Pajak Miras Tekor Miliaran – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

HUKUM

Pajak Miras Tekor Miliaran

SIDAK. Pimpinan dan anggota Pansus saat berdialog dengan pemilik Toko NAM, Leonard Antonius, terkait temuan bir tanpa label di sejumlah tempat hiburan, Rabu (17/5).

SEMY BALUKH/TIMEX

Dewan Siap RDP Khusus

KUPANG, TIMEX – Pendapatan pajak minuman keras di Kota Kupang setiap tahun terus meningkat. Bahkan melampaui target. Namun, dewan mencium ada kejanggalan soal pajak.

Apalagi, saat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melakukan sidak di sejumlah pub, bar, diskotik dan restoran, terdapat puluhan dus miras jenis bir yang tak berlabel. Artinya, ada upaya penggelapan pajak.

Rabu (17/5), Pansus yang dipimpin Jeri Anthon Pingak bersama sejumlah anggota Pansus sidak langsung ke satu-satunya distributor bir di Kota Kupang, yakni Toko NAM di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama. Dewan pun mengantongi sejumlah data penting. Beberapa data ini ternyata tak cocok dengan total pendapatan pajak Pemkot Kupang tahun anggaran 2016.

Pemilik Toko NAM, Leonard Antonius menyebutkan khusus Kota Kupang dalam sebulan ia menjual 6.000-an dus bir. Dalam satu dus terdapat 12 botol. Artinya dalam sebulan penjualannya 72 ribu botol. Dengan demikian angka penjualannya Rp 2 miliar lebih. Dan dalam setahun penjualannya Rp 24 miliar.

Pajak miras yang berlaku di Kota Kupang sebesar 10 persen. Dengan demikian, mestinya penerimaan pajak miras dalam setahun adalah Rp 2,4 miliar. Namun, Leonard mengatakan pada tahun 2016 yang dibayarkan ke Pemkot hanya Rp 918.406.000 (lihat grafis). “Bir dua minggu sekali masuk. Itu antara 15 sampai 20 kontainer dengan total sekitar 20-an ribu dus. Kota Kupang saja itu 6.000 dus per bulan,” sebut Leonard.

Ia mengatakan, Toko NAM adalah satu-satunya distributor bir untuk daratan Timor, Rote dan Sabu. Dan setiap tahun pembelian label ke Pemkot berkisar Rp 800 juta sampai Rp 900 juta.

Pada kesempatan itu, anggota Pansus, Padron Paulus mengatakan Toko NAM sebagai distributor tunggal bir, namun fakta di lapangan ditemukan sejumlah bir tak berlabel. Artinya ada penyelundupan atau kesengajaan dari Toko NAM. “Kita temukan di bar-bar ternyata tidak ada label. Kita tanya mereka bilang beli dari sini (Toko NAM, Red),” kata Padron.
Menjawab itu, Leonard mengakui tidak ada label karena pembelian dilakukan akhir pekan, yakni Jumat dan Sabtu. “Kalau hari-hari begitu kita tidak bisa ambil label lagi di kantor wali kota karena kantor tutup. Jadi kita kasih saja ke pengecer tanpa label, nanti urus label kemudian,” kata Leonard.

Anggota Pansus, Yuvensius Tukung menambahkan, alasan yang disampaikan tersebut tidak berdasar, karena mestinya label diurus sebelum penjualan. Distributor tidak bisa beralasan kantor tutup. “Kalau tau kantor tutup hari Sabtu, kenapa tidak urus memang dari hari Senin,” kata Yuven.

Ketua Pansus, Jeri Anthon Pingak mengatakan, Pansus belum bisa mengambil kesimpulan. Pansus hanya menggali data dan fakta lapangan. Selanjutnya akan dibuatkan rekomendasi kepada pemerintah. Dan, menurut Yappi-sapaan karib Jeri Anthon Pingak, perlu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) khusus membahas persoalan ini. Pasalnya, jika terjadi selisih, maka pemkot rugi karena penjualan tidak sesuai dengan pendapatan. “Nanti secara teknis dibahas dalam RDP,” kata politikus Partai Hanura ini.
Sebelumnya, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang, Daniel Zacharias di ruang kerjanya, Selasa (14/3) lalu

menyebutkan, realisasi retribusi miras pada tahun 2016 over target. Dari Rp 1 miliar yang ditetapkan untuk semua miras beralkohol golongan (golongan A, B dan C), realisasinya mencapai Rp 1.059.906.000. “Untuk tahun 2016, kita over target sebesar Rp 59 juta lebih,” ujarnya.

Pasca penyusunan OPD baru, kata Daniel, terhitung sejak 1 Januari 2017, penjualan label miras diserahkan kepada Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Kupang. Kendati demikian, pengawasan di lapangan tetap menjadi tugas dari Bagian Ekonomi. “Mereka yang jual labelnya. Kami bantu pengawasan dan pemantauan di lapangan. Kalau ada miras di distributor yang tidak punya label, kita beri teguran supaya mereka beli label,” katanya.

Sebagaimana hasil pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya, lanjut Daniel, petugas seringkali menemukan miras yang dijual oleh pengecer tanpa label. Namun setelah ditelusuri, ternyata tidak ada pelanggaran karena distributor telah membeli label. “Distributor memang sudah beli label. Tapi sebelum label itu ditempel, pengecer sudah datang beli barang. Seharusnya, distributor lebih dahulu menempel label, baru barangnya dijual ke pengecer,” jelasnya. (sam)

Click to comment

Most Popular

To Top