Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

NASIONAL

Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

JAKARTA, TIMEX-Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14, dipastikan cair tahun ini. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, pencairan kedua tunjangan tersebut dilakukan dalam dua waktu yang berbeda. Untuk THR akan diberikan sekitar seminggu sebelum lebaran.
“Kemungkinan beda (pencairan gaji ke-14 dan gaji ke-13), nanti timetable lebaran, lebaran kan maju, Juni, ya seminggu sebelum lebaran lah kalau THR,” ujar Askolani di Gedung Kemenkeu, kemarin (12/5).

Askolani menguraikan, untuk pencairan gaji ke-13, akan dilakukan sekitar awal Juli atau akhir Juni ini. Gaji tambahan tersebut merupakan dana untuk keperluan anak sekolah PNS. “Sementara untuk gaji ke-13, yaitu untuk membantu anak sekolah. Bisa di penghujung Juni atau awal Juli ini,” katanya.

Askolani menuturkan,  hingga saat ini pihaknya sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dia juga mengatakan kemungkinan belum ada perubahan struktur dari gaji ke-13.

“Belum sampai ke sana, intinya kalau ada struktur yang baru gaji ada tiga. Yakni gapok (gaji pokok), tunjangan kinerja, satunya lagi tunjangan kemahalan. Gapok ini kan selain gaji ke- 13 bisa juga ke-12 tetap gapok, “jelasnya.

Askolani melanjutkan,  terkait kedua gaji tambahan tersebut,  Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran masing-masing sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun. Anggaran tersebut kurang lebih sama dengan tahun lalu.

“Kemungkinan hampir sama, sebab tidak ada kenaikan gaji pokok dan tidak ada tambahan pegawai. Bisa Rp 7 triliun-Rp 8 triliun, anggarannya sudah disiapkan kan sudah kewajiban,”paparnya.

Sebagai informasi, tahun lalu pemerintah membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara dalam waktu bersamaan di Juni 2016. Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 14 triliun, terdiri dari Rp 7 triliun untuk gaji ke-13 dan THR senilai Rp 7 triliun.

NIP Molor

Hingga kini nasib 10 ribu lebih pengangkatan tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS belum jelas. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan pengajuan nomor induk pegawai (NIP) molor karena ada perubahan tempat kerja.

Bima mengatakan total tenaga kesehatan PTT yang diusulkan menjadi CPNS baru mencapai 39.090 orang. Dari jumlah tersebut, usulan NIP yang sudah masuk ke BKN berjumlah 29.026 orang. Setelah dilakukan penilaian NIP yang keluar ada 16.642 orang. Kemudian ada 112 usulan NIP yang berstatus tidak lengkap dan sisanya 12.272 masih proses sampai ekarang.

’’Sehingga yang belum diusulkan NIP nya sampai batas akhir ada 10.064 orang,’’ katanya saat dihubungi, Kamis (11/5). Bima menjelaskan usulan NIP untuk para eks tenaga kesehatan PTT yang belum masuk berasal dari 40 instansi kabupaten. Namun dia belum bisa merinci kabupaten mana saja.

Dia menjelaskan usulan NIP itu terlambat karena ada permintaan pindah atau mengubah lokasi penempatan. Misalnya si A ingin bertukar daerah penempatan dengan si B. Menurut Haria usulan perubahan ini diperbolehkan asalkan kedua sama-sama dinyatakan lulus seleksi CPNS oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bima menjelaskan BKN harus selektif mengawal pengurusan NIP itu. Sebab jika tidak cermat, usulan perubahan penempatan CPNS bisa berpotensi menjadi modus memasukkan nama-nama baru. ’’Jangan sampai ada nama baru yang tidak lulus tes atau bahkan tidak pernah ikut tes, diusulkan mendapatkan NIP,’’ katanya.

Meskipun batas pengajuan NIP sudah ditutup April lalu, BKN masih berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB. BKN menunggu keputusan dari Kementerian PAN-RB apakah pengusulan NIP itu bisa diperpanjang atau tidak.

Ketua Forum Bidan Desa Lilik Dian Ekasari menyayangkan pengurusan NIP yang terlambat. Dia menjelaskan laporan pengurusan NIP yang terlambat muncul dari daerah Aceh, NTT, Papua, dan medan. Lilik mengatakan kontrak sebagai tenaga kesehatan PTT berakhir pada Februari lalu. Jika tidak segera diangkat menjadi CPNS, dia khawatir para tenaga kesehatan itu tidak mendapatkan gaji. (ken/wan/jpg/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top