Universitas PGRI Siap Rehabilitasi Ijazah – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

Universitas PGRI Siap Rehabilitasi Ijazah

Sesuai Surat BKN

KUPANG, TIMEX-Universitas PGRI NTT, akan segera menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal keabsahan ijazah wisudawan Universitas PGRI NTT, tertanggal 20 April 2017, yang ditujukan kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI NTT. Demikian dikatakan Rektor Universitas PGRI NTT, Antonius Kato, saat menyampaikan keterangan pers kepada koran ini, Kamis (18/5) kemarin.

Dikatakan, Kepala BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, I Nyoman Arsa telah mengirimkan surat kepada yayasan dan perlu ditindaklanjuti oleh pihak rektorat. Dalam surat tertanggal 28 April 2017 yang diterima 16 Mei lalu itu menyebutkan, Dirjen Dikti Kementerian Ristek Dikti menegaskan, penyelenggaraan Universitas PGRI NTT di Kupang yang diselenggarakan selain oleh YPLP PGRI NTT adalah tidak sah, berdasarkan surat Nomor 2593/E2.3/KL/2015 tertanggal 30 Maret 2015.

Disebutkan, terdapat ijazah yang diterbitkan periode April 2014, September 2014 dan Mei 2015, dinyatakan tidak sah karena ditandatangani oleh Rektor Universitas PGRI NTT, yang tidak sah. Dari wisudawan periode itu, ada pemilik ijazah berstatus PNS dan sudah digunakan untuk penyesuaian ijazah serta pengangkatan dalam jabatan, tidak dapat diakui.

Masih berdasarkan surat tersebut, sesuai hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 20 Juli 2016 antara Kementerian PAN-RB, BKN dan YPLP PGRI NTT, memutuskan YPLP PGRI dan Kopertis VIII Denpasar, perlu memebrikan daftar nama mahasiswa yang telah diwisuda selama tiga periode dibawa kepemimpinan rektor yang tidak sah. Hal itu diperlukan untuk mencari data PNS yang telah menggunakan ijazah tersebut.

Sehubungan dengan itu, kata dia, bila ada PNS/CPNS yang menggunakan ijazah yang tidak sah itu untuk pembinaan karir, akan dikembalikan BKN kepada institusi pengusul agar ijazah dimaksud dilakukan rehabilitasi oleh Universitas PGRI NTT dibawa kepemimpinan yang sah. “Dalam lampiran surat yang diterima, ada enam PNS asal NTT yang harus direhabilitasi oleh kami. Bisa saja jumlah ini melebihi yang ada di BKN,” ungkap Kato.

Masih menurutnya, pihaknya akan menjalankan permintaan yang telah disampaikan BKN, dengan melakukan rehabilitasi atas ijazah yang diterbitkan sebelumnya, oleh rektor yang tidak sah. Hanya saja, sebelum rehabilitasi, pihaknya akan mengecek di Pangkalan Data Kemenristekdikti, apakah yang bersangkutan telah menyelesaikan syarat perkuliahan, maupun keputusan kelulusan dari fakultas. Selain itu, juga akan dilihat administrasi keuangannnya.
Jika sudah, maka akan direhabilitasi, dan ijazah itu bisa digunakan untuk urusan selanjutnya. Jika belum, maka perlu menyelesaikan semuanya, sebelum direhabilitasi.

Dia menyebutkan, untuk PNS/CPNS, baru diketahui sebanyak enam orang, itupun berdasarkan surat BKN. Bisa saja lebih banyak dari data yang dikeluarkan oleh BKN. Sedangkan lulusan yang diwisuda oleh rektor yang tidak sah, dalam tiga periode itu jumlahnya sekira 3.000 mahasiswa.

Pada bagian akhir, dia mengemukakan pihaknya akan membantu merehabilitasi semua, jika lulusan itu datang mengurusnya. “Kita akan bantu, sebab semua merupakan anak NTT, generasi penerus NTT. Kami berharap mereka bisa datang untuk mengurusnya,” pungkas Anton Kato. (lok)

Click to comment

Most Popular

To Top