingkatkan dan referensi ilmiah yang mendukung penelitian perlu ditambahkan lagi. Akhirnya, pertukaran informasi dengan negara-negara maju seperti Australia merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan frekuensi, volume, dan kualitas ekspor dari produk-produk pertanian lahan kering di pasar internasional. (*)

Click to comment

Most Popular

To Top