MDT Puas Keterangan Lima Saksi – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

HUKUM

MDT Puas Keterangan Lima Saksi

TETAP TEGAR. Bupati Sabu Raijua non aktif, Marthen Dira Tome (MDT) didampingi penasehat istri dikawal ketat dua anggota Gegana Polda Jatim saat meninggalkan ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (17/4).

Boy Slamet/Jawa Pos

Lanjutan Sidang Perkara PLS

SURABAYA, TIMEX–Sidang perkara dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) yang menyeret Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome (MDT) memasuki agenda pembuktian. Lima saksi dihadirkan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/4).

Sidang yang dilaksanakan di ruang sidang Cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya itu dimulai sekitar pukul 09.00. Seperti sebelumnya, MDT didampingi lima kuasa hukumnya. Sejatinya, JPU KPK melayangkan panggilan untuk tujuh orang saksi, namun yang bisa hadir baru lima orang. Dua orang lainnya masih belum memberikan konfirmasinya kepada JPU.

Dari lima orang saksi itu, empat orang saksi dari forum komunikasi tenaga lapangan dinas pendidikan (FKTLD) NTT. Seorang lainnya adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTT periode 2007-2011, Thobias Uly.

Ketua Majelis Hakim, Tahsin memanggil saksi pertama yaitu Thobias Uly. Dia dianggap sebagai orang yang paling tahu perihal perkara ini. Untuk itu, pertanyaan yang diajukan kepadanya berkutat tentang apa yang terjadi saat kejadian pada tahun 2007 itu.
JPU mencecar Thobias tentang keberadaan FKTLD. Karena, dia mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan PLS sesuai MoU. JPU juga meminta keterangan Thobias yang merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran tentang standar operating procedure (SOP) yang ada. Namun, selama bersaksi, Thobias banyak menjawab tidak tahu dan tidak ingat.

Mendengar kesaksian itu, Ketua tim JPU KPK, Dody Sukmono mengaku tidak khawatir. Menurutnya, jawaban Thobias bisa dimaklumi. Karena, faktor usia dan waktu kejadian yang cukup lama. “Itu kan hak dari saksi, sudah sepuluh tahun juga, kami maklum saja,” ujar Dody seusai persidangan.

Meski begitu, pihaknya masih bisa membuktikan dengan beberapa alat bukti yang dimilikinya. Yaitu berupa dokumen-dokumen tahun 2007. Sehingga, ketika dikonfrontasi, Thobias tidak bisa menampik. Pemeriksaan Thobias pun berjalan cukup alot hingga memakan waktu hampir 3 jam.

Setelah istirahat makan siang, sidang dilanjutkan kembali dengan meminta keterangan empat saksi. Mereka adalah Ketua Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional dan Program Kesetaraan Paket A-B Kota Kupang, Herryson Martita dan bendaharanya, Renny Djaya Rata. Juga dua Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas Timor Tengah Selatan, Isaskar Eliut Sanam dan Tonignozen L. Sylla. Mereka dimintai keterangan dalam satu kursi dan saling dikonfrontasi.

JPU KPK yang lain, Dame Maria Silaban banyak mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan keempatnya. Selain itu, Maria juga bertanya seputar penggunaan anggaran dan pengadaan buku yang diambil alih oleh forum dan dinas pendidikan.

Sedangkan kuasa hukum Marthen, Yohanis Daniel Rihi menekankan tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan. Lalu, milik siapa sebenarnya uang itu. Serta kapan seharusnya buku bergambar Gubernur NTT itu diberikan kepada peserta PLS.

Karena, penyidik KPK sebelumnya menemukan adanya penyunatan anggaran. Yaitu sebesar Rp 50 ribu untuk pengadaan Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma). Kedua, sebesar Rp 200 ribu untuk pembelian alat tulis. Dan pengadaan buku bergambar gubernur NTT. “Selanjutnya, menurut BAP saudara, bahwa saudara mengatakan jika ada juga uang Rp 50 ribu dibagikan untuk lurah atau camat setiap bulan,” ujar Maria kepada Herryson.

Mendengar pernyataan tersebut, Herryson mengaku wajar jika dirinya ingin menjamu tamu. Dia menyatakan, yang diberikan kepada lurah dan camat itu tidak berupa uang melainkan jamuan makan.

Keempatnya menganggap jika uang Rp 2,9 juta/kelompok/bulan sudah merupakan haknya sebagai penyelenggara. Hal yang sama juga dilontarkan Isaskar. “Itu sudah uang saya, karena saya penyelenggara, saya berhak menggunakan untuk apa saja,” tutur Isaskar.

Keempatnya juga kompak menjawab bahwa kegiatan PLS berjalan dengan sukses. Kendati, mereka mengaku tidak bisa melakukan monitoring secara langsung. Monitoring itu sudah dilakukan oleh tenaga lapangan kecamatan. “Kalau berkas sudah dilengkapi petugas lapangan, kami tinggal menyalurkan ke provinsi saja,” terang Tonignozen.

Menurut Marthen, keterangan kelima saksi sudah sesuai dengan fakta yang ada. Dia memaklumi jika Thobias banyak menjawab tidak tahu dan lupa. “Keterangan mereka sudah baik dan sesuai fakta yang ada,” terang Marthen.
Terkait dana untuk mencetak Sukma, dia menjelaskan jika dana itu sudah termasuk untuk mencetak naskah ujian. Sehingga, nilai Rp 50 ribu dianggap wajar.

Perihal pembelian alat tulis, menurutnya itu sudah kesepakatan forum. Saat itu, forum menyepakati dana dipotong Rp 200 ribu untuk pembelian 12 macam alat tulis. “Karena dulu semakin jauh dari kota, biaya semakin mahal, maka kita ambil rata-rata,” terang Marthen.

Sedangkan, tentang buku yang terlambat dibagikan, dia berkilah bahwa memang buku itu rencananya diserahkan di akhir program. Karena, peserta PLS benar-benar buta huruf. Sehingga percuma jika buku tersebut diserahkan di awal. “Rencananya memang sekitar November-Desember baru kami serahkan,” kilahnya.

Dody menyayangkan sikap kuasa hukum terdakwa yang menanyakan apakah itu uang negara atau uang saksi. Menurutnya, hal tersebut bukan domain saksi. Sehingga mengesankan bahwa jika itu uang pribadi, maka penggunaannya tidak memakai peraturan yang ada. “Itu kan domainnya ahli, nanti lah kita panggil ahli,” sesalnya.

Setelah selesai meminta keterangan para saksi, Tahsin kemudian mengakhiri sidang sekitar pukul 15.00. Sidang ditunda hingga Jumat (21/4). Agendanya masih mendengarkan keterangan saksi. “Kita siap kok, ditunggu saja sidang selanjutnya,” pungkas Yohanis. (aji/jpg/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top