Pemkot Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK di KPN Maju – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Pemkot Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK di KPN Maju

KUPANG, TIMEX – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan salah satu akun bermasalah, yakni investasi perumahan yang ditangani Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju. Dewan pun meminta agar Pemkot segera menindaklanjutinya.

Dalam temuan BPK disebutkan, dana penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada KPN Maju sebesar Rp 21.750.000.000 belum dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota Kupang menyajikan nilai investasi permanen berupa penyertaan modal dalam Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 123.412.605.893,67 dan Rp140.934.027.314,67 atau meningkat sebesar 14,20 persen. Penyertaan modal tersebut di antaranya dilakukan pada KPN Maju senilai Rp 21.313.286.071.

Disebutkan, penyertaan modal pada KPN Maju didasari oleh adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang pada Koperasi Pegawai Negeri Maju. Dalam Perda No. 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa maksud penyertaan modal tersebut adalah sebagai upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah. Sedangkan tujuan penyertaan modal pada KPN Maju adalah untuk membangun 10.000 unit rumah murah bagi masyarakat miskin, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Penyertaan modal pada KPN Maju oleh Pemerintah Kota Kupang dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2007 hingga 2011 dengan total penyertaan modal sebesar Rp 21.750.000.000 atau sebesar 98,1 persen kepemilikan. Penyertaan modal KPN Maju diakui dengan metode biaya (cost method), dan baru pada tahun 2016 penyertaan modal tersebut diakui dengan metode ekuitas (equity method), sebagaimana dijelaskan dalam CaLK LKPD Pemerintah Kota Kupang. Atas penggunaan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah Kota Kupang pada Neraca KPN Maju per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 21.313.286.071 sehingga terjadi penurunan nilai sebesar Rp 436.713.929.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen hibah, data pembangunan rumah dan wawancara dengan pihak terkait diketahui adanya permasalahan yakni adanya perubahan kepengurusan pada menajemen KPN Maju tanpa didukung dengan peralihan yang memadai. Menurut Pemkot, pada tahun 2015 terjadi peralihan kepemimpinan dimana Wakil Ketua KPN Maju diberikan kuasa sebagai Plt. Ketua KPN Maju. Hal tersebut dilakukan karena alasan kondisi kesehatan dari Ketua KPN Maju. Namun demikian, tidak terdapat proses peralihan yang memadai khususnya terkait data-data dan dokumen mengenai keberlangsungan usaha dan operasional. Selain itu, pada saat terjadi peralihan tersebut, kondisi keuangan KPN Maju tidak sehat dan menanggung banyak hutang.

Selanjutnya, Laporan Keuangan KPN Maju Tahun 2016 belum diaudit oleh auditor independen. Untuk Laporan Keuangan periode tahun 2015 dan 2016 disusun menggunakan jasa tenaga akuntansi dan belum dilakukan audit. Menurut keterangan Wakil Ketua KPN Maju belum diauditnya Laporan Keuangan tahun 2016 dikarenakan ketiadaan biaya untuk kegiatan audit dan kondisi keuangan KPN Maju yang tidak sehat sehingga lebih diprioritaskan untuk pembiayaan operasional termasuk gaji karyawan.

Persoalan lain adalah dana penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada KPN Maju sebesar Rp 21.750.000.000,00 belum dapat dipertanggungjawabkan. BPK menyebutkan, berdasarkan Laporan KPN Maju per 31 Desember 2016, total rumah yang telah terjual secara keseluruhan adalah sebanyak 646 unit dimana di antaranya sebanyak 533 unit senilai Rp 23.262.400.000 dilakukan secara kredit melalui PT Bank BTN. Menurut keterangan Plt. Ketua KPN Maju, terdapat rumah yang terjual secara tunai dan ada yang secara kredit, namun tidak melalui Bank BTN. Namun atas penjualan di luar kerja sama tersebut, baik tunai maupun kredit, tidak terdapat data yang memadai termasuk uang hasil penjualan, yang ada hanya data tahun 2015 dan 2016 saja.

Dalam Laporan Keuangan KPN Maju selama periode tahun 2012 sd 2016, dilaporkan bahwa penerimaan Pendapatan Penjualan Rumah yang diterima KPN Maju hanya sebesar Rp 13.320.250.000. Dengan demikian, terdapat ketidakselarasan antara pendapatan hasil penjualan rumah antara Laporan KPN Maju dengan jumlah rumah yang telah terjual beserta nominalnya. Pihak PT Bank BTN belum memberikan laporan kepada KPN Maju maupun mengkonfirmasi apakah total nilai jual rumah sebesar Rp 23.262.400.000,00 tersebut telah seluruhnya dibayarkan kepada KPN Maju atau belum.

Selain itu, menurut BPK, tidak adanya penyetoran pembagian sisa hasil usaha atas penjualan rumah pada tahun 2015 dan 2016. Selain Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010, terdapat Perjanjian Kerjasama Pembagian Sisa Hasil Usaha Pembangunan Rumah Murah nomor 08A/HK/PEMKOT/2009 dan 17/KPN.MJ.III/2009 tanggal 20 Maret 2009 dimana dalam pasal 4 dijelaskan bahwa sisa hasil usaha dibagi kepada Pemerintah Kota Kupang sebesar 40 persen dan untuk kepentingan bagi KPN Maju sebesar 60 persen. Namun demikian, selama periode tahun 2015 maupun 2016, Pemerintah Kota Kupang tidak menerima pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha dimaksud meskipun terjadi penjuala rumah.

BPK mencatat, sesuai data penjualan dari KPN Maju, penjualan rumah pada tahun 2015 adalah sebanyak 20 unit dengan harga yang bervariasi antara Rp 80.000.000 sampai dengan Rp 126.000.000 dengan total penjualan sebesar Rp 1.986.000.000,00. Penjualan tersebut hanya sebesar Rp 200.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Sedangkan untuk tahun 2016, penjualan rumah menurun menjadi, hanya sebanyak 12 unit dengan variasi rentang harga yang sama dengan tahun 2015. Total penjualan tahun 2016 sebesar Rp 1.284.000.000,00. Sedangkan data penjualan tahun 2014 tidak diketahui akibat keterbatasan dokumen yang diberikan pengurus KPN Maju pada periode sebelumnya pada saat pelimpahan kepengurusan.

Sesuai keterangan Wakil Ketua KPN Maju hal tersebut terjadi karena sejak peralihan kepengurusan, kondisi keuangan KPN Maju tidak sehat dan menanggung banyak hutang. Sehingga hasil penjualan rumah termasuk keuntungan digunakan untuk biaya operasional KPN Maju dan sebagai pelunasan hutang. Selain itu, atas nilai keuntungan penjualan rumah selama 2015 dan 2016 tidak bisa ditemukan oleh KPN Maju karena adanya biaya-biaya yang timbul seperti biaya finishing dan renovasi dicatat secara keseluruhan dan tidak dihitung sebagai pembebanan pada setiap unit rumah yang terjual.

Sebelumnya Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan atas temuan ini pihaknya sudah meminta KPN Maju untuk menindaklanjutinya. Berbagai administrasi yang belum lengkap harus segera dilengkapi. Dengan demikian, sebelum 60 hari sudah dibenahi. “Ini hanya persoalan administrasi sehingga sudah saya minta segera dibenahi,” kata Jonas.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Kupang, Herry Kadja Dahi meminta Pemkot untuk turun tangan membenahi berbagai administrasi yang bermasalah di KPN. Ia juga meminta KPN segera menindaklanjuti temuan ini. Pasalnya, berdasarkan data BPK, terdapat anggaran miliaran yang tidak jelas catatannya. Oleh karena itu, perlu dibenahi administrasinya. “Kalau tidak tentu ini akan berdampak hukum. Apalagi penyertaan modal ini jumlahnya puluhan miliar,” kata Herry. (sam)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!