Dana Pilgub Pakai Skema Hibah – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

NASIONAL

Dana Pilgub Pakai Skema Hibah

ILUSTRASI : MARTEN LADO/ TIMEX

Kemendagri Putuskan Dialokasikan Dua Tahun

JAKARTA, TIMEX-Kemenetrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memutuskan dana Pilgub NTT tahun 2018 senilai Rp 574 miliar dialokasikan melalui dana hibah. Solusinya dialokasikan dua tahun. Tahun ini dan tahun depan sehingga tak mengganggu keuangan daerah jika hanya dialokasikan tahun depan.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Indro Baskoro melalui Direktur Anggaran Daerah, Arsan Latif yang diwawancarai Timor Express di Jakarta, Rabu (19/4) mengatakan, sesuai ketentuan, dana cadangan hanya diperuntukan bagi pembangunan sarana prasarana.

“Keputusan ini sesuai perintah Undang-Undang bahwa dana Pilkada harus melalui mekanisme hibah. Apalagi dalam kondisi keterbatasan anggaran,” ungkap Arsan.

Menurutnya, dana Pilgub harus disesuaikan dengan kebutuhan mengingat tahapannya sudah dimulai pada pertengahan 2017. Dengan demikian, lanjut Arsan, penerima hibah segera menetapkan besaran kebutuhan di tahun 2017 dan 2018 untuk selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian hibah.

“Naskah hibah akan dijadikan dasar untuk mencairkan anggaran. Anggaran Rp 574 miliar itu akan dibagi dua dan dialokasikan pada 2017 dan 2018,” terangnya.

Ia menjelaskan, pengalokasian dana Pilgub melalui mekanisme dana cadangan melanggar Undang-undang. “Walaupun tujuannya bagus namun caranya salah maka itu pelanggaran, karena tanpa dasar hukum. Perda dana cadangan itu benar kalau peruntukannya untuk pembangunan Sarpras,” tandas Arsan yang mengaku diskusi bersama Bapemperda DPRD NTT dan Pemprov NTT berlangsung alot.

Masih menurut Arsan, kebutuhan dalam proposal yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu selaku pihak yang berhak menerima dana hibah harus berdasarkan standar harga. Mengingat penerima hibah akan menjadi objek audit.

Sementara Pemda tidak bertanggungjawab terhadap pertanggungjawaban dana tersebut. Pemda hanya merapatkan berapa kebutuhannya dan melakukan komunikasi berdasarkan proposal pihak penerima sesuai kebutuhan riil kemudian dituangkan dalam naskah hibah.

“Pihak penerima yang akan mempertanggungjawabkan dana yang diterima dan kelebihannya akan dikembalikan,” terangnya.

Ditambahkan, sebelum pengalokasian anggaran, seharusnya naskah hibah sudah ditandatangani, karena akan menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran di APBD dan disalurkan ke pihak penerima.

“Naskah hibah akan menjadi dasar untuk penerbitan SP2DLS. Dana tidak transit, tapi dari kas daerah langsung ke rekening penerima yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah,” tutup Arsan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah NTT, Frans Salem mengatakan jika Kemendagri tetap memaksakan skema hibah, maka APBD NTT akan sangat terbebani. Pasalnya, semua anggaran pilgub akan dialokasikan sekaligus pada tahun 2018.
Menurut Salem, jika menggunakan dana hibah, aturannya berbeda dan akan menyulitkan. “Kalau pakai hibah, aturannya satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan, sedangkan dana ini belum dipakai. Baru dipakai tahun 2018,” kata Salem.

Ketua KPU Provinsi NTT, Maryanti Luturmas-Adoe mengatakan anggaran Pilgub yang telah diusulkan tidak bisa dirasionalisasi lagi. “Menurut kami tidak dirasionalisasi lagi karena dalam rapat dengan Komisi I dan III sudah disetujui. Di samping itu anggaran yang kami susun sudah sangat rasional, memperhatikan efisiensi dan efektivitas,” kata Maryanti.
Mengenai permintaan DPRD tentang perlunya koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten penyelenggara Pilkada, Maryanti menjelaskan, untuk alat peraga pihaknya sudah melakukan pengurangan hingga setengah bagian dari jumlah awal.
“Untuk alat peraga kita sudah kurangi setengah dari yang kita anggarkan di awal karena regulasi tidak menyatakan bahwa kalau sudah diadakan oleh Paslon maka tidak perlu diadakan oleh KPU. Yang dinyatakan oleh regulasi adalah Paslon dapat mengadakan alat peraga,” tandasnya.
Masih menurut Maryanti, sinkronisasi dengan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada bisa saja dilakukan sepanjang disepakati oleh gubernur dengan para bupati di 10 kabupaten tersebut.
“Kami mengharapkan pertemuan tersebut dilakukan di akhir tahun 2016, tetapi sampai hari ini belum dilakukan. Karena berdasarkan pertemuan tersebut akan melahirkan kesepakatan dan dituangkan dalam SK gubernur. Itu diatur dalam Permendagri Nomor 44 dan 51 Tahun 2015,” tutup Maryanti.
Dalam Ranperda Dana Cadangan Pilgub NTT dianggarkan dana senilai Rp 574 miliar. Bapemperda DPRD NTT bersama Pemprov NTT telah berkonsultasi dengan Kemendagri.

Anggaran yang diusulkan sangat besar dan kenaikan signifikan datang dari Bawaslu NTT dimana dari Rp 16 miliar pada Pilgub 2013 meningkat menjadi Rp 214 miliar pada pilgub 2018. (joo/fmc/sam/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top