Penasihat Hukum Kesal Tindakan Jaksa – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

RAKYAT TIMOR

Penasihat Hukum Kesal Tindakan Jaksa

KAWAL TAHANAN. Anggota Polres TTU siaga mengawal para tersangka saat berlangsungnya pelimpahan tahap II di kantor Kejari TTU, Selasa (18/4).

YOHANES SIKI TIMEX

Perkara Jalan Perbatasan Dipaksakan

KEFAMENANU, TIMEX – Pelimpahan berkas dan tersangka perkara dugaan korupsi jalan perbatasan pada kantor BPPD TTU, terkesan dipaksakan JPU. Pasalnya, gugatan praperadilan sedang berjalan, tapi JPU memaksakan dilimpahkan untuk secepatnya disidangkan.

Tim penasihat hukum tersangka melalui Robertus Salu kepada Timor Express, Rabu (19/4) mengaku sangat kesal dan prihatin atas tindakan sewenang yang dipertontonkan jaksa. Pelimpahan tahap II yang dilakukan terkesan dipaksakan, sebab dilakukan disaat proses praperadilan sedang berjalan. Apalagi proses pelimpahan tidak ditandatangani semua tersangka termasuk penasihat hukum.

Robertus mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Kejari TTU bernomor: 27/ALF.PH-HWI/IV/2017. Intinya, masih menunggu hasil gugatan praperadilan yang sementara berlangsung. Sehingga, penasihat hukum tidak mendampingi kliennya untuk tidak memberikan keterangan tambahan dan tidak menandatangani dokumen surat apapun yang disodorkan jaksa.

Menurutnya, upaya hukum praperadilan yang dilakukan untuk menguji keabsahan surat perintah penyidikan dan penetapan kliennya sebagai tersangka, melalui lembaga peradilan di Pengadilan Negeri TTU. Surat tembusan untuk Pengadilan Negeri TTU, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tipikor dan Kejati Kupang.
“Sikap kami jelas setelah ada putusan dan hasilnya hakim menolak gugatan, kami akan mendampingi klien kami untuk menghadap penyidik Kejari untuk memberikan keterangan tambahan sekaligus menandatangani segala surat dan dokumen untuk proses hukum selanjutnya,” tandasnya.

Ia meminta jaksa untuk menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Sebab, upaya hukum praperadilan yang dilakukan adalah hak tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP Pasal 77 hingga Pasal 83 tentang hak seseorang tersangka melakukan upaya hukum praperadilan sehingga wajib dihormati siapa pun.
“Kita sudah bersurat resmi tapi heran kenapa jaksa seolah takut menghadapi gugatan praperadilan. Kalau penegak hukum kerja lurus kenapa takut praperadilan itu namanya tidak menghargai prosedur hukum,” katanya.

Menurut Robertus, semua tersangka termasuk penasihat hukum menolak untuk dilakukan pemeriksaan tambahan bahkan tidak menandatangani berkas pelimpahan tahap II dari penyidik kepada JPU.

Sebagai penasihat hukum sangat menghargai kewenangan jaksa, akan tetapi jaksa harus menghormati upaya hukum yang sementara berjalan bukannya mengambil tindakan sewenang atas kemauan sendiri atau kelompok.

“Semua kita butuh keadilan dan patuh terhadap aturan hukum. Tetapi kalau penegak hukum saja abaikan prosedur hukum mau bagaimana lagi,” kesalnya.
Dia mengaku, sikap jaksa untuk tidak menghadiri sidang praperadilan yang berlangsung, Rabu (12/4) justru seolah meyakinkan rasa ketakutan jaksa. Sikap tidak patuh dan taat hukum mestinya tidak boleh terjadi apalagi dilakukan penegak hukum.

“Kita heran sidang perdana praperadilan, jaksa memilih tidak hadir alasan libur Paskah. Tapi bersamaan lembaga lain masih aktif berkantor termasuk lembaga kejaksaan. Kita harus menghormati upaya praperadilan karena itu hak seseorang tersangka yang merasa diperlakukan tidak adil,” katanya.
Dia menambahkan, upaya hukum praperadilan yang sementara berjalan tidak akan gugur karena sebelumnya sudah terdaftar di pengadilan. Sehingga kendati sudah dilimpahkan ke meja persidangan, tidak akan menganggu jalannya upaya hukum praperadilan.

“Kita sedang menguji sprindik apakah sah atau tidak yang dilakukan penyidik. Sehingga jaksa jangan keburu untuk limpahkan seolah dipaksa atas kemauan sendiri,” ungkapnya.
Ia mengaku, sejak kliennya ditetapkan sebagai tersangka sangat kooperatif selalu memenuhi panggilan jaksa kendati tidak ada surat panggilan tapi hanya melalui telepon dan SMS, sehingga saat diterbitkan sprindik kliennya tidak langsung ditahan. Herannya, sejak dilakukan upaya hukum praperadilan terhadap kejaksaan, spontan saja kliennya langsung ditahan bahkan maraton dilimpahkan tahap II untuk selanjutnya disidangkan.

Sementara, Kepala Kejari TTU, Taufik melalui Kasi Pidsus Kejari TTU, Kundrat Mantolas yang dikonfirmasi, Selasa (18/4) menjelaskan, proses gugatan praperadilan yang dilakukan tersangka tidak mengganggu jalannya proses penyidikan dan pelimpahan tahap II karena berkas perkara menurut petunjuk JPU sudah rampung (P21), sehingga wajib dilimpahkan dari penyidik ke JPU.

Menurutnya, proses penanganan perkara yang dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur hukum, sehingga walaupun tidak dihadiri penasihat hukum, proses pelimpahan sah karena kehadiran tersangka bukan untuk diambil keterangan tambahan tapi untuk dilakukan pelimpahan tahap II dari penyidik ke JPU.
Setelah dilakukan pelimpahan tahap II dari penyidik ke JPU, selanjutnya menjadi tanggung jawab penuntut umum untuk merampungkan pemberkasan dan dipastikan dalam dua hari ke depan sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang.

“Diusahakan secepat mungkin dalam waktu waktu 1×24 jam atau 2×24 jam, sudah bisa disidangkan. Biar lebih cepat, sederhana dan biaya ringan,” tandasnya.
Kundrat menilai, sikap penasihat hukum tersangka sejauh ini tidak menunjukkan sikap tidak kooperatif sehingga dijadikan pembelajaran yang buruk dalam persidangan nanti. Bahkan menurut Kundrat, upaya gugatan praperadilan yang dilakukan sekadar menghabiskan waktu dan energi karena bila berkas perkara sudah dilimpahkan untuk disidangkan dengan sendirinya gugatan praperadilan gugur atau batal demi hukum karena semua proses penyidikan perkara akan diuji majelis hakim. (mg24/ays)

Click to comment

Most Popular

To Top