VBL Minta Pidatonya Dilihat Utuh – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

POLITIK

VBL Minta Pidatonya Dilihat Utuh

LAPORKAN VBL. Ketua Hubungan Industrial dan Jaminan Kerja DPP Gerindra Iwan Sumule (foto kiri) dan Wakil Sekjen DPP PAN Bidang hukum dan HAM Surya I Wahyu (foto kanan) memperlihatkan bukti laporan terhadap Victor Bungtilu Laiskodat di Bareskrim Polri, Jumat (4/8).

OBED GERIMU/TIMEX

PAN dan PKS NTT Sesalkan
Wellem Kale Siap Hadapi Proses Hukum

KEFAMENANU, TIMEX-Ketua DPP Partai Nasdem, Vicktor Bungtilu Lasikodat (VBL) meminta pidatonya yang menjadi polemik saat ini dilihat secara utuh. Pasalnya pidato yang videonya sedang viral di media sosial saat ini menurut VBL hanya berupa penggalan dalam sebuah seremoni politik di Kabupaten Kupang, Selasa (1/8).
Victor menyatakan hal ini kepada Timor Express, saat ditemui di Hotel Livero, Kefamenanu, Kabupaten TTU, Jumat (4/8) pagi.

Victor berada di TTU untuk melantik pengurus DPD Nasdem TTU, Kamis (3/8). Saat dikonfirmasi pagi kemarin, Victor didampingi sejumlah pengurus Partai Nasdem. Diantaranya Ketua DPW Nasdem NTT, Jacki Uly dan pengurus DPP Partai Nasdem Sarah Lery Mboeik.

Sambil tersenyum Victor meladeni pertanyaan Timor Express. Ia mengatakan, pernyataannya sesuai kondisi dan fakta yang terjadi. Sehingga dirinya meminta untuk menonton secara utuh rekaman video politiknya saat pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kupang itu.

Victor mengaku, bila pernyataannya mengganggu pihak lain dan ditempuh jalur hukum, maka dirinya siap bertanggungjawab. “Pokoknya gini, saya suruh media nonton itu karena saya tidak tertarik untuk mau polemik. Mau sikapi apa pun saya siap. Nonton saja, kan videonya ada,” katanya.

PAN dan PKS NTT Sesalkan

Pidato politik VBL yang menyinggung empat partai politik sebagai pendukung ormas radikal dan intoleran mendapat tanggapan serius dari DPD PAN NTT dan DPW PKS NTT. Sekretaris DPW PAN NTT, Marthen Lenggu dalam konfrensi persnya, di Rumah PAN NTT, Jumat (4/8), mengemukakan beberapa hal penting. Pertama, pernyataan VBL yang disampaikan pada acara deklarasi Calon Bupati-Wabup Kupang sangat tendensius. Sebab PAN adalah partai yang sah secara konstitusional dengan menempatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan ideologi dalam berpolitik.

PAN, sebut Marthen, lahir dari rahim reformasi yang menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan PAN adalah partai politik yang berdasarkan Pancasila. “Tujuan PAN yakni menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah NKRI. Dengan demikian, PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai negara khilafah, sebagaimana yang dituduhkan VBL,” kata Marthen yang saat itu didampingi pengurus DPW PAN lainnya.

Bagi PAN, urai dia, mendukung pemerintahan yang demokratis dan mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak proklamasi 17 Agustus 1945. NKRI sudah final dan tidak boleh dirubah oleh siapa pun. Kedua, sebut Marthen, dalam politik, perbedaan pandangan politik antarpartai sudah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. “Justru salah satu fungsi partai politik adalah memindahkan potensi konfik horizontal di masyarakat, ke wilayah konflik parlementarian, sehingga konflik akan terkanalisasi dalam lembaga politik,” terangnya.

Bagi PAN, jelas dia, berbeda kepentigan dan pandangan politik tidak boleh menghilangkan rasa persaudaraan para Founding Father yang telah meletakan tradisi demokrasi yang baik dan bemartabat. Hal ini patut diteladani oleh setiap anak bangsa.

Karena itu, PAN NTT menyesalkan pernyataan yang disampaikan VBL karena dalam pidato tersebut bisa dipandang sengaja memprovokasi masyarakat hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang politisi nasional.

Ketiga, lanjut Marthen, 19 tahun keberadaan PAN di Indonesia maupun 19 tahun PAN di NTT, kader PAN telah lerlibat secara aklif dalam pembangunan NTT dengan menempatkan kadernya pada sejumlah jabatan strategis. Diantaranya pada ranah legislatif maupun eksekutif. Hal ini membuktikan PAN sungguh-sungguh memiliki komitmen kerakyatan maupun komitmen kebangsaan yang kuat. Apalagi kader terbaik pernah dan sedang menduduki jabatan sebagai Ketua MPR saat ini, maupun menteri.
Pada kesempatan itu, Marthen juga meminta warga NTT tetap menjaga kebersamaan dan menjaga toleransi demi Flobamora tercinta. “Biarkan semua berproses secara politik maupun hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTT, Suharjito kepada koran ini mengemukakan, VBL tidak paham terhadap substansi yang dibicarakan terutama konsep khilafah dan Islam, sehingga terkesan asal berpendapat. “VBL menuduh semua yang tidak mendukung Perpu No 2 tahun 2017 tentang Ormas adalah intoleran, anti pemerintah, pro ekstrimis dan anti kebhinekaan. Padahal secara politik PKS mendukung NKRI dan konstitusi negara. Namun, sikap kritis PKS dalam rangka untuk mengontrol agar kekuasaan jangan sampai disalahgunakan untuk menghabisi mereka yang berbeda atau lawan-lawan politik,” tegas Suharjito.

Selain itu, lanjut Suharjito, provokasi dan fitnah untuk tidak memilih PKS dan kader parpol lainnya dalam Pilkada maupun Pileg adalah kampanye politik yang tidak mendidik karena disertai ujaran kebencian dan tidak sepatutnya diucapkan tokoh politik yang seharusnya jadi panutan masyarakat.
Dari rekaman video pidato VBL tersebut, lanjutnya, apa yang disampaikan adalah kampanye pilkada 2018 dan pileg 2019 dengan cara mendiskreditkan PKS dan tiga parpol lainnya. “Ini adalah fitnah dan menghalalkan segala cara dalam meraih kemenangan,” ujarnya.

PKS juga menilai pernyataan yang disampaikan sangat tidak elok dan menodai kebersamaan serta kebinekaan di NTT khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
“PKS berterima kasih kepada masyarakat NTT yang menjunjung tinggi pluralitas serta sangat toleran dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Masyarakat NTT adalah masyarakat yang secara umum melek politik dan cukup cerdas untuk menyaring informasi. Karena itu PKS yakin masyarakat NTT tidak akan terpengaruh oleh provokasi dan adu domba yang ingin memecah belah masyarakat dalam segala bentuknya,” tegas Suharjito.

Siap Hadapi Proses Hukum

Terpisah, Wellem Kale yang disebut-sebut memposting video pernyataan VBL ketika dihubungi Timor Express, Jumat (4/8) membenarkan hal itu. “Iya, saya yang mengambil video pidato politik VBL, saat deklarasi dukungan Nasdem kepada Paslon Bupati-Wabup Kupang, Selasa (1/8) lalu di Tarus,” paparnya.

Dikemukakan, dirinya mengambil dan memublikasikan pernyataan tersebut dengan tujuan agar masyarakat NTT tidak terpengaruh dengan masalah radikalisme maupun intoleran sebagaimana disampaikan oleh VBL. “Kita juga ingin masyarakat NTT tahu secara benar siapa yang tidak mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas,” jelas dia.
Ditanya tentang postingannya kini berdampak hukum, dengan lantang Wellem menyatakan siap mengikuti dan menghadapi proses hukum. “Saya siap hadapi proses hukum. Niat kita hanya satu yakni radikalisme dan intoleran tidak tumbuh di NTT,” pungkasnya. (lok/ito)

Lapor ke Polisi dan MKD

-Pernyataan kontroversial Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat membuat berang pengurus dan simpatisan empat partai politik. Pasca penyebutan Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan PAN sebagai pendukung khilafah, Victor harus segera berurusan dengan aparat kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan(MKD), demi mempertanggungjawabkan ucapannya.

Kemarin (4/8) secara serentak, Gerindra dan PAN melaporkan Victor atas dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap suatu golongan.
Ditemui di Kantor Bareskrim kemarin, Ketua Hubungan Industrial dan Jaminan Kerja DPP Gerindra Iwan Sumule menuturkan, telah melaporkan Victor yang dalam video di sebuah acara di NTT menyebut Gerindra pendukung ekstrimis yang menginginkan negara Khilafah.

Laporan Iwan diterima oleh Ka Siaga SPKT Iptu Geo Veranza Rinaldy dengan Nomor: TBL/510/VIII/2017/Bareskrim.
Saat membuat laporan, Iwan mengaku telah menyerahkan bukti rekaman video pidato VBL yang sudah diviralkan di media sosial, termasuk bukti pemberitaan sejumlah media online terkait kasus tersebut.

“Sekaligus terdapat provokasi terhadap masyarakat berupa ajakan membunuh; kalau kita tidak membunuh duluan, kita yang dibunuh. Semua itu terdapat dalam video yang telah saya serahkan ke Bareskrim,” terangnya.

Saat ditanya apakah laporan ini merupakan respon adanya laporan PDIP yang melaporkan anggota Gerindra, dia mengatakan bahwa konteks masalah keduanya berbeda. ”Ini tidak ada hubungannya,” ujarnya.

Sementara Wakil Sekjend DPP PAN bidang hukum dan HAM Surya I Wahyu menjelaskan, PAN juga melaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaraan nama baik. Sebab, PAN juga disebut sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok ekstrim yang ingin mendirikan negara khilafah. ”Laporan ini berkasnya berbeda dengan yang Gerindra,” urainya. Laporan PAN itu dengan Nomor Laporan: TBL/512/VIII/2017/Bareskrim.

Tidak hanya laporan polisi, rencananya PAN juga akan melaporkan Victor ke MKD. ”Proses hukum biar berjalan dan etika profesi di DPR juga lanjut,” jelasnya.
Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto merespon adanya laporan dari partai tersebut. Menurutnya, laporan dari partai itu tentu harus diterima dan kemudian dikaji. ”akan dilihat, kejadiannya seperti apa, dimana dan kapan,” tuturnya.

Setelah itu, akan ditindaklanjuti dengan memastikan apakah ada pidananya atau tidak dalam masalah yang dilaporkan. ”Bila memang ada pidananya, tentu semua harus bertanggungjawab,” tegasnya pada Jawa Pos di Mabes Polri kemarin.

Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai pernyataan politik yang disampaikan Victor terhadap Perppu nomor 2 tahun 2017 telah disempitkan secara destruktif dan anarkis. Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Victor mendeskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi keperbedaan agama di tengah masyarakat

”Sebagai kawan, saya menyarankan Victor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak serta memicu potensi konflik horisontal di masyarakat,” kata Viva.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa dirinya menerima banyak video yang isinya pidato Victor dalam deklarasi calon bupati Kupang, NTT. Menurut Fadli, pernyataan Victor adalah bentuk fitnah yang kejam kepada Partai Gerindra. ”Jelas ini adalah fitnah yang sangat keji dari saudara Victor,” kata Fadli.
Menurut Victor, dalam demokrasi, persaingan antarparpol adalah hal yang biasa. namun, jangan sampai persaingan itu dibumbui fitnah yang berpotensi memprovokasi masyarakat. ”Kita tidak boleh main menuduh apalagi dengan masuk ranah SARA,” ujar Wakil Ketua DPR.

Fadli meminta penegak hukum bisa serius dan profesional dalam menindaklanjuti laporan terkait Victor. Selain itu, Fadli juga menunggu reaksi resmi dari Partai Nasdem. Fadli ingin tahu apakah hal ini merupakan sikap pribadi, atu sikap resmi dari Partai Nasdem. ”Kalau itu merupakan suara resmi Partai Nasdem, kami tentu akan bersikap berbeda,” ujarnya.

Ketua Departemen Hukum dan HAM PKS Zainudin Paru juga memastikan ada langkah hukum dan langkah etik untuk melaporkan Victor. Rencananya pada Senin mendatang, dirinya akan mendatangi Bareskrim Polri dan MKD untuk mengadukan Victor.
”PKS mengecam keras pernyataan saudara Victor B. Laiskodat menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan menjurus pada provokasi dan fitnah yang merugikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” kata Zainudin.

Zainudin menyayangkan sikap Victor yang tidak beretiket baik. Pernyataan provokatif yang disampaikan Victor, adalah sikap yang tidak pantas disampaikan oleh seorang Ketua Fraksi Partai Nasdem yang menjadi sorotan publik.
”Pernyataan tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang tokoh politik, dan Anggota DPR RI. Kita tidak menginginkan bangsa ini terus berada dalam situasi politik panas yang berkepanjangan. Hal ini, dapat mengundang disintegritas bangsa dan memunculkan konflik didalam masyarakat,” tandasnya.
Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari meminta kepada kepolisian untuk proaktif memproses pernyataan provokasi Victor. Menurut Imelda, pernyataan semacam itu bisa menimbulkan gesekan karena berbau SARA. ”Jangan gara-gara urusan Pilkada NTT, anda merasa paling nasionalis dan menuding partai lain akan bikin negara khilafah. Itu sikap arogan dan preman,” kata Imelda.

Meski banyak kecaman dan pernyataan keras empat parpol yang disinggung Victor, Partai Nasdem nampaknya masih ngotot menilai Victor tidak melakukan provokasi.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate menilai bahwa substansi pernyataan Victor adalah dengan menyetujui Perppu Ormas, adalah upaya mengawal dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. ”Bagi yang menolak Perppu, sama saja menantang Pancasila dan UUD 1945,” kata Johnny.

Menurut Johnny, pernyataan yang disampaikan Victor bersamaan dengan momentum reses dan bertemu dengan konstituen. Dalam hal ini, bila bertemu dengan konstituen, bahasa yang disampaikan harus terang benderang, buka politik abu-abu yang membuat rakyat susah. ”Kalau ditafsirkan itu provokasi, fitnah. Tidak, itu salah. Tidak provokatif. Edukasi iya. Informasi kepada konstituen,” kilah Johnny.

Johnny menilai partai politik yang disinggung dalam pidato Victor bereaksi salah. Sebab, belum meminta klarifikasi ke Partai Nasdem, sudah ada yang membawa masalah itu ke polisi. Menurut dia, upaya semacam itu adalah bentuk pelaporan atas orang yang membela Pancasila. ”Sama saja menyerang Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Marthinus Sitompul saat dikonfirmasi Timor Express, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan, setelah menerima laporan tersebut, pihak Bareskrim segera menindaklanjutinya dengan memeriksa barang bukti dan permintaan keterangan dari pelapor dan saksi yang diajukan pelapor.
“Kita terima laporannya. Nanti kita pelajari dulu ya dan kemudian melakukan penyelidikan,” terang Marthinus. (bay/idr/joo/fmc)

Click to comment

Most Popular

To Top