Polisi Panggil Tim Anggaran Kota Kupang – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

HUKUM

Polisi Panggil Tim Anggaran Kota Kupang

Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Panwas Kota

KUPANG, TIMEX – Keterlambatan pembayaran gaji bagi komponen pengawas pemilu di Panwaslu Kota Kupang kini masuk dalam ranah hukum. Bertolak dari rentetan aksi demo di Kantor Bawaslu NTT dan Kantor Panwaslu Kota Kupang beberapa waktu lalu, pihak Polres Kupang Kota akhirnya berinisiatif untuk melakukan penyelidikan.

Kepada wartawan, Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, AKP Lalu Musti Ali, mengatakan, pihak yang dirugikan dalam hal ini komponen pengawas pemilu tidak membuat laporan polisi secara resmi. Namun pihak kepolisian berinisiatif untuk melakukan penyelidikan, karena tidak ingin aksi demonstrasi terus berlanjut tanpa ada kepastian yang jelas terkait hak para pengawas. “Kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita sudah lakukan sudah penyelidikan. Kasihan mereka demo-demo terus, tapi uangnya tidak ada,” ujarnya saat diwawancara di Kantor Wali Kota Kupang, Senin (20/3).

Dalam proses penyelidikan, jelas Lalu, pihaknya telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Baik dari pihak Panwaslu Kota Kupang maupun Sekretaris Bawaslu NTT selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). “Semuanya masih dalam tahapan penyelidikan. Hari ini (kemarin, red) komponen pengawas mulai dari pengawas TPS kita agendakan untuk periksa,” jelasnya.

Lalu menambahkan, penyidik telah melayangkan surat panggilan untuk Tim Anggaran (TPAD) Kota Kupang. Sebab mereka mengetahui persis soal naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Kupang dengan Panwaslu Kota Kupang. “Seharusnya pemeriksaan akan dilakukan hari ini (kemarin, red). Tapi tadi Pak Asisten III bilang baru dapat surat panggilan. Jadi nanti kita jadwalkan kembali untuk pemeriksan,” katanya.

Bersamaan dengan penyelidikan yang dilakukan Polres, lanjut Lalu, penggunaan anggaran di Panwaslu Kota Kupang saat ini tengah lagi diaudit oleh auditor internal dari Bawaslu. Oleh karena itu, proses penyelidikan akan berjalan seiring dengan proses audit di Panwaslu Kota Kupang. “Kita seirama. Tapi kami tetap minta pihak yang berwewenang dalam hal ini BPK dan BPPK untuk lakukan audit,” tandasnya.

Sementara Asisten III, Jacob Laurens Tokoh mengatakan, Kemendagri memang menginstruksikan agar Pemda mempercepat proses pencairan anggaran dana pengawasan Pilkada. Dan batas akhir pencairan anggaran hanya sampai 15 Februari 2017. Namun Pemkot belum merealisasikan sebagian anggaran untuk pengawasan Pilkada, karena laporan penggunaan anggaran dari Panwaslu terlambat masuk. “Anggarannya ada dalam APBD. Tapi kami tidak berani untuk mencairkannya karena telah lewat batas waktu. Kami sudah bersurat ke Kemendagri tapi Kemendagri belum jawab surat kami,” kata Rens, sapaan karib Jacob Laurens Tokoh.

Soal surat pemanggilan dari Polres Kupang Kota, Rens mengatakan, surat tersebut bukan surat panggilan, melainkan surat undangan untuk memberikan penjelasan seputar anggaran bagi Panwaslu. Rens juga mengaku baru mendapatkan surat undang itu. “Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) diketuai oleh Sekda. Jadi pasti kami semua diundang untuk memberikan penjelasan,” katanya.

Untuk diketahui, pada awal Maret lalu, anggota Panwascam, PPL dan Pengawas TPS melakukan demonstrasi di Kantor Bawaslu NTT dan Panwaslu Kota Kupang untuk menuntut pembayaran honor bulan Februari. Mereka bahkan menuding Kepala Sekretariat (Kasek) Panwaslu Kota Kupang, Jance J. Kaborang, menyalahgunakan keuangan. Kepada wartawan, Jance menjelaskan, dana yang disepakati Pemkot untuk kegiatan Panwas sebesar Rp 3,9 miliar lebih. Namun pencairan dilakukan secara bertahap. Tahap I sebesar Rp 1 miliar. Tahap II sebesar Rp 2 miliar.

Dari sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp 900 juta lebih, Pemkot dan DPRD Kota Kupang sudah menyetujui untuk mencairkan anggaran sebesar Rp 500 juta. Menurut Jance, anggaran sebesar Rp 500 juta mampu membiayai honor pengawas dari tingkat kota sampai tingkat TPS untuk bulan Februari. (r2/sam)

Click to comment

Most Popular

To Top