Ongko Saputra Menang Praperadilan – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Ongko Saputra Menang Praperadilan

Kasus Penjualan Aset Sagared

KUPANG, TIMEX – Kasus penjualan aset PT. Sagared kini memasuki babak baru. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Kupang menerima banding terdakwa Paulus Watang. Dalam salinan putusan banding, Majelis Hakim Tinggi yang diketuai hakim Andreas Don Rade meringankan hukuman pemohon, dari sembilan tahun penjara menjadi empat tahun penjara. Terbaru, gugatan praperadilan yang dilayangkan Fredy Ongko Saputra melalui Fransisco Bernando Bessi selaku kuasa hukumnya dikabulkan oleh hakim tunggal Fransiska Paula Nino.

Dalam sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kupang, Rabu (10/5), hakim Fransiska Nino menyatakan, penetapan status tersangka oleh penyidik Kejati NTT terhadap Fredy Ongko Saputra tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seperti ini, yakni perkara yang dituduhkan kepada pemohon tidak memenuhi unsur pidana (tindak pidana korupsi). Tetapi lebih kepada perkara perdata.
Kepada Timor Express, kuasa hukum Ongko Saputra, Fransisco Bernando Bessi mengatakan, putusan hakim menjadi koreksi bagi aparat penegak hukum untuk tidak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Fransisco menjelaskan, langkah praperadilan ini diambil karena dia melihat bahwa perkara yang menjerat kliennya adalah murni perkara perdata. Yakni menyangkut jual beli antara Paulus Watang dengan kliennya. Namun terkait dengan jual beli tersebut, Paulus Watang dan kliennya sudah membatalkannya dalam persidangan saat kliennya diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Paulus Watang.

Pengacara muda ini mengaku, sejak awal dia sangat optimistis memenangkan gugatan praperadilan. Pasalnya, jaksa tidak serius menghadapi gugatan praperadilan. Selain itu, semua bukti surat yang diajukannya semakin diperkuat dengan keterangan tiga saksi ahli yang mampu memberikan pandangan yang jelas kepada hakim. Diantaranya, ahli hukum pidana, Dr. Aksi Sinurat, ahli hukum tata Negara, Dr. Joni Sunariono dan ahli hukum perdata, Agus Hede Wata. “Para ahli menjelaskan perkara ini jangankan masuk ke pidana korupsi, pidana umum saja tidak masuk,” tandasnya.

Menyinggung soal kemungkinan diterbitkannya Sprindik baru oleh penyidik, Fransisco mengatakan, hal itu merupakan hak dari penyidik Kejati NTT. Tetapi menurut dia, perkara ini saling berkaitan dengan perkara Paulus Watang, Yohanes Sami dan Djami Rotu Lede. Sebab apabila Mahkamah Agung menguatkan putusan PT Kupang atas banding yang diajukan Paulus Watang, maka putusan MA tersebut akan dipakai sebagai bukti baru untuk ‘melawan’ kembali jaksa. “Kalau seandainya putusan PT Kupang terhadap Paulus Watang itu dikuatkan oleh MA, khususnya mengenai pertimbangan hukum, maka perkara ini akan semakin ramai,” katanya.

Fransisco menyebutkan, dalam salinan putusan PT Kupang atas banding Paulus Watang, majelis hakim menyatakan perhitungan kerugian Negara hanya bisa dilakukan oleh BPK. Apabila ada lembaga lain selain BPK yang melakukan perhitungan, maka mereka bertindak untuk dan atas nama BPK. Bukan atas nama pribadi. “Yang menarik, menurut majelis hakim, ada Rp 10 juta yang dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan untuk kasus yang lain. Pertanyaannya, siapakah pihak lain yang menerima uang Rp 10 juta itu. Insialnya pasti GK,” ungkapnya. (r2/sam)

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!