Pemohon 8 Bukti, Termohon 40 Bukti – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

HUKUM

Pemohon 8 Bukti, Termohon 40 Bukti

Gugatan Pemohon Disebut Kabur
Rabu Pekan Depan Sidang Perdana Kasus Sarai

KUPANG, TIMEX-Sidang gugatan praperadilan tiga tersangka kasus Sabu Raijua (Sarai) melawan Kejati NTT dilanjutkan, Kamis (18/5). Sidang lanjutan dengan agenda jawaban termohon atas gugatan pemohon juga pengajuan bukti surat oleh pemohon dan termohon ini dipimpin hakim tunggal Mohammad Sholeh.

Kuasa termohon yang diwakili jaksa Emerensiana Jehamat, Hendrik Tiip dan John Purba dalam jawabannya juga meminta pertimbangan dari hakim tunggal Mohammad Sholeh atas kelanjutan sidang gugatan praperadilan yang sementara berlangsung itu. Sebab, tegas kuasa termohon, berkas perkara ketiga tersangka sudah dilimpahkan JPU Kejati NTT ke Pengadilan Tipikor Kupang. Selain itu, hakim yang nanti menyidangkan dan mengadili perkara ketiga tersangka sudah ditunjuk PN Klas 1A Kupang.

“Kami minta pertimbangan yang mulia (Majelis Hakim, Red) karena berkas perkara ketiga tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang. Apakah sidang gugatan praperadilan ini mau dilanjutkan ataukah dihentikan. Sebab, kalau dilanjutkan dan kemudian gugatan pemohon dikabulkan maka akan berpengaruh pada eksekusi penetapan hakim tunggal nanti karena berkas perkara ketiga tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang,” tegas Jaksa Hendrik Tiip.

Menjawab gugatan pemohon, kuasa termohon menegaskan untuk penanganan kasus dengan tersangka Lewi Tandirura, Nicodemus Rehabeam Tari dan tersangka Lay Rohi sudah dilakukan sesuai standar penanganan perkara yang ada. “Penanganan perkara untuk ketiga tersangka selama ini sudah dilakukan sesuai dengan standar penanganan perkara yang berlaku yakni diawali dengan penyelidikan. Dan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup kemudian ditindaklanjutkan dengan penyidikan. Setelah para saksi diperiksa barulah ketiga pemohon ditetapkan sebagai tersangka,” tegas kuasa termohon.

Lebih dari itu, kuasa termohon mengungkapkan objek praperadilan yang diajukan pemohon kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu kuasa termohon meminta hakim tunggal Mohammad Sholeh supaya mengesampingkan semua gugatan pemohon.

Menanggapi jawaban dari kuasa termohon, kuasa pemohon Lesly Anderson Lay dan rekan mengatakan, saat pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Klas 1A Kupang, mereka sudah melayangkan surat ke PN Klas 1A Kupang dengan permintaan supaya PN Klas 1A Kupang mempertimbangkan agar jangan sampai saat sidang gugatan praperadilan berlangsung, pihak PN Klas 1A Kupang melalui Pengadilan Tipikor Kupang menerima pelimpahan berkas perkara ketiga pemohon yang diajukan termohon.

Dalam agenda sidang selanjutnya, kuasa pemohon mengajukan delapan bukti surat. Sementara kuasa termohon mengajukan 40 bukti surat. Ke-40 bukti surat itu terdiri dari 35 bukti surat untuk tersangka Lewi Tandirura dan Nicodemus Rehabeam Tari dan lima bukti surat untuk tersangka Lay Rohi. Setelah mengajukan bukti surat, hakim tunggal Mohammad Sholeh kemudian mengagendakan sidang lanjutan pada Jumat (19/5) dengan agenda pengajuan saksi baik oleh pemohon maupun oleh termohon.

Terpisah, Panitera Muda (Panmud) Tipikor, Daniel W. Sikky saat dikonfirmasi Timor Express terkait penetapan hakim serta jadwal sidang bagi tersangka Lewi Tandirura, Nicodemus Rehabeam Tari dan tersangka Lay Rohi yang tersandung perkara pembangunan tambak garam dan pembangunan 100 embung di Sabu Raijua mengaku Ketua PN Klas 1A Kupang sudah menunjuk majelis hakim untuk perkara tersebut.

“Hakim yang nanti sidangkan kasus ini sudah ditunjuk Ketua PN Klas 1A Kupang. Ketuanya Edi Purnomo dengan anggota Jimmy Tanjung Utama dan Ibnu Kholik. Dan sidang perdana akan digelar Rabu pekan depan (24/5),” tegas Dance sapaan akrabnya.

Audit PKN Selain BPK Tak Sah
Sementara itu, Sabtu (19/5) sekira pukul 15.00, hakim tunggal Mohammad Sholeh kembali melanjutkan sidang gugatan praperadilan antara pemohon Lewi Tandirura, Nicodemus Rehabeam Tari dan Lay Rohi melawan termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati NTT) NTT. Oleh pemohon dua orang ahli diajukan sekaligus yakni Aksi Sunurat selaku ahli hukum pidana dan Saryono Yohanes selaku ahli hukum tata negara.

Aksi Sunurat dalam keterangannya menegaskan, dalam proses penyelidikan harus dilakukan pencarian alat bukti. Dan dalam proses penyidikan harus ditemukan dua alat bukti sebagai acuan untuk pemrosesan masalah yang sementara ditangani. Proses yang sesuai itulah yang dijadikan sebagai dasar formil yang harus dipenuhi ketika melakukan proses hukum atas suatu masalah. “Mengenai penetapan tersangka atau diduga melakukan korupsi maka harus didukung dengan dua alat bukti. Selain kerugian keuangan negara maka harus ada bukti surat. Penentuan tersangka harus benar-benar sah dan bukan atas kemauan penuntut umum. Selain itu, tidak boleh melakukan penetapan tersangka tanpa perhitungan kerugian negara (PKN),” ucap Aksi Sinurat.

Dirinya menegaskan, jika penyidik tidak mengantongi alat bukti yang sah ketika menetapkan tersangka maka kekuatan mengikat hukum itu tidak sah. Menanggapi pernyataan ahli tersebut, kuasa termohon menegaskan, termohon sudah melakukan serangkaian proses hingga penetapan tersangka. “Sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP, syarat-syarat bisa dilakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka maka harus dilengkapi dengan dua alat bukti yang cukup dan itu sudah dilakukan oleh penyidik,” ungkap Hendrik Tiip dan John Purba.

Sementara ahli hukum tata negara, Saryono Yohanes mengatakan, kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara sesuai konstutusi UUD 1945 Bab 7 a Pasal 23 e dikatakan untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka dibuatkan lembaga BPK yang bersifat mandiri dan bebas.
“Ini jelas bahwa selain BPK lembaga-lembaga lain tidak berhak melakukan audit kerugian keuangan negara. Kalaupun sampai diminta bantuan oleh BPK, maka setelah lembaga lain melakukan audit maka harus dicek lagi oleh BPK sehingga hasilnya atas sepengetahuan BPK,” tegasnya. (gat/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top