JAM Intelijen Supervisi TP4D – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

HUKUM

JAM Intelijen Supervisi TP4D

PENGARAHAN. Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen, Dr. M. Adi Toegarisman (tengah) didampingi Direktur I JAM Intelijen, Aditya Warman (kedua kanan), Kajati NTT, Sunarta (kedua kiri) dan Wakajati, Rusdi H. Teguh (kanan) sedang memberikan pengarahan di aula Lopo Sasando gedung Kantor Kejati NTT, Senin (20/3).

IST

KUPANG, TIMEX – Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen, Dr. M. Adi Toegarisman melakukan kunjungan kerja ke NTT dalam rangka supervisi dan optimalisasi peran dan fungsi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D) pada Kejati NTT dan Kejari jajaran.

Kunjungan kerja JAM Intelijen juga merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara TP4 Pusat dengan PT PLN (Persero).

Pantauan Timor Express, setibanya di Bandara El Tari sekira pukul 09.00, Senin (20/3), JAM Intelijen yang disambut Kajati NTT, Sunarta dan Wakajati, Rusdi H. Teguh langsung meninjau pembangunan PLTU Bolok dan kapal listrik.

Sesuai rencana, JAM Intelijen yang didampingi Direktur 1 JAM Intelijen, Aditya Warman, juga akan melanjutkan peninjauan ke proyek pembangunan PLTU di Kabupaten Rote Ndao.

Usai memantau PLTU Bolok, JAM Intelijen berkesempatan memberikan pengarahan kepada Kajati NTT dan Kajari jajaran di aula Lopo Sasando gedung Kantor Kejati NTT.

Pengarahan diberikan dalam rangka supervisi dan evaluasi bidang intelijen dan TPAD pada Kejati NTT dan Kejari jajaran.

JAM Intelijen, Adi Toegarisman pada kesempatan itu mengapresasi kinerja TPAD Kejati NTT yang telah melakukan berbagai terobosan lewat kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta.

“Yang sudah ada supaya terus ditingkatkan. Jangan jadikan TP4D sebagai tempat berlindung, tetapi harus menindak tegas yang bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Toegarisman.

Sementara itu, Kejati NTT, Sunarta pada kesempatan itu mengatakan pihaknya terus berusaha mengoptimalkan kinerja TP4D, dengan membangun kerja sama dengan Pemprov NTT, termasuk melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek strategis nasional dan seluruh proyek yang bersumber dari APBN dan APBD.

“TP4D sudah turun ke lapangan dan mengetahui penyerapan anggaran sesuai harapan. Ada kemajuan fisik proyek yang dibangun. Progress-nya jelas. Makanya kita terus sosialisasi TP4D kepada seluruh instansi pemerintah dan swasta,” kata Sunarta.

Sunarta yang juga mantan Wakajati Sulawesi Selatan itu melanjutkan, pihaknya baru saja diminta oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk memberikan pendampingan terkait pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Jiwa di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Keberadaan TP4D kata Sunarta, sebagai fasilitator, dimana lebih fokus kepada tindakan-tindakan pencegahan terhadap pelanggaran hukum, sehingga pembangunan boleh tercapai sesuai harapan.

“Kalau kita temukan ada penyimpangan saat proyek sementara berjalan, akan kita sampaikan untuk diselesaikan. Belum boleh diproses secara hukum. Nanti ada hasil dari BPK dan waktunya 60 hari,” kata Sunarta.

Namun apabila sudah disampaikan tapi tidak direspon, Kajati katakan pasti akan berhadapan dengan proses hukum. “Agar pelaksanaan pembangunan tidak melanggar hukum, kita terus berkoordinasi. Supaya pembangunan tercapai,” imbuhnya.

Kajati Sunarta melanjutkan, keberadaan TP4D merupakan tindaklanjut Kejaksaan RI terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penyerapan keuangan negara selama tahun 2015 tidak mencapai 50 persen dari total dana yang digelontorkan.

Menurut Kajati, minimnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya rasa takut dari para aparatur di daerah yang enggan menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).

Untuk itu kata Kajati, mengenai hal-hal yang menjadi kebijakan atau diskresi kewenangan dalam pelaksanaan proyek negara, tidak langsung dibawa ke rana pidana. (joo)

Click to comment

Most Popular

To Top