Rp 1,7 M Dana Pengaman jadi Silpa – Timor Express

Timor Express

RAGAM

Rp 1,7 M Dana Pengaman jadi Silpa

Sekda: Kita Segera Cari Solusi

KUPANG, TIMEX-Ternyata dana pengaman untuk pasien non BPJS senilai Rp 1,7 miliar tahun 2016 dikembalikan ke kas negara karena tidak dimanfaatkan. Tahun itu, hanya Rp 1,3 miliar yang dimanfaatkan. Sementara saat ini Pemprov NTT menanggung Rp 1,4 miliar yang hingga kini belum dibayar ke RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang.
Hal ini dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem kepada koran ini, di ruang kerjanya, gedung Sasando, Jumat (26/5). Tahun ini, jelas Salem, dana itu tidak dianggarkan lagi. Alasannya karena pengajuan dana tahun ini semuanya berbasis kinerja.

Kendati demikian, persoalan yang dialami RSUD Johannes segera diatasi. Pemprov akan mencari solusi terkait klaim dana itu demi kelancaran pelayanan rumah sakit. Utamanya pengadaan obat-obatan.

Salem mengemukakan, dirinya hingga kini belum mendapat laporan resmi dari manajemen RSUD Prof. W. Z.Johannes Kupang terkait klaim pasien non BPJS sebesar Rp 1,4 miliar itu. Demikian juga dari Dinas Kesehatan (Dinkes) NTT. “Saya baru tahu dari media tadi pagi (kemarin),” paparnya.

Walau demikian, pihaknya segera mendiskusikan klaim dana kepada Pemprov NTT dengan Biro Keuangan, Dinkes dan tentunya manajemen RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang sendiri. Pihaknya akan berusaha mencari solusi, demi kelancaran pelayanan bagi pasien di rumah sakit milik Pemprov NTT itu.

Disebutkan, pada tahun 2016, pemerintah mengalokasikan dana pengaman di Dinkes NTT senilai Rp 3 miliar lebih. Pada tahun itu, dana tersebut terserap sekira Rp 1,3 miliar. Tersisa Rp 1,7 miliar. Namun, hingga akhir tahun tidak terserap, maka disetor kembali ke kas daerah dan menjadi Silpa. “Wajar dana pengaman tidak ada karena sudah menjadi Silpa di akhir tahun anggaran. Dana pengaman itu dialokasikan untuk kebutuhan pengobatan pasien non BPJS. Kalau tidak diklaim ya kita setor kembali,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pada tahun anggaran 2017, pihaknya tidak mengalokasikan lagi dana tersebut ke Dinkes. Pasalnya, Pemprov NTT kini menetapkan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, setiap anggaran harus jelas program dan kegiatannya serta besarannya. Jika dianggarkan lagi dana pengaman atau tak terduga, dipastikan tidak sesuai dengan anggaran berbasis kinerja.

Frans Salem menyebutkan, pihaknya dalam berbagai kesempatan, telah meminta Pemda Kabupaten/Kota untuk mendata secara lengkap warga miskin non BPJS. Hal ini dimaksudkan agar bisa dibiayai iuran BPJS dari APBN maupun APBD I dan II. Hal ini perlu agar semua masyarakat NTT tercover di BPJS.

Jika setiap tahun selalu dianggarkan dana pengaman, kata Sekda yang pensiun 1 Juli ini, maka akan ada banyak orang mengaku miskin. Dan pemerintah akan terus menanggung beban seperti saat ini. Bahkan lebih banyak lagi. Karena itu dia meminta Pemda Kabupaten/Kota di NTT, hendaknya mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, guna menghindari hal serupa.

Salem mengaku, RSUD Prof. W. Z. Johannes tidak bisa menolak ada warga yang menjalani perawatan di rumah sakit, apalagi masyarakat miskin. Namun, hal ini harusnya tidak terus berlangsung, sebab anggaran berbasis kinerja sangat ketat. Bila Pemda kabupaten/kota memiliki data pasti, masyarakat non BPJS bisa diusulkan untuk ditanggung APBN, APBD I dan APBD II. “Jadi ini bisa disharing,” papar dia.

Atas kondisi ini, kata Salem, pihaknya dalam waktu dekat segera menuntaskan masalah ini agar pelayanan di RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan di NTT berjalan lancar. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan. “Kita akan tuntaskan masalah ini dengan melakukan diskusi dengan OPD terkait,” pungkasnya. (lok/ito)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!