Kejari TTS Terus Selidiki Dugaan Korupsi di KPU – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Kejari TTS Terus Selidiki Dugaan Korupsi di KPU

SOE, TIMEX – Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS tengah menangani dugaan korupsi dana pilkada di KPU TTS dan dugaan korupsi dana rutin di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) TTS.

Kasi Intel Kejari TTS, Nelson Tahik kepada Timor Express, Kamis (23/3) menjelaskan, dugaan korupsi dana konsumsi pelantikan bupati dan wakil bupati TTS berkasnya telah dilimpahkan penyidik Kejari TTS ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tengah dipelajari JPU.

“Soal tahan nanti tergantung JPU. Kalau JPU bilang tahan, akan kami tahan. Tapi kalau bilang tidak usah tahan berarti nanti tidak di tahan,” kata Nelson.
Sementara itu, untuk pengusutan dugaan korupsi dana pilkada TTS, penyidik Kejari TTS telah memeriksa tiga saksi dan saat ini terus dikembangkan untuk segera menuntaskan kasus itu.

“Penyidik terus kerja untuk tuntaskan kasus itu,” kata Nelson.
Begitu juga penyidikan dugaan korupsi di BKD TTS, saat ini penyidik terus melakukan pengusutan untuk segera tuntaskan. Dalam upaya pengungkapan kasus itu, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk segera dirampungkan.

“Sekarang penyidik selain periksa saksi KPU juga periksa saksi dugaan korupsi di BKD TTS. Karena penyidik ingin segera rampungkan kasus-kasus korupsi itu,” ucap dia.
Terpisah, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) TTS, Alfred Baun mengatakan, publik mulai tidak percaya terhadap Kejari TTS, karena tidak berlaku adil terhadap pelaku korupsi. Sebelumnya, Kejari TTS bersikap tegas dengan menetapkan pelaku korupsi sebagai tersangka dan langsung ditahan, meski nilai kerugiannya kecil. Namun sampai pada tersangka Salmun Tabun tidak dutahan.

Hal itu tentu menimbulkan preseden buruk bagi Kejari TTS dan menghapus persepsi terhadap Kejari TTS yang terkenal dengan selalu menahan tersangka korupsi. “Dengan tidak menahan Sekda TTS akan menimbulkan persoalan baru, karena proses pembangunan di daerah tentu tidak akan berjalan baik. Karena sekda tidak fokus dalam menjalankan tugas. Jadi sebaiknya Kejari TTS segera tahan Sekda TTS,” tegas Alfred.

Dijelaskan, jika Kejari TTS melakukan penahanan terhadap Sekda TTS dan Bupati TTS menunjuk Plt Sekda untuk menjalankan tugas, maka pembangunan di daerah akan dapat berjalan baik. Apalagi sesuai dengan informasi yang berkembang saat ini bahwa TTS mengalami devisit anggaran.

Persoalan itu jika tidak segera dicarikan solusinya, maka akan menimbulkan persoalan yang sangat meresahkan masyarakat TTS. Karena ternyata pemerintah bekerja tidak profesional, sehingga terjadi devisit anggaran.

“Persoalan devisit anggaran seperti kabar yang kami dengar jika diurus oleh Sekda TTS yang sekarang terseret kasus korupsi tentu akan sulit. Karena pikiran terbagi dengan status tersangka yang sekarang disandangnya. Jadi Kejari TTS harus tahan supaya tunjuk Plt Sekda agar bisa urus devisit anggaran yang terjadi,” tandasnya. (yop/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!