THR dan Gaji 13 Rp 23 M – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

SUROSA

THR dan Gaji 13 Rp 23 M

Proses 44 Desa Definitif Baru

WAINGAPU, TIMEX – Pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Sumba Timur. THR akan dibayar sebelum perayaan hari raya Idul Fitri.

Sementara, untuk gaji ke-13 dibayarkan bulan Juli saat pendaftaran siswa baru pada sejumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut.
Pemkab Sumba Timur juga tengah memproses pembentukan 44 desa definitif baru.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumba Timur, Umbu Namuptaing Wohangara kepada Timor Express di ruang kerjanya, Kamis (15/6) lalu menjelaskan, untuk THR dan gaji ke-13 dibayar sebesar gaji pokok ASN. Pembayaran THR dan gaji ke-13, juga termasuk bupati, wakil bupati dan pimpinan serta anggota DPRD Sumba Timur.
“Untuk seluruh ASN lingkup Pemkab Sumba Timur termasuk bupati dan wakil bupati, THR dan gaji ke-13 dibayar berdasarkan besaran gaji pokok. Sedangkan untuk pimpinan serta anggota DPRD Sumba Timur dibayar sebesar tunjangan representatif yang diperoleh selama ini,” paparnya.

Terpisah, Asisten Tata Praja Setda Sumba Timur, Domu Warandoy mengungkapkan, pihaknya saat ini juga tengah memproses pembentukan 44 desa definitif baru. Dikatakan, dengan terbentuknya 44 desa definitif baru, maka jumlah desa di Kabupaten Sumba Timur menjadi 184 desa dan 16 kelurahan.
Menurut Domu, untuk layak menjadi desa definitif baru, pemerintah bersama DPRD harus membentuk peraturan daerah (Perda).

“Kemudian setelah itu baru kita usulkan ke Pemprov NTT dan dilanjutkan pada Kementerian Dalam Negeri. Di tahun 2017 ini menjadi tahun deadline karena 44 calon desa definitif tersebut dimekarkan dari desa induk tahun 2015,” paparnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6/2012 tentang Proses Pemilihan Kepala Desa sambungnya, hanya boleh dilakukan tiga kali dalam enam tahun atau sekali dalam dua tahun. Untuk pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 24/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Domu mencontohkan, usulan masyarakat agar Kelurahan Kambaniru, Kelurahan Kambajawa Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Tabundung dimekarkan dengan pertimbangan demi lebih mendekatkan pelayanan. “Untuk pemekaran sebuah kecamatan harus minimal memiliki tiga kelurahan dan satu desa,” tandas Domu. (jun/ays)

Click to comment

Most Popular

To Top