Gerindra Persoalkan Posisi Ketua Komisi B – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

RAKYAT TIMOR

Gerindra Persoalkan Posisi Ketua Komisi B

JUMPA PERS. Ketua DPC Partai Gerindra TTU, Ferdi Meol saat melakukan jumpa pers di sekretariat Partai Gerindra, Kamis (18/5).

YOHANES SIKI/TIMEX

Kesal Sikap Pimpinan DPRD TTU

KEFAMENANU, TIMEX – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra TTU mempertanyakan status Ketua Komisi B DPRD TTU, Arifintus Talan. Pasalnya, sesuai surat partai sudah terjadi perubahan distribusi anggota Fraksi Gerindra, Arifintus posisinya bukan komisi B, tapi di komisi A.

Ketua DPC Partai Gerindra TTU, Ferdi Meol kepada wartawan, Kamis (18/5) mengaku kesal terhadap sikap pimpinan DPRD TTU lantaran tidak mengakui surat Partai Gerindra terkait perombakan distribusi anggota Fraksi Gerindra pada alat kelengkapan dewan (AKD).

Surat partai yang sudah dikirim kepada pimpinan DPRD TTU mestinya menjadi rujukan untuk penempatan anggota komisi karena sesuai rekomendasi partai melalui fraksi.
Menurut Ferdi, surat partai yang dikirim kepada pimpinan partai melalui fraksi adalah sah, sehingga tidak perlu dipertanyakan. Fraksi sebagai perwakilan partai wajib didengar pendapatnya apalagi melalui surat resmi dan bukan sebaliknya mempertanyakan keabsahan surat partai.

Menurut Ferdi, sebelum dilakukan pemilihan AKD, dirinya sebagai pimpinan partai memberikan mandat kepada wakil ketua I untuk menyurati pimpinan DPRD TTU, terkait perombakan komposisi anggota fraksi. Tapi herannya surat dari partai dianggap tidak sah. Padahal, surat tersebut dibubuhi paraf dan stempel basah sehingga tidak perlu dipersoalkan keabsahannya.

“Saya mau tanya surat yang sah seperti apa dan tidak sahnya yang mana. Pimpinan dewan tidak bisa mengatur administrasi surat menyurat internal partai kami,” tandasnya.
Ferdi mengaku, status keanggotaan Arifintus di dalam Fraksi Gerindra juga dipertanyakan lantaran sebelum proses pleno pemilihan AKD, Arifintus asal PKS sempat mengancam akan keluar dari Fraksi Gerindra. Sebab, dirinya tidak didistribusikan di komisi B. Namun partainya tidak menanggapi permintaan tersebut, sebab permintaan PKS untuk keluar dari Fraksi Gerindra tentunya sesuai tata cara dan mekanismenya untuk duduk bersama pimpinan kedua partai.

“Dia (Arifintus) sempat kirim pesan singkat dan mengancam untuk PKS mundur dari Fraksi Gerindra kalau dia diroling ke komisi A. Bahkan sempat telepon saya minta untuk tetap di komisi B, tapi saya bilang silakan runding di fraksi biar roling semua supaya ada penyegaran,” katanya.

Menurut Ferdi, sikap anggotanya seolah membangkang terhadap keputusan fraksi, bahkan merasa seolah komisi B jadi tempat basah. Apalagi mengancam keluar dari fraksi bila keinginannya tidak terpenuhi, padahal PKS hanya satu kursi yang bergabung ke Gerindra yang memiliki jumlah tiga anggota.

“Kita juga heran kenapa tetap bertahan di komisi seolah itu jadi tempat basah. Mungkin karena tidak nyaman sehingga PKS minta keluar dari Fraksi Gerindra. Kita ini fraksi murni sehingga kalau mau keluar, ya silakan tapi tentu ada mekanismenya yang lebih santun,” katanya.

Terkait dengan ancaman PKS bakal hengkang dari Fraksi Gerindra, Ferdi mengaku partainya sudah memutuskan dalam rapat untuk mengundang PKS menggelar rapat bersama dalam waktu dekat. Agendanya untuk membicarakan perubahan struktur di tubuh fraksi, melakukan evaluasi terhadap kinerja fraksi dan kejelasan sikap PKS apakah mau tetap bergabung atau hengkang dari Fraksi Gerindra.

Sementara Ketua Komisi B DPRD TTU, Arifintus Talan saat dikonfirmasi mengaku sikap dirinya untuk keluar dari Fraksi Gerindra lantaran kesal terhadap manuver yang dimainkan sesama anggota fraksi. Sebab, dalam rapat fraksi terkait perubahan distribusi anggota fraksi tidak melibatkan dirinya. Padahal, statusnya legal sebagai anggota fraksi bahkan dipercaya sebagai sekretaris fraksi.

“Saya status legal sebagai anggota Fraksi Gerindra karena sesuai rekomendasi fraksi saya ditempatkan di komisi B. Saya justru heran dengan manuver wakil ketua fraksi untuk membatalkan hasil roling anggota fraksi yang sudah ada di tangan pimpinan dewan,” tandasnya.

Arifintus menuding upaya manuver yang dimainkan wakil ketua fraksi sangat tidak etis dan tidak elok. Sebab, fraksi sebagai perpanjangan partai wajib untuk dilaksanakan tapi bukan dengan cara ilegal. Terbukti dalam rapat-rapat fraksi terkait perubahan komposisi anggota fraksi dirinya tidak dilibatkan. Padahal, posisinya sebagai sekretaris Fraksi Gerindra.

Arifintus menambahkan, kehadirannya di komisi B legal karena sesuai usulan fraksi melalui surat resmi yang dibubuhi paraf ketua dan sekretaris fraksi. Kehadirannya di komisi B, bukan ambisi untuk dipilih sebagai ketua tapi murni dukungan dan kepercayaan semua anggota Komisi B DPRD TTU sehingga statusnya tidak perlu dipolemikan apalagi keanggotaannya sudah disahkan dalam sidang paripurna.

“Saya di komisi B bukan ambisi jadi ketua tapi saya terpilih secara demokratis sehingga tidak perlu dipersoalkan karena status saya legal mewakili Fraksi Gerindra,” katanya. (mg24/ays)

Click to comment

Most Popular

To Top