Hak Angket Bukan Untuk KPK – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Hak Angket Bukan Untuk KPK

MAryam S. Haryani

Hanya Presiden Yang Bisa Dihak Angket
Miryam Lebih Baik Menyerahkan Diri

JAKARTA, TIMEX-Hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang merupakan salah kaprah. Pasalnya, penegak hukum seharusnya tidak diawasi dengan hak angket. Namun, dengan hukum melawan hukum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa hak angket merupakan fungi pengawasan dari legislatif pada eksekutif. Namun, apakah KPK bisa diletakkan sebagai eksekutif. ”dalam konteks kelembagaan untuk penganggaran dan administrative bisa,” ujarnya.

Namun, terkait kinerjanya sebagai penegak hukum, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan bahkan menghukum, tidak bisa ditempuh hak angket. Namun, hukum itu harus diawasi dengan hukum pula.

”Kalau ada kesalahan dalam penetapan status tersangka bisa praperadilan, kalau tidak puas dengan vonis bisa banding, kasasi dan peninjauan kembali,” tuturnya dihubungi Jawa Pos kemarin.

Dia menuturkan, hak angket itu hanya untuk mengawasi presiden. Bahkan, bisa sampai menurunkan pemimpin negara tersebut. ”Jelas hak angket bukan untuk penegak hukum,” terangnya.

Bila, hak angket dipaksakan pada KPK, jelas sekali rahasia umum bahwa anggota DPR sedang ketakutan dengan proses penyelidikan kasus e-KTP. ”Maka, kasus e-KTP ini harus jalan walau langit runtuh,” terangnya.

Dengan begitu, maka upaya pelemahan terhadap KPK ini harus segera dihentikan. KPK harus dilindungi dalam bekerja mengungkap kasus korupsi. ”Tidak bisa didiamkan,” jelasnya.

Menurutnya, DPR sudah mengambil jalan yang tidak masuk akal. Bahkan, terkesan sangat norak dilakukan anggota dewan. ”Apa yang dilakukan anggota dewan yang terhormat sangat norak,” tuturnya.

Lembaga negara lainnya, lanjutnya, seharusnya juga tidak bisa tinggal diam dengan kondisi tersebut. Bila, lembaga negara lain diam, tentunya ini merupakan preseden buruk terhadap pemberantasan korupsi.

”Ini bisa menunjukkan lembaga negara posisinya dimana dalam pemberantasan korupsi. Maka, kalau tidak ada yang membela KPK, hanya rakyat yang akan bergerak,” paparnya.

Miryam Lebih Baik Menyerahkan Diri

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Miryam S. Haryani sama-sama tidak mau kalah. Komisi antirasuah enggan menanggapi upaya praperadilan yang diajukan Miryam. Sebaliknya, KPK meminta pihak yang “melindungi” Miryam untuk kooperatif. Sebab, proses penyidikan politikus Partai Hanura itu tetap akan tetap berjalan.

”Bila (pihak Miryam) tahu dimana posisinya (Miryam) sekarang, kami berharap untuk menyerahkan ke KPK,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin (28/4). Komisi antirasuah meyakini Miryam sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat penanganan kasus e-KTP. Hal itu bertujuan agar KPK kehilangan fokus terhadap kasus Miryam.

Sebelumnya, tim pengacara Miryam menyebut kliennya tidak melarikan diri. Mereka mempertanyakan status daftar pencarian orang (DPO) yang disematkan kepada Miryam. Sebab, saat ini pihaknya tengah mengajukan praperadilan atas penetapan Miryam sebagai tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan.
Febri mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan polisi agar penanganan kasus Miryam segera tuntas. Sejauh ini, tim dari KPK juga ikut mencari Miryam. Dengan demikian, mantan anggota Komisi II DPR itu bisa segera diamankan dan diperiksa sebagai tersangka. ”Tetap ada tim kami dalam pencarian Miryam,” imbuhnya. KPK kemarin tetap melanjutkan proses penyidikan Miryam dengan memanggil supir pribadinya, Waryat alias Opay.

Sementara Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin menuturkan, KPK tidak perlu meminta bantuan dalam pencarian Miryam yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. ”Yang namanya DPO, polisi itu wajib untuk langsung mencarinya,” tegasnya ditemui di ruang Rupatama Gedung Utama Mabes Polri kemarin.

Bahkan, sebenarnya telah dibentuk satuan tugas (Satgas) dari Mabes Polri yang diterjunkan untuk mencari dimana keberadaan perempuan berkacamata tersebut. ”Kami bantu pencariannya dengan satgas ini. KPK tidak perlu untuk meminta Polri membantu. Kami langsung mendukung penuh,” paparnya.

Menurutnya, Polda, Polres dan Polsek juga memiliki kewajiban untuk bisa membantu KPK dalam mendari seorang DPO. ”Semua polisi di daerah juga bisa membantu,” papar mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tersebut.

Sementara Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, bahkan kalau diperlukan Polri siap untuk mendukung dengan bekerjasama mencari Miryam tersebut. ”Kalau penyidik KPK mau bisa dicari bersama,” ujarnya.(tyo/idr/jpg/cel)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!