Pengajuan Hak Angket Hambat Pembangunan – TIMOREXPRESS.COM

TIMOREXPRESS.COM

RAKYAT TIMOR

Pengajuan Hak Angket Hambat Pembangunan

Fraksi Pengusung Yakin Lolos

SOE, TIMEX – Fraksi pengusung hak angket, yakin bahwa upaya mereka menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan keuangan di Pemkab TTS akan berhasil. Sebab, hingga saat ini, tiga fraksi pengusung hak angket yakni Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat masih tetap kokoh pada prinsipnya.

Karena pemerintah tidak mencabut tanda bintang pada sejumlah anggaran dan program yang telah diperdakan dalam APBD tahun 2017.

Anggota Fraksi Partai Hanura, David Boimau kepada wartawan di gedung DPRD TTS, Senin (7/8) mengatakan, agenda pengajuan hak angket pada sidang II pembahasan ranperda belum dapat dilaksanakan, karena pihaknya masih fokus untuk menuntaskan pembahasan ranperda. Namun fraksi pengusung terus berkoordinasi agar terus mengawal agenda pembahasan hak angket, sehingga tidak dihilangkan dalam agenda paripurna pembahasan ranperda.

“Kami tetap pada prinsip kami dan selalu optimistis hak angket akan tetap berjalan karena Pemkab TTS tidak tindak lanjut tuntutan pengusung hak angket untuk mencabut tanda bintang dalam perda guna dijabarkan dalam APBD tahun 2017,” tegas David.

Dikatakan, fraksi pengusung akan semakin kuat karena, sejumlah anggota dari fraksi gabungan mulai memberikan dukungan. Karena itu, diyakininya bahwa upaya hak angket yang dilakukan tiga fraksi tidak sampai pada voting, melainkan akan dilakukan dengan aklamasi. Karena hampir mayoritas fraksi di DPRD TTS tidak setuju dengan tanda bintang pada anggaran yang dilakukan secara sepihak oleh Pemkab TTS, dengan alasan terjadi defisit anggaran APBD TTS senilai Rp 171 miliar, tanpa berkoordinasi dengan DPRD.

“Semua fraksi kami yakin akan mendukung hak angket. Karena dalam pemandangan umum fraksi semua menolak tanda bintang pada anggaran APBD oleh Pemkab TTS. Jadi kami yakin bahwa upaya ini tidak akan sampai pada voting, tetapi pasti hanya aklamasi,” tuturnya.

Sementara, anggota Fraksi Partai Hanura lainnya, Marthen Tualaka mengatakan, dalam pemandangan umum fraksi, semua fraksi menolak tanda bintang pada anggaran, maka jika terdapat fraksi yang tidak mendukung pengajuan hak angket, ia menilai sebagai penghianatan terhadap rakyat. Karena rakyat memilih perwakilannya di parlemen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.

“Kita tidak berbicara partai pendukung pemerintah, tetapi kita melihat kebutuhan rakyat tidak dijawab oleb Pemkab TTS. Padahal, sudah dibahas dan tetapkan bersama oleh pemerintah dan DPRD. Tetapi pemerintah seenaknya melakukan rasionalisasi tanpa berkoordinasi dengan DPRD,” terang Marthen.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Beni Banamtuan mengatakan, sebagai fraksi penggagas, terus berupaya untuk membangun kesamaan persepsi dalam menyikapi hak angket yang tengah diperjuangkan tiga fraksi. Dalam komunikasi politik yang dibangun, sudah memperoleh beberapa anggota yang akan ikut mendukung hak angket.

“Soal memenuhi syarat atau tidak, itu urusan nanti di paripurna. Tapi keyakinan kami bahwa secara organisasi memang tidak mendukung, tapi secara personal mayoritas anggota DPRD TTS akan mendukung. Sehingga kami optimistis hak angket akan disetujui dalam paripurna,” kata Beni.

Ketua Fraksi PKB, Relygius Usfunan menuturkan, sebagai politikus tentu komunikasi-komunikasi politik terus dibangun untuk meloloskan hak angket dalam paripurna. Dari komunikasi politik yang dibangun, terdapat respon baik dari sejumlah anggota DPRD TTS, sehingga pihaknya sangat yakin hak angket akan lolos dalam paripurna.

Sejumlah anggota memang sampai saat ini terlihat alergi terhadap rencana pengajuan hak angket. Namun langkah yang diambil tiga fraksi untuk pengajuan hak angket dinilai sudah sangat tepat, guna memperbaiki sistem pembangunan di TTS.

Pasalnya, jika tidak dilakukan perbaikan sistem, maka sehebat apapun pemimpin daerah ini tentu akan mengalami kesulitan dalam eksekusi program akibat buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Keburukan pengelolaan keuangan daerah, hanya bisa diketahui melalui penyelidikan melalui hak angket. Jadi jika DPRD TTS tidak memanfaatkan hak itu untuk mencari tahu letak persoalan pengelolaan keuangan daerah, maka sampai kapanpun TTS akan begini-begini saja. Jadi, kalau DPRD TTS merasa memiliki kepedulian untuk pembangunan daerah ini, mari kita sama-sama mendukung hak angket agar bersama-sama mencari tahu persoalannya,” kata Relygius.

Anggota Fraksi PKPI, Uksam Selan mengatakan, pihaknya tidak mendukung pengajuan hak angket terhadap Pemkab TTS. Karena PKPI merupakan partai pengusung bupati dan wakil bupati TTS, sehingga partai menginstruksikan untuk tidak ikut mendukung pengajuan hak angket. Pasalnya, jika dalam penyelidikan dan ditemukan persoalan, maka akan ditingkatkan dengan hak menyatakan pendapat. Dengan demikian, maka bupati dan wakil bupati akan dilengserkan dari jabatannya sebelum masa kerjanya berakhir. Untuk itu, Fraksi PKPI memilih untuk tidak berpendapat dalam hal pengajuan hak angket. Karena Fraksi PKPI yang juga menolak tanda bintang pada anggaran, menilai masih ada cara lain untuk menyelidiki tanda bintang pada anggaran dan juga rasionalisasi serta isu defisit yakni bisa diadukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

“Kalau tidak cabut tanda bintang, maka tentu akan berdampak hukum. Sehingga kami beranggapan bahwa persoalan itu tidak harus diselesaikan melalui jalur hak angket,” terang Uksam.

Ketua Fraksi PKPI, Beni Saekoko mengatakan, sesuai dengan pemandangan umum fraksi yang disampaikan bahwa khusus pengajuan hak angket, PKPI tidak berpendapat dan sampai saat ini pernyataan itu belum berubah. Jika dalam perjalanan terdapat perubahan, tentu akan dikoordinasikan oleh partai, sehingga anggota fraksi bisa mengambil keputusan.

“Kami diinstruksikan oleh partai untuk tidak ikut mendukung hak angket dan sampai sekarang komitmen itu belum berubah. Saya kira persoalan yang ada tidak perlu diselesaikan melalui hak angket. Tetapi salah satu cara yang bisa dibuat DPRD adalah mendorong pemerintah agar selesaikan dokumen perubahan, sehingga program yang diberi tanda bintang akibat defisit, bisa dijawab melalui perubahan anggaran,” kata Beni.

Ketua Frakai Partai Gerindra, Gordon Banoet mengatakan, keputusan tidak mendukung hak angket belum berubah sampai saat ini. Sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati, tentu akan terus mendukung pemerintah agar terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, pelayanan kepada publik ke depan lebih baik. Persoalan tanda bintang, akan segera selesai jika tidak dipolemikan berkepanjangan, melainkan mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan dokumen perubahan. Sehingga program yang ditunda dapat dijawab sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
“Kalau ini terus dipersoalkan, maka tentu tahun 2017 bisa-bisa tidak ada pembangunan,” kata Gordon.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, Hendrikus Babys mengatakan, masih ada kepentingan yang lebih besar daripada hak angket. Karena jika hak angket tetap dilaksanakan, maka pembangunan di TTS tahun 2017 tidak bisa berjalan karena penyelidikan yang akan dilakukan selama 60 hari, sehingga selama masa penyelidikan pemerintah tentu tidak bisa melaksanakan aktivitas pembangunan.

“Jadi hak angket justru akan menghambat pembangunan, karena kalau hak angket jadi, maka OPD tidak akan serap anggaran karena pada takut semua,” papar Hendrikus.

Diakui, Fraksi Partai Nasdem merupakan salah satu fraksi yang tidak menerima tanda bintang pada anggaran. Namun setelah pihaknya berdiskusi dengan pemerintah diketahui bahwa program yang diberi tanda bintang hanya ditunda untuk sementara waktu, karena terjadi defisit anggaran. Tentu penundaan program anggaran dengan diberi tanda bintang disejumlah program dan kegiatan tentu akan berdampak pada majunya pembangunan.

“Memang tahun ini pembangunan tidak berlangsung baik, sehingga kami berharap tahun 2018 mendatang pembangunan di TTS sudah harus lari, bukan jalan seperti yang terjadi selama ini,” tegas Hendrikus. (yop/ays)

Click to comment

Most Popular

To Top