Hakim Tolak Keberatan Bos PT. Sasando – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Hakim Tolak Keberatan Bos PT. Sasando

Sidang Dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi

KUPANG, TIMEX – Sidang perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Sasando tahun 2014 dengan terdakwa Sulaiman Marinus Louk (Direktur PT. Sasando), akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Pasalnya, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (9/8), majelis hakim dalam putusan sela menolak nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Dalam putusan sela, majelis hakim, Fransiska P. Nino, Ibnu Kholik dan Ali Muhtarom, menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah dibacakan di depan persidangan dalam perkara terdakwa Sulaiman Louk telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. Oleh karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini.

Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Sulaiman. Dengan demikian, surat dakwaan JPU diterima dan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dilanjutkan. “Menyatakan, keberatan tim penasehat hukum terdakwa tidak diterima. Menyatakan, surat dakwaan Penuntut Umum memenuhi syarat undang-undang. Menyatakan, pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Sulaiman Marinus Louk dilanjutkan,” sebut hakim ketua, Fransiska P. Nino saat membacakan amar putusan sela di hadapan terdakwa, JPU, Januarius Boli Tobi serta PH terdakwa, Rian Kapitan.

Untuk diketahui, dalam eksepsi terhadap dakwaan JPU, PH terdakwa mempersoalkan pelimpahan terdakwa untuk diadili dan diperiksa oleh Pengadilan Tipikor. Sebab menurut PH, hal itu melanggar Bab IX Pasal 138 s/d 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya mengenai keuangan yang dikelola oleh PT. Sasando, PH berpendapat, penyertaan modal kepada PT. Sasando merupakan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, keuangan yang dikelola oleh PT. Sasando bukan merupakan keuangan negara/daerah. PH juga menilai tidak ada ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan pelanggaran terhadap Pasal 92 dan Pasal 97 dan Peraturan Perusahaan PT. Sasando Kupang Tahun 2011 merupakan tindak pidana korupsi. Namun, semua alasan PH terdakwa, dapat ditanggapi oleh JPU dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. (r2/sam)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!