Aturan Kuota Sapi Dinilai Menghambat – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

EKONOMI BISNIS

Aturan Kuota Sapi Dinilai Menghambat

NAIK KAPAL.Ratusan ekor sapi hendak diseberangkan ke DKI Jakarta menggunakan KM Cemara Nusantara I melalui Pelabuhan Tenau, Minggu (11/6)

CARLENS BISING/TIMEX

Asosiasi Pengusaha Minta Dicabut

KUPANG, TIMEX-Kebijakan pemerintah disebut menjadi penghambat proses pemasaran sapi pedaging ke luar NTT. Selain penetapan kuota tahunan yang selalu molor, pengurusan dokumen-dokumen sapi yang hendak dibawa keluar sangat bertele-tele dan menghambat.

“Kita minta cabut saja aturan soal kuota, karena menjadi penghambat pemasaran ternak sapi kita,” kata Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Provinsi NTT, Marthen Mullik dalam kegiatan focus group discusion (FGD) terkait tata niaga sapi di Provinsi NTT yang berlangsung di Neo Hotel Kupang, Jumat (16/6).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Provinsi NTT itu bertujuan untuk mendapat masukan terkait tata niaga sapi di NTT untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait hal tersebut.

Marthen yang juga Ketua YLKI NTT itu melanjutkan, salah satu alasan pencabutan aturan kuota, karena penetapan kuota oleh gubernur selalu terlambat. Misalnya, kuota sapi untuk 2017 baru ditetapkan di bulan Maret 2017, sehingga ribuan sapi tertahan di Karantina Tenau Kupang. Ironisnya lagi, harga sapi turun drastis akibat keterlambatan tersebut.

“Kita usulkan supaya yang diatur itu pembatasan berat minimal, misalnya yang bisa dijual itu 250 kilogram ke atas. Jadi kalau beratnya belum memenuhi, tidak dijual. Jadi populasi sapi tetap terjaga, di samping larangan untuk memotong induk atau sapi betina,” papar Marthen dalam acara yang dibuka Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton itu.

Meski demikian, usulan tersebut masih menuia pro dan kontra. Misalnya, untuk batasan berat sapi, tahun 1980-an pernah diterapkan dan sering terjadi masalah karena sapi yang belum memenuhi berat minimal, diinfus dengan air sehingga bisa dengan cepat memenuhi syarat tersebut. Marthen kembali menyunggung penetapan kouta disinyalir ada permainan antara oknum di pemerintahan dengan pengusaha.

Usulan lainnya adalah pemerintah diminta untuk fokus memberikan dukungan kepada peternak yang bergerak di bidang pembibitan. Sementara penggemukan diberikan kesempatan kepada pengusaha atau peternak yang lebih mapan.

Selain itu, Kepala Seksi (Kasie) Karantina Hewan Yulius Umbu Hunggar menyebut aturan yang dibuat pemerintah terlalu bertele-tele. Misalnya, saat ini setiap sapi mendapat pemeriksaan kesehatan sebanyak tiga kali sebelum diberangkatkan, yakni dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Balai Karantina Tenau Kupang.

“Jadi sapi-sapi kita ini sehatnya minta ampun. Mau ke daerah lain saja tiga kali periksa kesehatan. Manusia mau naik pesawat saja tidak seperti itu. Jadi harusnya lebih disederhanakan lagi,” kata Yulius.

Sementara Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Provinsi NTT, Max Sanam pada kesempatan itu mengungkapkan, kebijakan pemerintah harus menjurus pada peningkatan produksi atau peningkatan populasi serta kesehatan.

Menurut Max, persoalan populasi sapi sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) peternak. Sebagai dokter hewan, dia mengaku sering berada di pelosok-pelosok dan menemui para peternak. “Jadi sekarang ini peternakan tidak menarik lagi di kalangan anak-anak muda, karena tidak ada sentuhan industrialisasi,” papar akademisi Fakultas Peternakan Undana Kupang itu.

Dia katakan, Provinsi NTT tidak kekurangan ahli peternakan. Baik di bidang pembibitan dan juga penggemukan. Ada pula penemuan di bidang pakan ternak yang menjadi keluhan para peternak. Namun penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak pernah berjalan baik, karena keterbatasan SDM peternak. “Karena kebanyakan peternak kita buta huruf, kalau sekolah pun palingan tamatan SD. Jadi teknologi tidak berkembang. Kecuali ada industrialisasi, sehingga anak-anak muda bisa tertarik untuk ke sana,” paparr Max lagi.

Jika kebijakan pembibitan dan penggemukan berjalan baik, pemerintah tidak perlu lagi susah payah menghitung dan menetapkan kuota sapi setiap tahun. Pasalnya, populasi sapi akan terus meningkat dan menjualan sapi pun tidak terbatas.(cel)

Click to comment

Most Popular

To Top