Keberpihakan DPRD TTS Diuji – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Keberpihakan DPRD TTS Diuji

HAK ANGKET. Pembacaan alasan empat fraksi di DPRD TTS mengajukan hak angket kepada Pemkab TTS, Senin (18/7)

YOPI TAPENU/TIMEX

Pengajuan Hak Angket

SOE, TIMEX – Sidang paripurna LKPj Bupati TTS yang digelar, Senin (17/7), salah satu agenda adalah pembacaan materi alasan empat fraksi mengajukan hak angket kepada Pemkab TTS.

Saat pembacaan alasan Fraksi Hanura, PKB, Demokrat dan Gerindra, mengajukan hak angket yang dibacakan oleh David Boimau disebutkan sejumlah program dan kegiatan yang telah dianggarkan melalui APBD induk tahun 2017 dirasionalisasi oleh pemerintan dengan alasan defisit anggaran sebesar Rp 174 miliar.

Rasionalisasi yang dilakukan adalah program belanja publik senilai Rp 181 miliar. Karena, anggaran yang dilakukan merupakan anggaran belanja publik, sehingga pengusung hak angket berpendapat bahwa melalui pengajuan hak angket kepada Pemkab TTS, masyarakat TTS dapat melihat keperpihakan DPRD TTS, apakah berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada penguasa.

“Karena anggaran yang dipotong adalah anggaran belanja publik yang adalah hak rakyat, maka DPRD sebagai representasi dari masyarakat TTS harusnya mendukung hak angket supaya memperjuangkan hak rakyat. Tetapi jika menolak, maka DPRD justru berada di pihak Pemkab TTS untuk mendukung memangkasan hak rakyat,” ucap David dalam pembacaan alasan pengajuan hak angket.

Dikatakan, akibat pemberian tanda bintang atau rasionalisasi yang dilakukan Pemkab TTS, mengakibatkan sejumlah anggaran belanja publik dipotong seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTS dikurangi sebesar Rp 89.875.947.068 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) sebesar Rp 19.338.850.061. Akibat dilakukan pemotongan itu, maka sejumlah pembangunan yang sebelumnya sudah dianggarkan dan diperdakan melalui Perda Nomor 9/2016 tentang APBD TTS tahun 2017 senilai Rp Rp 1,3 triliun tidak dapat dilaksanakan seperti peningkatan ruas jalan dalam Kota SoE sebesar Rp 10 miliar, Oenlasi-Menu Rp 7,1 miliar, peningkatan jalan Kuanfatu-Pope Rp 5 miliar, Kuanfatu-Toineke Rp 4 miliar, Neonmat-Pope Rp 4 miliar, Ayotupas-Wanibesak Rp 8 miliar, Enoana-Tuasene Rp 4 miliar, ruas jalan menuju kantor camat Tobu Rp 6 miliar, jalan dalam Kota Niki-Niki Rp 3 miliar, Ayotupas-Toianas Rp 6 miliar, Toianas melalui Putain Rp 2,5 miliar, Hoibeti-Kot’olin Rp 900 juta, Supul-Lakat Rp 900 juta, Bijeli-Fatujak, Polen-Fatujak Rp 750 juta, jalan dalam ibukota Kecamatan Kuanfatu Rp 400 juta, Bati-Leloboko Rp 1,25 miliar, Lilana-Noebesi Rp Rp 1,3 miliar, Kualeu-Kuaboeb Rp 1,5 miliar, Nasi-Santian Rp 1 miliar, Sunu-Anin Rp 1,25 miliar, Pusu-Maiskolen Rp 3,150 miliar dan Noelafenu-Nekemunifeto Rp 900 juta.

“Serta sejumlah pembangunan fisik lainnya seperti pekerjaan saluran, tembok penahan dan mes pegawai di sejumlah kecamatan,” sebut David.

David mengatakan, defisit anggaran sebesar Rp 174 miliar, namun Pemkab TTS melakukan rasionalisasi secara sepihak dengan memotong anggaran belanja publik senilai Rp 181 miliar. Jika demikian, maka terdapat kelebihan rasionalisasi senilai Rp 17 miliar. Alasan Pemkab TTS kelebihan rasionalisasi tersebut akan membiayai anggaran pemilukada dan juga dana luncuran. Sementara, dana pilkada dan dana luncuran yang harus disediakan Pemkab TTS senilai Rp 107 miliar, sehingga pihaknya yang mengajukan hak angket merasa tidak ada sinkronisasi.

Selain itu, sesuai dengan dokumen Dinasi PKAD bahwa estimasi dana Silpa tahun 2017 senilai Rp 80 miliar, namun pada akhir tahun diketahui dana Silpa sebesar Rp 115 miliar. DAK senilai Rp 19 miliar juga belum dicairkan serta dana tunjangan profesi guru Rp 143 miliar juga belum dicairkan. Karena itu, jika dana tersebut semuanya dicairkan, maka TTS justru mengalami surplus anggaran sebesar Rp 2 miliar.

“Pemerintah bilang dana tunjangan profesi guru sudah tidak bisa dicairkan lagi, sementara hasil konsultasi pansus LKPj, Kemenkeu mengaku bahwa keran anggaran itu tetap dibuka untuk dicairkan pemerintah daerah. Kalau pemerintah tidak mau cairkan anggaran itu, terus alasannya kenapa tidak mau cairkan,” tanya David.

Ketua Fraksi PKB, Relygius Usfunan mengatakan, saat ini dari empat fraksi yang hendak mengajukan hak angket sebanyak 13 orang dan pihaknya sudah membangun komunikasi, sehingga secara formal sudah mencapai 16 orang. Sesuai tatib DPRD TTS, hak angket akan disetujui jika formasi 2/3 untuk korum dan dari 2/3 anggota yang hadir 1/2+1 dari yang hadir mendukung hak angket, maka pengajuan hak angket akan disetujui.

Saat ini pihaknya terus membangun komunikasi dengan anggota DPRD TTS untuk ikut mendukung pengajuan hak angket, karena temuan pansus LKPj bupati TTS kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkab TTS sangat merugikan masyarakat TTS. Kemungkinan terburuk, jika anggota yang tidak mendukung pengajuan hak angket, maka empat partai pengusung hak angket akan menyerahkan dokumen temuan pansus LKPj kepada kejaksaan untuk diproses secara hukum.

“Kalau ada anggota yang tidak mendukung hak angket ini, maka masyarakat bisa menilai sendiri mana yang pro rakyat dan mana yang mengkianati rakyat,” tegas Relygius.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar TTS, Ruba Banunaek mengatakan, Fraksi Partai Golkar tidak mendukung pengajuan hak angket dengan alasan, untuk mengetahui beberapa temuan pansus LKPj tidak harus melalui pengajuan hak angket, melainkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau pansus untuk penyelidikan sejumlah persoalan tersebut bisa dilakukan.

Sementara Ketua Fraksi PKS, Abdurahman mengaku akan menyatakan sikap mendukung atau tidak mendukung pada saat penyusunan pandangan umum fraksi yang akan dilaksanakan hari ini, Selasa (18/7).

Ketua Fraksi Nasdem, Oberlin Muni mengatakan, pihaknya masih mempelajari serta membahasnya bersama anggota fraksi sebelum menentukan sikap mendukung atau menolak. Namun ia mengatakan, pertimbangan Fraksi Partai Nasdem akan mempertimbangkan banyak hal yakni masih banyak agenda-agenda yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. (yop/ays)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!