BUBARKAN PT. SASANDO – Hacked by TryDee

Hacked by TryDee

HUKUM

BUBARKAN PT. SASANDO

Ilustrasi

Pemkot Rugi Rp 1,9 Miliar

KUPANG, TIMEX – Perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Kupang, PT. Sasando sebaiknya dibubarkan. Demikian pendapat Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, saat dikonfirmasi, Jumat (16/6) di gedung DPRD Kota Kupang.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kerugian daerah akibat saldo investasi yang menurn setiap tahun mencapai Rp 1,9 miliar. Padahal, sejak tahun 2010, total modal yang disuntik Pemkot ke perusahaan tersebut mencapai Rp 5,5 miliar. Kini, tersisa Rp 3,5 miliar lebih (lihat grafis).
PT Sasando pun sellau merugi dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, Yeskiel Loudoe meminta Pemkot sebaiknya membubarkan perusahaan tersebut. Alternatif lain adalah unit usaha yang masih berjalan bisa diserahkan ke OPD terkait seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. “Kalau tidak ada untungnya, malah merugikan daerah, lebih baik ditutup,” kata Yeskiel.

Ia menyesalkan kinerja perusahaan yang dipimpin Sulaiman Louk ini. Pasalnya, hampir setiap tahun Pemkot memberikan anggaran bernilai miliaran. Sayangnya, tidak mendapat keuntungan. Menurut Yeskiel, ini artinya perusahaan didirikan hanya untuk membebani keuangan daerah. “Ya, paling bagusnya PT. Sasando dibubarkan dan usaha yang selama ini dijalankan tinggal dialihkan ke instansi teknis,” kata Ketua DPC PDIP Kota Kupang ini.

Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyebab Pemkot tak bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Pasalnya, selalu bermasalah dalam hal keuangan. Usaha yang dijalankan hampir semuanya macet. Satu-satunya unit usaha yang masih hidup adalah reklame. “Kalau hanya urus reklame saya kira tidak efektif dan efisien. Percuma karena habis uang miliaran tapi untungnya tidak ada,” kata Yeskiel.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu mengatakan Pemkot akan memberi perhatian serius terhadap perusahaan daerah ini. Menurutnya, pemkot sudah meminta agar perusahaan ini fokus menjalankan usaha reklame. Tidak lagi mengurus enam unit usaha lainnya.

Selain itu, komisaris masih menunggu proses hukum yang sedang dijalani Direktur PT. Sasando, Sulaiman Louk. Jika sudah ada keputusan hukum yang tetap maka komisaris akan mengganti manajemen. “Nanti akan diadakan RUPS untuk menganti manejemen sehingga pengelolaannya bisa terarah dan profesional,” kata Bernadus.

Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTT, disebutkan bahwa selama periode 2010 hingga 2014 nilai investasi atau penyertaan modal Pemkot terus menurun. Akibatnya terjadi kerugian setiap tahun.

Selain itu, perusahaan ini juga tidak melakukan penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2014, termasuk laporan keuangan tahun 2016. Oleh karena itu, tidak ada laporan keuangan yang diserahkan kepada pemerintah dan digunakan sebagai dasar pencatatan nilai investasi. Akibat tidak adanya laporan keuangan, maka Pemkot tidak mengetahui jelas nilai investasinya, termasuk pendapatan dalam bentuk dividen jika mengalami keuntungan. (sam)

Click to comment

Most Popular

To Top