TKI SBD Menurun Drastis – Timor Express

Timor Express

SUROSA

TKI SBD Menurun Drastis

BINCANG. Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa saat berbincang dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans SBD, Yohanis Ganti Aka di Kantor Layanan Terpadu Satu Atap SBD, Kamis (23/3).

FEKY BOELAN/TIMEX

TAMBOLAKA, TIMEX – Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang bekerja ke luar negeri maupun dalam negeri, mengalami penurunan drastis.

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans SBD, Yohanis Ganti Aka kepada Timor Express di Kantor Layanan Terpadu Satu Atap SBD, Kamis (23/3) menjelaskan, terjadinya penurunan karena isu human trafficking tahun 2016 sangat tinggi, dengan jumlah kasus terhadap TKI di luar negeri cukup banyak.

Tak hanya itu, juga karena dinas teknis menekankan pada tingkat pendidikan CTKI‎, di mana yang tidak berpendidikan ditekan, juga diperketatnya pengawasan di pelabuhan dan bandara.

“Sejak Januari 2017 hingga sekarang baru ada 81 orang TKI yang ke luar negeri dan dalam negeri 39 orang. Semuanya perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga,” katanya.
Sementara data tahun 2016 katanya, juga mengalami penurunan drastis di mana TKI yang keluar negeri yakni ke Malaysia sebanyak 238 orang dan ke Singapura 5 orang dengan total TKI dari SBD sebanyak 243 orang.
“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka mengalami penurunan yang sangat signifikan dan semua itu kebanyakan PRT,” sebutnya.

Menurutnya, terkait TKI, dinas teknis masih mengalami banyak kendala dan persoalan seperti berpindahnya TKI ke majikan lain secara sepihak tanpa ada koordinasi, bahkan perusahaan pengirim pun tidak mengetahui. Tak hanya itu, saat usai masa kontrak apakah TKI yang bersangkutan sudah pulang ke daerah atau belum, hal ini pun dinas teknis tak mengetahuinya.
“Kami akui masih banyak persoalan dan kendala yang kami hadapi. Seperti, TKI tidak melapor ke dinas maupun perusahaan pengirim saat memperpanjang kontrak. Pindah majikan juga tidak diberitahukan. Ini yang akhirnya terjadi apa-apa sama TKI tersebut kita bingung, karena memang kita tidak tahu keberadaan yang bersangkutan,” ungkapnya.

Dia berharap kerja sama lintas sektor dalam penanganan persoalan, agar ke depan bisa ditata lagi lebih baik, sehingga jika terjadi persoalan dengan TKI yang bersangkutan dinas teknis bisa mengetahuinya untuk bisa menindaklanjuti.

Ditambakan, CTKI yang hendak kerja di luar negeri diharapkan dapat mengurus sejumlah persyaratan di Kantor Layanan Terpadu Satu Atap yakni KTP, KK, ijazah terakhir, surat keterangan kesediaan orang tua dan mengetahui kepala desa.

“Setelah sudah lengkap CTKI yang bersangkutan membuat permohonan ke Dinas Nakertrans kemudian itu dilakukan interview untuk melihat kembali kelengkapan dokumen,” sebutnya.

Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA), Martinus Gabriel Goa mengatakan,‎ dengan adanya layanan terpadu, kelak TKI yang dikirim tidak hanya lagi sebagai PRT tetapi tenaga-tenaga terampil yang profesional di bidangnya masing-masing. Dengan begitu, pemasukan devisa bagi NTT juga tinggi.

“Ke depan mudah-mudahan dengan adanya kantor ini TKI yang nanti dikirim adalah orang-orang yang punya kapasitas ilmu yang baik sehingga dengan begitu permasalah-permalahan terkait TKI yang kita hadapi tidak ada lagi. Apalagi kantor layanan terpadu di SBD punya BLK sendiri,” ungkapnya.

Sementara terkait persoalan yang sering dihadapi dinas teknis kata Martinus,‎ solusinya adalah pemerintah pusat dan daerah harus membangun kemitraan strategis dengan berbagai NGO dan media dan PPTKIS supaya mereka sungguh-sungguh serius mempersiapkan orang-orang yang bekerja keluar negeri adalah orang-orang yang tidak sekadar asal dikirim tetapi memenuhi sejumlah persyaratan termasuk kapasitas keahlian.

Bahkan, perlunya disiapkan secara psikologis juga pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku di negara yang mereka tuju.

“TKI kita dari sini kebanyakan tujuan Malaysia dan saya heran kenapa banyak sekali jalan-jalan tikus ke Malaysia dan selalu banyak problem, ada apa ini? Sementara kenapa di wilayah‎ seperti Hongkong dan Jepang tidak ada problem. Makanya kami minta kerja sama antara pemerintah pusat dan Malaysia harus diperketat, supaya meminimalisir TKI ilegal dan persoalan lain yang kelak dihadapi TKI,” katanya.

Dia yakin jika ada kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder termasuk dengan pihak kepolisian dan TNI serta semua sektor dengan tidak hanya saling menyalahkan, maka persoalan-persoalan TKI bisa teratasi. (r1/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!