Istilah Full Day School Menyesatkan – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

PENDIDIKAN

Istilah Full Day School Menyesatkan

JAKARTA, TIMEX-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy enggan menggunakan istilah full day school untuk sistem sekolah yang hanya berlaku lima hari. “Jangan pakai full day school karena menyesatkan,” tegasnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Muhajir mengaku lebih setuju jika program itu disebut program pendidikan penguatan karakter (PPK). PPK katanya hanya bertujuan untuk mengurangi beban guru. Namun dipastikannya program itu tak akan membebani murid.

Lebih lanjut, Muhajir mengaku jika program PPK tetap akan dijalankan meskipun banyak pihak yang menentang.
“Bukan kita hentikan. Keputusan dari rapat terbatas meminta sebelum desiminasi supaya diadakan piloting dulu. Juga kita lakukan. Tahun lalu 1500 sekolah yang terlibat piloting. Tahun ini 5000 tapi yang ikut melebihi hampir 9000 lebih. 9830 sekolah. Ada 11 kabupaten kota yang sukarela berlakukan seluruhnya,” jelas Muhajir.

Atas dasar itu, pihaknya memandang agar perlu diturunkan permen yang mengakomodasi penyelennggaraan itu.
“Permennya juga baru bisa keluar dari Kemenkumham hari? ini. Yang sebelumnya? diperbincangkan itu saya tidak tahu bahannya dari mana. Jadi yang mau kritik baca permen-nya dulu. Tadi sudah turun, nanti kami akan sahkan,” jelasnya.

Muhajir menambahkan berlakunya kebijakan ini berhubungan erat dengan adanya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang revisi beban kerja guru.

Salah satu yang pihaknya benahi melalui aturan itu yakni menyangkut beban mengajar guru 24 jam tatap muka. Dimana menurutnya masalah tersebut sesungguhnya sejak 10 tahun yang lalu. Guru selama ini katanya hanya dihargai kerjanya 24 jam masuk kelas. Diluar itu bukan dianggap jam kerja. Akibatnya banyak guru yang tak 24 jam tatap muka tidak mendapatkan tunjangan.

PPK kata Muhajir hanya mengalihkan beban kerja guru saja. Sehingga nanti pekerjaan guru selain mengajar di luar itu ada 5 tugas pokok itu nanti bisa diakui menjadi beban kerja yang bersangkutan layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami mengatasinya supaya guru tidak terjebak tatap muka itu. Kami slot lain menilai kinerja guru dengan beban kerja sebagaimana ASN,” demikian Muhajir. (jpnn/lok)

Click to comment

Most Popular

To Top