Pemprov Tunggu Surat Mendagri – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

POLITIK

Pemprov Tunggu Surat Mendagri

Terkait Mekanisme Hibah Dana Pilgub

KUPANG, TIMEX–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak menyetujui mekanisme dana cadangan dalam alokasi anggaran Pilgub NTT tahun 2018. Mendagri tetap meminta Pemprov menempuh mekanisme hibah.

Sekretaris Daerah NTT, Frans Salem kepada wartawan, Kamis (20/4) mengatakan instruksi Kemendagri untuk daerah yang melaksanakan Pilkada harus menganggarkan dana pilkada melalui hibah. Dengan demikian, Ranperda Dana Cadangan Pilgub NTT yang diajukan tidak disetujui Kemendagri. Satu-satunya jalan adalah menggunakan hibah.

Walau begitu, menurut Salem, pihaknya masih menunggu instruksi tertulis dari Kemendagri. Dengan demikian akan menjadi landasan Pemprov dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran Pilkada. “Kita masih tunggu arahan tertulis dari Kemendagri karena ini menyangkut anggaran,” kata Salem.

Ia mengakui, anggaran Pilgub NTT yang mencapai Rp 574 miliar jika menggunakan mekanisme hibah maka sangat memberatkan APBD. “Memang ini risiko kalau hibah. Semuanya dianggarkan di satu tahun anggaran,” kata Salem.

Sementara itu, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno meminta agar Bawaslu NTT melakukan rasionalisasi anggaran, sehingga mengurangi beban APBD NTT. Sebab, pada Pilgub tahun 2013, Bawaslu hanya membutuhkan Rp 16 miliar. Sedangkan pada Pilgub tahun 2018 anggaran yang diusulkan Rp 214 miliar. “Bawaslu mesti sharing dengan kabupaten sehingga tidak memberatkan. Paling tidak bisa memangkas 50 persennya,” kata Anwar.

Lebih lanjut, kata Anwar, jika pada akhirnya menggunakan mekanisme hibah, maka anggaran Rp 574 miliar semuanya menumpuk di APBD 2018.

Oleh karena itu, jika Kemendagri tetap memaksakan menggunakan skema hibah, berarti APBD tahun 2018 akan jadi korban. Banyak kegiatan seperti di bidang infrastruktur, pendidikan dan ekonomi, serta kesehatan tidak akan jalan. Apalagi, ditambah dengan beban pembiayaan untuk SMA/SMK yang juga mencapai hampir Rp 1 triliun.

Sebelumnya, Anwar juga berharap KPU kembali melakukan rasionalisasi. Walaupun KPU sudah tiga kali lakukan rasionalisasi. Namun, KPU masih menggunakan simulasi lima sampai tujuh calon gubernur dan wakil gubernur. Jika dikerucutkan menjadi empat calon saja maka sudah bisa menghemat anggaran yang banyak. Selain itu, perlu sinkronisasi dengan kabupaten penyelenggara pilkada. Misalnya, honor untuk KPPS ditanggung kabupaten penyelenggara pilkada. Berdasar hitung-hitungan, aka nada penghematan sebesar Rp47 miliar. Selain itu, jika alat peraga kampanye ditanggung paslon, maka bisa memangkas Rp 60 miliar.

Sehari sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memutuskan dana Pilgub NTT tahun 2018 senilai Rp 574 miliar dialokasikan melalui dana hibah. Solusinya dialokasikan dua tahun. Tahun ini dan tahun depan sehingga tak mengganggu keuangan daerah jika hanya dialokasikan tahun depan.

Hal ini dikatakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Indro Baskoro melalui Direktur Anggaran Daerah, Arsan Latif kepada Timor Express di Jakarta, Rabu (19/4). Arsan mengatakan, sesuai ketentuan, dana cadangan hanya diperuntukan bagi pembangunan sarana prasarana.

“Keputusan ini sesuai perintah Undang-Undang bahwa dana Pilkada harus melalui mekanisme hibah. Apalagi dalam kondisi keterbatasan anggaran,” ungkap Arsan.

Menurutnya, dana Pilgub harus disesuaikan dengan kebutuhan mengingat tahapannya sudah dimulai pada pertengahan 2017. Dengan demikian, lanjut Arsan, penerima hibah segera menetapkan besaran kebutuhan di tahun 2017 dan 2018 untuk selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian hibah.

“Naskah hibah akan dijadikan dasar untuk mencairkan anggaran. Anggaran Rp 574 miliar itu akan dibagi dua dan dialokasikan pada 2017 dan 2018,” terangnya. (sam/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top