Pemkab Alokasi Rp 5 M, KPU Mengaku Kurang – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Pemkab Alokasi Rp 5 M, KPU Mengaku Kurang

Dana Pilkada TTS Rp 35 M Lebih, Kabupaten Kupang Rp 30 M Lebih

SOE, TIMEX – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten TTS membutuhkan anggaran sebesar Rp 35.702.218.900. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar dalam APBD tahun 2017.

Selebihnya, akan dialokasikan pada perubahan anggaran dan angaran induk tahun 2018.
Penjabat Sekda TTS, Epy Tahun kepada wartawan di gedung DPRD TTS, Senin (12/6) menjelaskan, dalam pelaksanaan pilkada serentak yang bersamaan dengan pilkada gubernur, Pemerintah Provinsi NTT memberikan dana hibah senilai Rp 10 miliar. Sehingga, Pemkab TTS akan menanggung Rp 25 miliar lebih.

Untuk itu, sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan penandatangan NPHD akan dilakukan Pemkab TTS dan KPU TTS pada 16 Juni mendatang.
“Sisanya itu nanti kami duduk bersama dulu untuk sepakati apakah akan dianggarkan pada anggaran perubahan atau nanti di anggaran induk 2018,” kata Epy.

Menanggapi pernyataan Penjabat Sekda TTS, Ketua KPU TTS, Ayub Magang kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, sesuai dengan RKB yang disusun pihaknya, anggaran tahap pertama yang dibutuhkan senilai Rp 13 miliar. Namun kemudian karena banyak persoalan, sehingga dilakukan rasionalisasi menjadi Rp 8 miliar.

Untuk itu, jika Pemkab dan DPRD TTS hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar pada tahap pertama, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak.
Tahapan pilkada serentak akan dimulai pada 27 September mendatang dan yang membutuhkan anggaran cukup banyak adalah dana pemutakhiran data pemilih.
“Artinya, itu salah satu item yang membutuhkan anggaran cukup besar. Masih ada item program lain yang membutuhkan anggaran cukup besar pada tahap awal pelaksanaan pilkada,” kata Ayub.

Dikatakan, anggaran hibah dari provinsi senilai Rp 10 miliar jika diakumulasikan dalam total anggaran sebesar Rp 35.702.218.900, sehingga Pemkab TTS hanya menambah Rp 25 miliar, itu merupakan kekeliruan karena anggaran hibah dari APBD I itu sudah memiliki item pembiayaan sendiri. Sehingga, Pemkab TTS harus mengalokasikan anggaran pilkada senilai Rp 35.702.218.900.

“RKB yang kami susun itu di luar dana sharing. Dana sharing itu membiayai honor PPK, KPPS dan PPDP. Honor tiga item ini tidak dimasukan dalam anggaran APBD II. Karena itu dibiayai oleh dana sharing provinsi. Jadi jangan keliru menafsirkan,” tegas Ayub.

Dijelaskan, kebutuhan dana pilkada TTS naik dari Rp 17,5 miliar menjadi Rp 35.702.218.900 diakibatkan karena waktu pelaksanaan pilkada lebih panjang dari delapan bulan menjadi 11 bulan. Jumlah TPS naik dari 790 menjadi 921 TPS. Jumlah pemilih pada pemilihan pilpres 2014 sebanyak 289.534 pemilih, sesuai dengan estimasi KPU berdasarkan data yang diperoleh dari Dispenduk TTS sebanyak 360.311. Jumlah KPPS naik dari 7 menjadi 9 orang. Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih bertambah sesuai dengan jumlah TPS. Hal itu belum ditambah lagi jika jumlah pemilih dalam satu TPS di atas 500, maka jumlah PPDP menjadi dua orang. Alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU, sebelumnya item itu tidak ditanggung KPU.

Prediksi calon sebanyak delapan. Templet (alat bantu tuna netra) sebelumnya tidak ada atau tidak ditanggung oleh KPU. Bahan kampanye disediakan sesuai dengan sejumlah KK dan KPU memprediksikan jumlah KK di TTS mencapai 140.000 KK.

Biaya pemeriksaan kesehatan sebelumnya hanya periksa menyeluruh, sementara saat ini ditambahkan dua item yakni psikotes dan tes narkoba.
“Honor PPS juga meningkat. Sekarang ada pembentukan pokja di PPS, sedangkan dulu tidak ada. Kami susun anggaran merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu kami juga menyesuaikan dengan standar harga yang mengacu pada peraturan Menteri Keuangan dan juga Peraturan Bupati TTS,” tandas Ayub.

Sementara dari Kabupaten Kupang dilaporkan, total dana pilkada Kabupaten Kupang yang diajukan KPU sebesar Rp 30 miliar lebih. Dana tersebut dianggarkan tiga kali dalam APBD II Kabupaten Kupang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Johanis Mase kepada Timor Express di ruang kerjanya, Senin (12/6) menjelaskan, untuk tahap pertama tahun 2017, dianggarkan dana sebesar Rp 15 miliar lebih. Sementara tahap kedua akan ditetapkan dalam perubahan APBD tahun 2017 sebesar 5 miliar lebih dan sisanya akan ditetapkan dalam APBD induk tahun 2018 sebesar Rp 10 miliar lebih.

Ditanya mengenai dana sharing provinsi, Johanis menjelaskan, dana tersebut belum disepakati berapa besar. Sebab, Pemerintah Kabupaten Kupang dan KPU Kabupaten Kupang masih terus membangun komunikasi mengenai besarnya dana sharing. (yop/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!