Pub dan Karaoke Dibahas di Paripurna – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Pub dan Karaoke Dibahas di Paripurna

KELAPA LIMA, TIMEX – Keberadaan pub dan karaoke di Hotel Swiss Belin Kristal diangkat dalam sidang Paripurna DPRD Kota Kupang, Jumat (21/7) di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Koa Kupang. Fraksi PDIP meminta Pemkot memberi perhatian serius.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDIP mengingatkan pemerintah soal masih beroperasinya pub dan karaoke tersebut. Pub dan karaoke ini sudah beroperasi selama kurang lebih empat bulan, walau tidak didukung dengan izin operasional dari berbagai instansi.

Menurut Ketua Fraksi PDIP, Adrianus Talli, keberadaannya telah mendapat penolakan dari GMIT Talitakumi Pasir Panjang dan jemaat yang berada di sekitar hotel tersebut. Namun pada kenyataan sampai saat masih tetap menjalankan aktifitas. Tak pelak, saat ini terbentuk pandangan dari jemaat dan masyarakat setempat bahwa pemerintah tidak mempedulikan sikap gareja dan jemaat. “Fraksi meminta perhatian dari pemerintah, sebab jika tidak, akan menimbulkan kesan yang kurang baik bahwa pemerintah berada di balik ini, sehingga pub dan karaoke tersebut tetap beroperasi,” kata Adrianus.

 

Hal penting yang perlu jadi perhatian peemerintah yakni dapat menggali dan Selain mengangkat soal pub dan karaoke, Fraksi PDIP juga meminta pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan untuk menunjang PAD Kota Kupang. Pasalnya, dalam penjelasan Walikota Kupang tentang pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2017, tergambar tingkat realisasi pendapatan daerah sampai pada posisi 30 Juni 2017 belum optimal.

Menurut Adrianus, realisasi pendapatan daerah sampai 30 Juni 2017 baru mencapai angka 39, 66 persen. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna mendorong peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu, fraksi mengingatkan pemerintah agar secara serius mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada.

Di samping itu, tambah Adrianus, pengawasan dilakukan terus menerus serta pembinaan perlu ditingkatkan pada setiap organisasi perangkat daerah pengumpul pendapatan, agar persoalan-persoalan yang pernah terjadi tidak terjadi lagi. “Fraksi meminta pemerintah lakukan pengawasan terhadap PAD. Dengan demikian tidak terjadi kebocoran seperti pengalaman-pengalaman yang lalu , yakni penyetoran pajak pada beberapa instansi pemungut menjadi temuan BPK RI perwakilan NTT,” kata Adrianus.

Sementara untuk realisasi belanja daerah, Adrianus mengatakan, baru mencapai angka 31,17 persen. Fraksi melihat adanya keterlambatan dalam hal penganggaran maupun pelaksanaan pekerjaan fisik. (sam)



Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!