PEREMPUAN; Antara Emansipasi & Diskriminasi – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

OPINI

PEREMPUAN; Antara Emansipasi & Diskriminasi

Oleh: Mey Jagi, SE, M.Si
(Pegiat Masalah Perempuan)

Perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang berhubungan dengan perempuan itu sendiri, sehingga menimbulkan polemik dan perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap peran dan kemampuan perempuan. Perempuan pada prinsipnya memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, meskipun terdapat perbedaan perilaku yang mendasar antara keduanya. Namun kenyataan empiris menunjukan bahwa sering kali perempuan dikesampingkan atau kurang diberi peluang peran dalam berbagai aspek. Hal tersebut sangat ironis karena sebenarnya keterlibatan kemampuan perempuan dalam bekerja untuk memajukan pembangunan suatu negara atau daerah sudah dibuktikan dengan hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 2000 yang berkenaan dengan gender yang menyimpulkan bahwa negara-negara yang mempunyai derajat kesetaraan gender (gender equality) yang tinggi, relatif mempunyai tingkat kemajuan kehidupan (atau kemakmuran) yang tinggi pula.

I. Perempuan & Emansipasi
Dalam draft RUU KKG disebutkan, bahwa: Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan untuk mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang pembangunan. Keadilan Gender adalah suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga,masyarakat, dan warga negara. Kesataraan gender bukan berarti toilet dibuat sama dan sebagainya atau perempuan mau enaknya saja. Namun kesetaraan gender untuk menghapus diskriminasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kodrat/biologis.

Kaum perempuan seperti halnya kaum lelaki, memiliki potensi relatif besar sebagai sumber daya pembangunan. Secara historis di Indonesia, titik awal kebangkitan perjuangan untuk memberi peran terhadap perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka yang dicetus oleh R.A Kartini. Tuntutan emansipasi yang dilakukan R.A Kartini waktu itu lebih difokuskan pada perjuangan agar kaum perempuan diberi kesempatan untuk bersekolah. Perlawanan tersebut dilakukan sebagai akibat dari budaya dan perlakukan diskriminatif terhadap perempuan. Pengaruh kultur budaya patriakhi yang masih mengakar membuat perempuan pada masa itu dianggap sebagai pelengkap, perempuan dilarang belajar (bersekolah) dan perempuan juga hanya boleh melakukan pekerjaan di dalam rumah atau pekerjaan domestik. Sedangkan sekolah hanya untuk kaum pria atau laki-laki saja. Sehingga pada masa itu secara kualitas, kemampuan perempuan sangatlah terbelakang dibandingkan dengan kaum lelaki.
Berikut salah satu isi surat Kartini tahun 1902:

“Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan, bukan sekali-kali, karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya; menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.”

II. Perempuan & Diskriminasi

Peneliti dari CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) mengatakan bahwa saat ini tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan masih banyak terjadi. Praktik diskriminasi tersebut banyak terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Bentuknyapun bermacam-macam, antara lain kekerasan fisik maupun psikis, stigma negative, domestikasi dan marginalisasi. Dibidang politik praktik diskriminasi masih dialami perempuan dengan banyak bentuk. Salah satunya terkait kuota keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan pemerintah. Kiprah perempuan selalu dipersoalkan dalam tatanan masyarakat yang masih memegang budaya patriakhi. Perempuan sering dianggap “pelengkap” (the second position) dalam berbagai aktivitas dan relasi sosial. Perempuan juga tidak pernah direstui tampil menjadi pemimpin di bidang kerja yang mereka geluti. Kaum perempuan seperti halnya kaum lelaki, memiliki potensi relative besar sebagai sumber daya pembangunan. Meskipun kesetaraan gender tidak henti-hentinya dikampanyekan untuk mengangkat derajat kaum perempuan di Indonesia, tapi lagi-lagi, faktor seksualitas, kelemahan secara fisik — meski tidak selamanya demikian — selalu dijadikan alasan untuk menyempitkan ruang gerak perempuan di ranah publik. Perempuan masih diindetikan dengan sosok yang lemah dibalik balutan kebaya dan sanggul. Kondisi ini juga membuktikan, bahwasannya di Indonesia masih terjadi perlakuan-perlakuan yang diskriminatif terhadap kaum hawa, meskipun tidak semua perempuan di Indonesia merasakan hal yang sama.

Sudah saatnya bangsa ini memposisikan perempuan selayaknya manusia yang terberkati dengan segenap potensi, sebagaimana pandangan umum terhadap kaum laki-laki. Adapun beberapa perbedaan yang terberi antara perempuan dan laki-laki, tidak selayaknya dipandang sebagai penghambat bagi perempuan untuk menunjukkan potensi-potensinya ke ruang publik. Negara juga harus mampu melindungi perempuan dari segala bentuk ancaman terhadap perempuan, baik fisik maupun psikis. ibarat pepatah  (*)

Click to comment

Most Popular

To Top