Gubernur Imbau, Hanya Pakai Jamkrida – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

EKONOMI BISNIS

Gubernur Imbau, Hanya Pakai Jamkrida

Asuransi Lain Keberatan

KUPANG, TIMEX-Sejumlah agen asuransi mempertanyakan penolakan pihak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT terhadap dokumen kontraktor yang hendak melakukan penandatanganan kontrak kerja proyek tahun 2017.

Pasalnya, Dinas PU melalui Bidang Bina Marga mengaku menerima imbauan dari gubernur agar tidak menggunakan asuransi lain, selain PT.Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) Provinsi NTT. Beberapa agen asuransi di Kupang menilai, kebijakan tersebut melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi Timor Express di Kupang, Minggu (9/4) mengakui, pemerintah Provinsi NTT mengimbau agar kontrak kerja proyek dijaminkan melalui Jamkrida. Hal ini menurut dia sebagai upaya untuk menghidupkan Jamkrida sebagai BUMD milik pemda NTT.

“Tidak ada perintah. Sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan perusahaan daerah. Itu yang paling penting. Dan juga tidak semua kegiatan pasti dijaminkan oleh Jamkrida karena modal Jamkrida terbatas. Pasti nilai-nilai tertentu saja,” kata gubernur di kawasan Bandar Udara El Tari Kupang.

Gubernur kembali tegaskan, tidak ada perintah untuk menolak asuransi lain. Namu dia berpendapat, jika jaminan tersebut diberikan kepada perusahaan daerah, maka uangnya tidak keluar dan berputar di NTT. Sebaliknya, jika diberikan kepada asuransi luar, uang jaminan tersebut tidak hanya berputar di NTT.

“Sama sekali bukan perintah. Ada imbauan bagaimana memberdayakan Jamkrida sebagai BUMD di daerah ini. Kalau Jamkrida itu ada di sini, uang itu akan berputar di sini. Kalau menggunakan asuransi dari luar

tentu uang itu akan lari keluar,” tambah gubernur lagi.
Sementara Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU NTT Yosep Lewa yang dikonfirmasi terpisah, Selasa (18/4) juga mengakui penolakan terhadap sejumlah dokumen kontrak proyek yang menggunakan asuransi lain selain Jamkrida. “Kalau mau bangun NTT ya, kita pakai kita punya asuransi,” kata Yos Lewa.

Dia kisahkan, selain imbauan dari gubernur, Kadis PU Andre Koreh juga telah memberikan imbauan kepada jajarannya untuk memrioritaskan Jamkrida sebagai BUMD. “Tapi kan asuransi lain juga boleh. Masih boleh,” tambahnya.

Terkait dugaan upaya monopoli, Yos Lewa membantahnya. Menurut dia, pihaknya tetap membuka peluang untuk asuransi lain ikut bersaing mendapatkan nasabah di sana. Namun dia kembali menekankan, sikap penolakan asuransi lain sebagai upaya untuk memberdayakan perusahaan daerah.

Dalam pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999 ayat (1) menyebutkan, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada ayat (2) menyebutkan, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dalam ayat (1), apabila, (a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. (c) Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Salah satu asuransi yang mendapat penolakan dari Bina Marga adalah Asuransi Bumida. Namun informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, beberapa asuransi lain juga ikut ditolak. Penolakan tersebut pun baru terjadi di awal tahun 2017.(cel)

Click to comment

Most Popular

To Top