GMKI Mengadu Soal Upah Buruh dan Honorer – Timor Express

Timor Express

RAGAM

GMKI Mengadu Soal Upah Buruh dan Honorer

ASPIRASI. Anggota GMKI dan elemen mahasiswa lainnya saat berdialog dengan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang, Yuvensius Tukung di gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (3/5).

FENTI ANIN/TIMEX

KUPANG, TIMEX – GMKI Cabang Kupang menggelar aksi mimbar bebas menyuarakan aspirasi mengenai isu buruh dan pendidikan. Aksi ini berlangsung di depan gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (3/5).

Ketua GMKI Cabang Kupang, Christo M. T. Kolimo menjelaskan dalam rangka Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional elemen mahasiswa ingin menyuarakan aspirasinya tentang hak-hak buruh dan persoalan pendidikan. “Kita rayakan Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional di tengah berbagai problematika yang mendera sektor buruh dan sektor pendidikan khususnya di Kota Kupang,” katanya.

Menurutnya, persoalan yang ada sifatnya sistemik dan komprehensif. Oleh karena itu, harus mendapat perhatian dari semua pihak.
Untuk sektor buruh, masalah yang dihadapi adalah penerapan UMR yang tidak konsisten. Fakta yang didapati ada begitu banyak UKM-UKM yang tidak memberlakukan regulasi mengenai UMR. Banyak pengusaha yang melanggar regulasi mengenai sistem ketenagakerjaan seperti pemberlakuan jam kerja yang tidak sesuai dan juga soal pembayaran upah lembur yang kadang tidak sesuai harapan.

Data di lapangan menunjukkan ada banyak UKM seperti rumah makan yang hanya memberi upah sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 setiap bulan.
Untuk sektor pendidikan, banyak masalah yang kompleks. Komersialisasi pendidikan tengah merangsek masuk ke dalam dunia pendidikan. “Hal ini sangat kita sayangkan,” kata Christo.

Ia mengatakan, pendidikan di Kota Kupang harus mendapat perhatian serius dari semua elemen terkait. Semua hal yang ada relevansinya dengan pendidikan haruslah diperhatikan sedetail dan sebaik mungkin sehingga sektor pendidikan bergerak ke arah yang lebih baik.

Banyak guru honorer yang belum diperhatikan. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah. Bahkan anak-anak usia dini dieksploitasi untuk bekerja.
Oleh karena itu, para mahasiswa menuntut pihak legislatif dan eksekutif untuk mengawal regulasi mengenai UMR dan bila perlu mengambil kebijakan represif terhadap UKM-UKM yang tidak memberlakukan regulasi UMR. Menuntut pihak legislatif dan eksekutif untuk mengawal secara baik dan bila perlu membuat kebijakan tentang jam kerja buruh yang tidak sesuai regulasi ketenagakerjaan. Menuntut pihak legislatif dan eksekutif untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan mengawal diberlakukannya PERMENDIKBUD Nomor 8 tahun 2017. Para mahasiswa juga menuntut pihak legislatif dan eksekutif untuk memperhatikan dan mengambil kebijakan terkait anak-anak usia sekolah yang dieksploitasi untuk menjual koran. (mg25/sam)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!