PA Pelita Hidup Ilegal – Timor Express

Timor Express

KRIMINAL

PA Pelita Hidup Ilegal

STOP KEKERASAN. Pengurus Bhayangkari Polda NTT memberi semangat kepada anak korban kekerasan di Rumah Penampungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Provinsi NTT di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Selasa (20/6). (Foto kanan) Kapolda NTT, Irjen Pol. Agung Sabar Santoso berdialog dengan anak-anak di tempat yang sama.

IST

Fasilitas Tidak Standar

KUPANG, TIMEX-Petugas Satuan Bakti Perlindumgan Anak dari Kementerian Sosial yang bertugas di Dinas Sosial Kota Kupang, Filda Obehetan, Selasa (20/6) mengatakan, Panti Asuhan (PA) Pelita Hidup belum memiliki izin operasional.

Panti yang dikelola Sony Patola ini dianggap ilegal karena tidak mempunyai satu pun dokumen seperti yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 184. Panti ini juga tidak masuk dalam daftar 17 panti asuhan di Kota Kupang. Juga tidak pernah ada usulan pendirian panti tersebut ke Dinas Sosial Kota Kupang.

“Kami sudah cek di lapangan ternyata tidak masuk di daftar. Jadi ilegal,” kata Filda. Ia menuturkan, dalam olah TKP bersama kepolisian, Selasa (13/6) ternyata kondisi panti tersebut memprihatinkan. Fasilitasnya tidak mendukung tumbuh kembang anak. Tempat tidur, tempat bermain dan kamar makan serta kamar mandi tidak memenuhi standar nasional pengasuhan anak yang ditentukan pemerintah. “Kasur tidak layak dan kamar tidur pun tidak memiliki ventilasi, sehingga berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak,” lanjut Filda.

Selain itu, kata Filda, anak-anak tidak tidur di kasur. Ada kasur rusak yang kalau dipakai anak-anak akan dimarahi oleh pemilik panti. Anak-anak pun terpaksa tidur malam di salah satu ruang kelas. Pasalnya, gedung sekolah ini bersebelahan dengan rumah tempat anak-anak ditampung. Tak pelak, anak-anak pun terpaksa tidur di atas kursi yang disusun.
Menurut Filda, kondisi ini mempengaruhi kondisi anak-anak. Apalagi, mereka juga harus bekerja berat sepanjang siang dan malam.

Dikatakan, sesuai standar operasional, sebuah panti harus memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Namun, hal ini tidak dimiliki Panti Pelita Hidup. Padahal struktur ini yang mengatur semua alur kegiatan dalam panti tersebut. Panti juga harus memiliki pengasuh yang jelas. Tempat tinggal anak-anak laki-laki dan perempuan pun harus dipisahkan. Namun di panti Pelita Hidup tidak ada struktur yang jelas.

Terkait persoalan ini, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu mengatakan Pemerintah Kota Kupang akan mengambil sikap tegas terhadap panti tersebut. “Kami saat ini telah mengirim tim untuk melihat secara dekat kondisi dari panti tersebut. Kami akan sikapi secara tegas,” kata Bernadus.

Menurutnya, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap panti-panti asuhan yang ada di Kota Kupang saat ini. Dengan demikian, panti yang tidak sesuai standar akan ditutup. “Kami akan lakukan inspeksi ke semua panti asuhan yang ada supaya melihat langsung kondisinya,” ujar Bernadus.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk membantu logistik agar dapat menunjang kebutuhan konsumsi anak-anak panti yang saat ini masih ditampung di RPTC. “Kita harapkan koordinasi dari provinsi dan juga kabupaten Kupang dan SBD supaya anak-anak ini bisa dipulangkan,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Marthinus J. Medah mengatakan ini adalah kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, pelakunya yakni Sony Patola harus diberi sanksi yang berat.

Menurutnya, hak-hak anak tidak dipenuhi. Bahkan anak-anak dieksploitasi dengan seenaknya. “Dia tidak bisa memenuhi hak-hak anak dan malah menyiksa anak-anak. Ini kejahatan kemanusiaan,” kata Medah.

Ia juga menambahkan, hal ini terjadi karena masih kurangnya pengawasan pemerintah terhadap panti-panti. Oleh karena itu, mestinya panti ini tidak diperbolehkan beroperasi. Sebab, tidak memenuhi standar pengasuhan. Sayangnya sudah setahun panti ini dibiarkan mengeksploitasi anak-anak. “Pemerintah dan tentu juga DPRD kecolongan. Ini kasus baru yang perlu kita sikapi bersama,” kata Medah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Livingston Ratu Kadja menambahkan pihaknya memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Bahkan dalam waktu dekat pihakya akan turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi panti.

Livingston juga mengatakan tidak cukup sampai di sini. DPRD akan ikut mengawasi panti-panti lainnya agar tidak terjadi lagi persoalan seperti ini. “Kami akan pantau panti-panti asuhan dan yang tidak mempunyai izin sebaiknya ditutup. Tidak ada fasilitas yang memadai tidak boleh beroperasi, karena hanya merugikan anak-anak,” kata Livingston. (sam/ito)

Sony Patola Terancam 15 Tahun Penjara
Tersangka Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur

Sony Patola sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan ditahan di sel Mapolres Kupang Kota.
Pengelola Panti Asuhan Pelita Hidup yang beralamat di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ini diancam Undang-undang Nomor 35/2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasalnya, dirinya melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan mempekerjakan anak-anak panti asuhan yang selama ini ditampungnya.

“17 orang anak yang menjadi korban kekerasan karena disuruh kerja-kerja dan kerja tanpa bermain oleh tersangka Sony Patola saat ini sudah aman. Mereka sudah ditampung di Rumah Penampungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Provinsi NTT di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Mereka juga sudah didampingi oleh pekerja sosial dan beberapa LSM yang peduli terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka saat ini aman,” ujar Kapolres Kupang Kota, AKBP Anthon C. Nugroho. Dari ke-17 orang anak itu, tiga orang anak sudah diambil orang tuanya dan masih tersisa 14 orang anak di RPTC Dinas Sosial Provinsi NTT.

Apakah tersangka selama ini hanya mempekerjakan anak di bawah umur ataukah ada tindakan kekerasan lain? Kapolres Kupang Kota secara tegas mengatakan, sesuai hasil penyidikan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kupang Kota, sejauh ini tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka Sony Patola adalah mempekerjakan anak di bawah umur. “Untuk sementara yang terungkap hanya masalah mempekerjakan anak di bawah umur termasuk kurangnya memberi makan pada anak-anak yang ditampung selama ini. Kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tersangka yakni berkaitan dengan makan anak-anak dan tidak ada waktu bermain untuk anak-anak. Anak-anak itu setiap hari hanya kerja, kerja dan kerja. Masa anak masih kecil sudah disuruh kerja tanpa batas waktu,” ucap Anthon.

Saat ini juga unit PPA Satreskrim Polres Kupang Kota masih terus melakukan pengumpulan bukti dan keterangan. “Anak-anak masih menjalani masa pemulihan di tempat penampungan RPTC. Dari 17 orang korban, saat ini hanya tersisa 14 orang karena tiga sudah diambil orang tuanya. Semua proses pemulihan psikis anak-anak yang menjadi korban adalah tanggung jawab Dinas Sosial,” ungkapnya lagi.

Kapolda Kunjungi Korban

Sementara itu, Selasa (20/6) sekira pukul 09.00 Wita, Kapolda NTT, Irjen Pol. Agung Sabar Santoso bersama sejumlah perwira termasuk pengurus dan anggota Bhayangkari Polda NTT mengunjungi anak-anak yang diduga menjadi korban kekerasan dari tersangka Sony Patola yang ditampung di RPTC Dinas Sosial Provinsi NTT.

Dalam kegiatan anjangsana tersebut, rombongan Polda NTT didampingi pengurus dan anggota Bhayangkari juga memberikan bantuan berupa paket Sembako, serta makan siang bagi ke-14 orang anak yang masih menjalani masa pemulihan di RPTC.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Agung Sabar Santoso di sela-sela anjangsana itu mengatakan, kegiatan itu dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari. “Kegiatan anjangsana yang kami lakukan ini hanya untuk berbagi kasih dengan para penghuni panti asuhan termasuk anak-anak yang sementara ditampung di RPTC. Harapan kami, dengan adanya kegiatan anjangsana ini maka bisa meringankan beban mereka,” ungkap jenderal bintang dua ini.

Lebih dari itu, dirinya juga berharap agar beban psikis anak-anak yang menjadi korban kekerasan bisa segera pulih. Selain melakukan anjangsana ke RPTC Dinas Sosial Provinsi NTT, rombongan Polda NTT juga melakukan anjangsana ke beberapa panti asuhan yang ada di wilayah Kota Kupang. Panti asuhan yang dikunjungi kemarin seperti pondok pesantren dan rumah purnawiran Polri yakni Kombes Pol. (Purn) Titus Uly, Panti Asuhan Bhakti Luhur, Susteran Alma, Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Oeba dan Pondok Pesantren Attin, Namosain. (gat/ito)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!