DKPP Sebut KPU Tak Maksimal – Timor Express

Timor Express

POLITIK

DKPP Sebut KPU Tak Maksimal

Jimly Ashidiqie

NET.

Ribuan Tahanan Kehilangan Hak Pilih

JAKARTA, TIMEX-Pilkada DKI yang diharapkan berjalan demokratis harus tercederai dengan hilangnya kesempatan ribuan narapidana untuk melakukan pencoblosan pada putaran II Pilkada DKI. Salah satunya di rumah tahanan (Rutan) Salemba. Dari total 2.826 tahanan, hanya 464 tahanan yang valid dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiku (DKPP) Jimly Ashidiqie, adanya ribuan tahanan di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, yang tidak masuk di dalam DPT menunjukkan bahwa KPU tidak maksimal dalam bekerja. ”Dari segi jumlah turun. Dari segi layanan juga turun. Padahal mereka para tahanan punya hak pilih. Dengan begini, kinerja penyelenggara patut dipersoalkan. Ada masalah data,” kata Jimly kepada wartawan usai meninjau Rutan Salemba, di Jakarta Rabu, (19/7).

Ke depan, khususnya untuk pemilu serentak di 2019, Jimly Ashidiqie mengimbau, koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Pemilihan Umum perlu lebih intensif dalam penyusunan DPT. ”Untuk menyelamatkan hak pilih rakyat. Pada 2018, kami sarankan agar diseriusi masalah DPT ini,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota DKPP Ida Budhiati yang meminta agar para syihada cepat sembuh kayanya. ”KPU harus bisa menjelaskan kenapa bisa berkurang dibandingkan putaran pertama, bagaimana pun DKI merupakan cermin dari Nasional jangan sampai hal ini dibiarkan cuma karena,” ujar mantan Komisioner KPU tersebut.

Merespon hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pertahanan DKI Jakarta, Endang Sudirman menuturkan terkait ribuan pemilih yang tidak bisa ikut Pilkada, pihaknya sudah coba mengajukan ke KPU agar bisa dikaji ulang.

Namun, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sudah menunjukkan surat verifikasi bertuliskan nama 464 tahanan yang berhak ikut Pilkada. ”Kami juga sudah himbau kepada seluruh keluarga tahanan, agar membantu membawakan C6 dan fotocopy KTP dan kartu keluarga,” ujarnya.

Walaupun sebagai tahanan, Endang menegaskan bahwa sudah seharusnya tahanan tetap memberikan kesempatan berpolitik kepada mereka.

”Memang ada yang berbeda dari KPU kali ini di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat yakni pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini. Di sana hanya terdapat satu TPS, padahal sebelumnya ada dua TPS, tetapi kami masih menunggu bagaimana kebijakan akan hal ini,” pungkasnya. (dil/jpg/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top