Pilkada DKI jadi Contoh untuk 2018 – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Pilkada DKI jadi Contoh untuk 2018

PELUKAN KEMENANGAN. Pasangan calon gubernur dan Wagub DKI Jakarta, Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) saling berpelukan usai memberi keterangan pers menanggapi hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta Putaran Dua, Rabu (19/4).

IMAM HUSEIN/JAWA POS

JAKARTA, TIMEX-Sempat berlangsung panas selama masa persiapan, baik diputaran pertama maupun kedua, suhu politik Pilkada DKI Jakarta pasca proses pemungutan suara kemarin (19/4) langsung mereda. Hingga tadi malam, belum ada tanda-tanda gejolak sosial yang muncul di masyarakat.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, potret tersebut menandakan dinamika demokrasi dan politik masyarakat yang mulai dewasa. Sebab, sepanas apapun perbedaan dukungan yang ada, semua mereda ketika sudah diketahui calon pemenangnya.
“Semua kemudian saling menghormati, dua-duanya bisa bersalaman, dan publik pun bisa menerima itu,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta (19/4).

Untuk itu, dalam segi kedewasaan politik, Arief menilai fenomena yang hadir dalam Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi contoh untuk Pilkada 2018 mendatang. Bagaimana masyarakat bisa saling menghormati apa yang menjadi kehendak sebagaian besar orang.

“Saya juga berharap pada saatnya nanti, KPU sudah mengeluarkan secara resmi hasilnya, publik juga bisa menerima,” imbuhnya.

Di singgung dari sisi penyelenggaraannya, Arief juga menilai pilkada putaran kedua ini relatif jauh lebih baik dari putaran pertama lalu. Hal itu, setidaknya terlihat dari berkurangnya persoalan seperti kekurangan kertas suara, atau sengkarut daftar pemilih yang banyak muncul di putaran pertama lalu. Kalaupun ada, lanjutnya, jumlahnya tidak terlalu banyak.

Lantas, apakah dari segi penyelenggaraan juga bisa menjadi contoh? Arief menjawab diplomatis. “Tergantung dari aspek mananya,” imbuhnya.

Komisioner KPU Ilham Saputra menambahkan, pelaksanaan Pilkada DKI dipastikan akan menjadi salah satu ukuran untuk mempersiapkan pelaksaan pemilihan Kelada daerah tahun depan. Apalagi, dalam hal jumlah pemilih, Jakarta relatif banyak di banding daerah-daerah peserta pilkada 2017 lainnya.

Dengan begitu, relevan disamakan dengan peserta pilkada 2018. “Kekurangan logistik misalnya, perlu kita coba perbaiki agar tidak terjadi di pilakda 2018. Ini kan sangat penting ya, besar-besar jawa hampir smua,” tuturnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut, dia belum bisa merinci lebih lanjut lagi terkait persoalan yang harus dibenahi. Pasalnya, dibutuhkan evaluasi menyeluruh untuk menilai hal itu.

Seperti diketahui, ada 171 daerah yang akan terlibat menggelar pelaksanaan Pilkada 2018 nanti. Di antaranya 17 provinsi dengan karakteristik pemilih besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, hingga Sulawesi Selatan.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta gubernur DKI terpilih untuk mampu menyelaraskan program strategis nasional. “Membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sepenuhnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Jakarta harus lebih membangun sinergi dengan kota-kota di sekitarnya. Pasalnya, semua persoalan yang ada di ibu kota, berkaitan erat dengan daerah-daerah di sekitarnya. Baik itu sampah, transportasi, banjir dan sebagainya.

“Saya kira, siapapun yang terpilih sudah punya kesepakatan yang sama buat DKI itu barometer nasional,” imbuhnya. (far/jpg/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top