Bangun Embung atas Disposisi Bupati Sarai – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Bangun Embung atas Disposisi Bupati Sarai

Hendrik Tiip

JP G

Pakai Dana Tak Terduga di DAU
 JPU: Dana itu Tak Sesuai Peruntukannya

Pembangunan embung di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) tahun anggaran 2012-2013 ternyata menggunakan dana alokasi umum (DAU), khususnya pada pos biaya tak terduga. Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan tersebut didasarkan pada disposisi dan SK Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome (MDT) kepada Kepala Dinas PPKAD Sarai agar segera mencairkan dana sebesar Rp 2,5 miliar. Selanjutnya dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sarai untuk mengerjakan embung secara swakelola.

Hal ini terungkap dalam pemeriksaan sejumlah saksi dan penunjukan barang bukti saat lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan 100 embung di Sarai yang menyeret Kadis PU Sarai, Lay Rohi di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (9/8).

Adapun empat saksi yang dihadirkan JPU Kejati NTT dalam persidangan yakni Ketua Tim Pengawas, Eren Haba Radja, Tim Pengendali Pelaporan, Bastian Moata, tenaga pelaksana lapangan, Titus Ludji dan pengusaha BBM, John Darius.

Di hadapan majelis hakim, Edi Pramono, Ali Muhtarom dan Ibnu Kholik, saksi Eren Haba Radja mengaku, sekalipun berkapasitas sebagai Ketua Tim Pengawas, namun dia tidak pernah melakukan pengawasan langsung di lapangan. Pasalnya, beban kerja di kantor (Dinas PU) sangat banyak akibat krisis SDM.

“Karena saya tidak berada di lapangan, ada tenaga honorer yang ditugaskan untuk mengawas kegiatan. Selain itu, Pak Kadis PU juga sering turun monitoring,” ujarnya menjawab pertanyaan JPU, Hendrik Tip yang dalam persidangan didampingi Emmy Jehamat dan Benfrid Foeh.

Soal pencairan anggaran, Eren mengaku hanya mengetahui pencairan tahap pertama sebesar 50 persen dari total anggaran. Sedangkan untuk pencairan tahap kedua dan tahap ketiga, dia tidak tahu sama sekali karena sudah berpindah tugas. “Penganggarannya dari tahun 2012, tapi pelaksanaannya baru di tahun 2013,” katanya.

Eren juga mengaku ditugaskan oleh Kadis PU untuk membuat telaahan staf. Namun, proses akhir dari telaahan staf tersebut tidak diketahuinya sama sekali. Termasuk kesimpulan dari telaahan staf. Sebab, menurut dia, Kadis PU langsung berurusan dengan bupati.

Bertolak dari keterangan Eren, jaksa kemudian memperlihatkan barang bukti berupa telahaan staf kepadanya di hadapan majelis hakim. Dalam telaahan tersebut ada kesimpulan untuk meminta anggaran pembangunan embung dengan alasan kekeringan. Karena alasan itulah, maka Bupati MDT mengeluarkan disposisi kepada Kepala Dinas PPKAD disusul dengan SK Bupati untuk menggunakan biaya tak terduga.

Sementara saksi Bastian Moata selaku Tim Pengendali Pelaporan mengaku hanya satu kali melakukan pengukuran di lokasi proyek pada September 2014. Pengukuran, kata dia, dilakukan secara manual, yakni mengukur panjang, lebar, kemiringan dan luas tanggul. “Setelah ukur, saya serahkan hasilnya ke Pak Hengky Mone,” terangnya.

Bastian juga mengaku hanya melakukan pengambilan 17 titik koordinat geografis lokasi pelaksanaan embung. Namun, kegiatan tersebut baru dilakukan setelah embung dikerjakan. Dia juga membenarkan kalau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada Hengky Mone juga tidak lengkap. Sementara Titus Ludji dipersidangan mengaku melakukan pengukuran setelah embung selesai dikerjakan. Ada 103 titik koordinat embung yang diukurnya. Semua hasil pengukurannya diserahkan kepada Bastian.

Selanjutnya, John Darius mengaku, dia pernah ditransfer uang sebanyak Rp 513.460.000 dari bendahara Pengelaran Dinas PU, John Bunga. Uang tersebut diperuntukan untuk membayar BBM dan barang-barang (seperti ban dump truk dan ban Avanza) yang dibeli darinya. “Peminjaman Rp 30 juta oleh Pak John Bunga sudah termasuk di dalam Rp 513 juta itu,” katanya.

Menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa, Lesly Lay, John mengatakan, dia tidak pernah berurusan dengan terdakwa terkait pembayaran uang senilai Rp 513 juta tersebut. Dia juga mengaku tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. “Saya hanya berurusan dengan John Bunga,” ungkapnya.

Kepada Timor Express usai sidang, JPU, Hendrik Tip mengatakan, fakta persidangan telah mengungkapkan adanya unsur tindak pidana dalam proyek embung di Sarai. Yakni, penggunaan DAU dari biaya tak terduga sebesar Rp 2,5 miliar yang tidak sesuai peruntukan. “Pemanfaatan dana tak terduga itu sudah salah. Parahnya lagi, yang diterima John Manu (Pelaksana proyek) hanya Rp 1,3 miliar. Sisanya dipakai untuk tutup utang dinas dan sebagainya,” katanya.
Selain pemanfaatan anggaran yang salah sasaran, Hendrik menyebutkan, laporan MC 01-13 hanya disesuaiakn dengan RAB atas permintaan Kadis PU. Kenyataannya, tim pengendali pelaporan dan tim pengawas jarang turun untuk melakukan pengukuran dan pemriksaan. (r2/ito)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!