Brigade Meo dan GP Ansor Tolak HTI – Timor Express

Timor Express

RAGAM

Brigade Meo dan GP Ansor Tolak HTI

NYATAKAN SIKAP. Humas Brigade Meo, Bruce Nitte (dua dari kiri) didampingi anggota Brigade Meo, Zwenglee faley, Jack Sooai, Mekz Feoh dan Melky Betty saat menyambangi Graha Pena Timex, Selasa (25/4).

TOMMY AQUINODA/timEX

MUI: Bhineka Tunggal Ika Final dan Mengikat

KUPANG, TIMEX – Keberadaan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Kupang dan beberapa kota lain di Indonesia menuai pro dan kontra. Namun, kepada Timor Express, Rabu (12/4) lalu, Ketua DPD II HTI Kota Kupang, Suryadi Koda dengan tegas mengatakan, HTI merupakan organisasi bertaraf nasional dan sudah berbadan hukum. Pernyataan Suryadi ini mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Brigade Meo.

Dalam surat yang ditandatangani Pdt. Ady W.F. Ndiy (Ketua Umum) dan diserahkan oleh Bruce King Nitte (Humas) kepada Timor Express, Selasa (25/4), Brigade Meo memberikan tanggapan dan menyatakan sikapnya terkait keberadaan HTI. Pertama, Brigade Meo menolak kehadiran dan eksistensi HTI di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di wilayah Provinsi NTT. Kedua; penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa HTI adalah ormas radikal yang mengusung ideologi khilafah islamiyah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga; penolakan terhadap eksistensi HTI sejalan dengan pernyataan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin bahwa di negara Indonesia ini tidak boleh ada ormas yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi.

Keempat; UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas secara jelas mewajibkan semua ormas harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kelima; klaim Ketua DPD 2 HTI Kota Kupang, Suryadi Koda yang mengatakan bahwa HTI adalah legal berdasarkan Keputusan Menkum dan HAM Nomor AHU 00282.60.10.2014, maka Keputusan Menteri tersebut bertentangan dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Hal ini jelas melanggar prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Hukum/aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum/peraturan yang lebih tinggi). Keenam; pernyataan Suryadi Koda hanya mengutip Bab V Pasal 15 ayat 1 dan 3 dan mengabaikan Bab I Pasal 1 ayat 1, dan Bab II Pasal 2 dan pasal 3 yang secara jelas mewajibkan setiap Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketujuh; bahwa ternyata Suryadi Koda juga mengutip Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2013, Bab II bagian pendaftaran ke-1 pasal 5 ayat 1 dan 3, serta Pasal 9. Nampaknya ada upaya mengelabui publik dengan mengutip bagian-bagian pasal maupun ayat yang dapat dijadikan dasar pembenaran dan legalitas HTI, tetapi secara sengaja mengabaikan pasal maupun ayat yang secara jelas telah mereka langgar. Kedelapan; dalam pernyataan Suryadi yang berbunyi “Kami hanya menawarkan sistem khilafah, jika tidak diikuti juga kami tidak memaksa. Intinya bahwa kami tidak memecah belah umat dan bangsa, melainkan keberadaan kami ini untuk merangkul dan hidup dalam keberagaman semua umat”. Jelas kalimat ini adalah upaya pencitraan diri yang dilakukan pihak HTI, seolah-olah bahwa HTI adalah ormas yang toleran, tidak radikal, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jelas ini adalah pembohongan publik yang dilakukan HTI Suryadi Koda. Sebab berbagai literatur dan sumber referensi, secara jelas menyebut bahwa HTI adalah ormas radikal yang mengusung ideologi Khilafah Islamiyah yang anti Pancasila dan UUD 1945.
Tak hanya Brigade Meo yang menolak eksistensi HTI di wilayah NTT. Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT dan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor NTT rupanya juga menolak HTI.

Menjawab pertanyaan seputar sikap MUI NTT terhadap keberadaan HTI, Ketua MUI NTT, Abdul Kadir Makarim menegaskan kembali komitmen kebangsaan dan kenegaraan yang disampaikan Pimpinan MUI Pusat. Yang mana, komitmen terhadap Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bagi MUI adalah final dan mengikat. “MUI menegaskan kembali bahwa umat Islam sebagian bagian terbesar bangsa Indonesia memiliki tanggungjawab dalam memelihara keutuhan NKRI dan menjaga kebhinekaan dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar,” katanya.

Makarim menambahkan, kesepakatan bangsa Indonesia membentuk NKRI berdasarkan Pancasila adalah mengikat seluruh elemen bangsa. Bagi MUI kesepakatan tersebut merupakan tanggungjawab keagamaan (masuliyyah diniyyah) sekaligus sebagai tanggungjawab kebangsaan (masuliyyah wathaniyyah) yang bertujuan untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama (hirâsat ad-dîn wa siyâsat ad-dunya). “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengannya, umat beragama terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan dengan prinsip kesepakatan (muahadah atau muwatsaqah), bukan posisi saling memerangi (muqatalah atau muharabah),” jelasnya.

Sementara Sekretaris GP Ansor NTT, Ajhar Jowe dengan tegas menyatakan sikap untuk menolak HTI. Sebab keberadaan dan kehadiran HTI secara nasional tidak diterima, mengingat misinya adalah untuk membangun Negara Islam. Misi HTI dengan perjuangan Khilafah itu, menurut Ajhar, benar-benar mencederai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijaga selama ini. “Kita semua sadar bahwa NKRI sudah harga mati. Nilai-nilai konsensus Negara yang berasaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tidak boleh diubah sedikit pun,” katanya.

Ajhar menegaskan, GP Ansor secara nasional dan lebih khusus daerah NTT mengingatkan HTI untuk jangan sekali-sekali membangun misi yang menganggu situasi secara nasional maupun lokal. Jika hari ini HTI memperjuangkan atau mengedepankan misi Khilafahnya, kata dia, maka HTI harus sadar Indonesia bukan negara sasaran dari misi tersebut. Karena sejarah perjuangan untuk memerdekaan negara Indonesia juga tidak terlepas dari upaya bersama dan buah pikir dari para ulama dan tokoh agama lainnya. “Sekali lagi kami secara tegas menolak keberadaan HTI de(r2/mg25/sam)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!