Novel, Korupsi dan Politik Representasi – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

OPINI

Novel, Korupsi dan Politik Representasi

Oleh: Umbu TW Pariangu
(Dosen FISIP Undana, Kupang)

Penyidik KPK Novel Baswedan diserang orang tak dikenal dengan air keras setelah melaksanakan salat subuh di masjid dekat rumahnya 11 April 2017. Wajahnya mengalami luka bakar dan cedera di kedua matanya. Hampir dua bulan kasus ini diusut Polda Metro Jaya, namun belum ada kemajuan. Tak satu pun tersangka dikantongi setelah memeriksa 19 saksi.Novel diteror karena saat tengah mengusut kasus korupsi besar, e-KTP. Teror terhadap Novel adalah upaya sistematik untuk menghalang-halangi kerja KPK mengumpulkan keterangan soal siapa saja sosok pemain di balik skandal e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.Ancaman Novel bukan kali ini saja. Pertama ketika mengusut kasus cek pelawat pada 2010 yang menyeret 25 anggota DPR periode 2004-2009 dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Kedua ketika menangani kasus korupsi pengaduan simulator SIM pada 2012 dengan tersangka Irjen Djoko Soesilo. Ia dituduh melakukan penganiayaan berat terhadap pelaku pencurian sarang burung walet ketika menjabat kepala satuan reserse kriminal Polres Bengkulu pada 2004. Tak berhenti di situ. Pada pertengahan 2016, Novel yang baru keluar dari rumahnya di Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor saat mau menuju Kantor KPK, ditabrak mobil Toyota Avansa. Sebelumnya pada 2015 mobil Tim Penyidik KPK serta Penyidik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk di dalamnya Novel juga mengalami kecelakaan masuk sungai di Dompu NTB. Beberapa penyidik luka-luka termasuk Novel. Saat itu tim KPK dan BPKP sedang melakukan pengecekan fisik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.Rentetan teror tersebut adalah kabar buruk eliminasi korupsi. Koruptor tak begitu saja menyerahkan dirinya pada proses hukum. Bagi penguasa, fasilitas kekuasaan termasuk parpol bisa menjadi bumper untuk melemahkan penegak hukum. Pernah, sejumlah anggota DPRD Tanggamus meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa diteror setelah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Bambang Kurniawan. Awalnya, pelapornya berjumlah 13 orang, namun menyusutmenjadi 8 orang (kompas.com 3/11/2016).Asumsi bahwa parpol menjadi kekuatan bumper bagi kader-kadernya yang korup bukan berlebihan. Parpol membutuhkan suplai dana untuk memperkuat kemampuan finansialnya di tengah mahalnya praktek demokrasi. Sebagai agen demokrasi yang juga merupakan jembatan penghubung elektoral politik antara rakyat dan negara, parpol memiliki alasan menjaga “asap dapur”-nya. Biaya operasional politik pilkada dan pemilu yang berat membuat parpol harus banting tulang mengumpul uang, termasuk menjadikan tangan-tangan para kader yang dikirim di Senayan sebagai alat menyedot rezeki politik haram sebesar-sebesarnya. Parpol menyadari betul bahwa ia harus “pasang badan” melindungi kader-kadernya yang ada di mulut bui. Megaskandal e-KTP jika dibaca dalam konteks politik (parpol), menunjukkan bahwa penguatan politik representasi selama ini mengalami kerusakan meski demokrasi langsung di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 2004. Di tahun 1956 Muhammad Hatta dalam pidatonya di UGM tentang “Revolusi Tidak Boleh Terlalu Lama” mengatakan bahwa korupsi itu terjadi karena pengangkatan anggota partai tidak ditempatkan sesuai dengan ahlinya (Deni, 2010).Kalau meminjam teori Jose Maria Maravall (1999), yakni the agency theory, maka para politisi atau parpol dapat disebut sebagai agent sedangkan rakyat pemilih disebut the principal. Hubungan keduanya bersifat simbiosis mutualisme: agent membutuhkan dukungan, sedangkan the principal membutuhkan saluran untuk memperjuangkan kepentingannya.Dalam pemilu, agent (politisi) bisa dipilih oleh the principal (konstituen/rakyat) jika ia dinilai mampu menjalankan program-program yang dijanjikan kepada rakyat, sebaliknya jika gagal bekerja sesuai program yang dijanjikannya, ia tidak akan dipilih lagi. Konsekuensinya, politisi akan berusaha sekeras mungkin menjalankan program terbaiknya untuk bisa dipilih oleh rakyat. Namun kenyataannya, pola relasi agent-principal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keputusan pencalonan mereka di pemilu ditentukan oleh partai (berdasarkan faktor material, kedekatan subyektifitas,dll), bukan oleh rakyat itu sendiri. Akibatnya para politisi kita tidak takut jika tidak dipilih rakyat karena nasib politiknya sangat ditentukan oleh parpol.Maka tak heran, jika banyak politisi korup yang bisa menjabat wakil rakyat maupun kepala daerah berulang kali meski kinerjanya bobrok. Karena itu restorasi politik kepartaian harus dimulai dari pola kaderisasi dan rekruitmen yang transparan, akuntabel sehingga regenerasi politik di parlemen maupun eksekutif dapat berjalan menurut azas meritokrasi bukan karena prinsip transaksional-predotoris, sehingga peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan bisa dikunci. Rakyat saat ini tentu sedang menunggu-nunggu hasil kerja kepolisian mengungkap kasus Novel. Kepolisian wajib membuktikan kepada publik bahwa apa yang mereka janjikan di awalnya, bakal menangkap pelaku penyiram air keras ke wajah Novel, bukan isapan jempol. Ini penting, karena saat ini, rasa penasaran rakyat sudah bercampur skeptisisme. Pemerintah juga tak kunjung menerbitkan sikap nyata untuk mendorong penuntasan kasus Novel, setidaknya memaksa kepolisian untuk memberikan deadline penuntasan kasus.  Mempercayakan sepenuhnya kepada kepolisian sah-sah saja dalam konteks Trias Politica. Tapi jika itu karena alasan tidak ingin mengintervensi hukum, rasanya berlebihan. Bukankah selama ini aparat kita selalu keteteran saat berhadapan dengan kasus hukum besar yang menyerempet politik. Kita khawatir, kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dalam menguak tabir pelaku teror Novel sebaliknya bisa berpotensi absurd dan nihil, seperti adagium Lord Acton: power tends to corrupt (Girling, 1997). Apalagi jika ada konflik kepentingan di dalamnya. Itu sebabnya keberadaan tim investigasi yang independen perlu dilibatkan dalam pengusutan kasus Novel, biar ada transparansi dan ketajaman pengungkapan serta memudahkan publik mengontrol perkembangan kasus tersebut. Desakan menyelesaikan kasus Novel, wajar adanya. Ini menyangkut masa depan eliminasi korupsi. Juga menyangkut marwah negara dalam menyelesaikan tugas-tugas pelayanan publik. (*) 

Click to comment

Most Popular

To Top