Rakyat Prancis Tolak Jabatan First Lady – Timor Express

Timor Express

INTERNASIONAL

Rakyat Prancis Tolak Jabatan First Lady

Dianggap Terlalu Berkiblat ke AS

PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah berjanji menjadikan status first lady sebagai jabatan resmi. Artinya, sang istri, Brigitte, akan punya peran penting yang berkekuatan hukum dalam pemerintahannya. Namun, sedikitnya 220.000 warga negara yang terkenal dengan Menara Eiffel itu mencegat rencana tersebut lewat petisi.

’’Tidak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan seorang istri kepala negara menerima anggaran khusus dari dana publik,’’ tegas Thierry Paul Valette, seniman asal Kota Paris yang menggagas petisi tersebut, kemarin (8/8).

Dia menuturkan, dua atau tiga ajudan yang membantu tugas-tugas Brigitte sebagai pendamping Macron sudah lebih dari cukup. Apalagi, Brigitte memiliki dua pengawal dan dua sekretaris.

Sejak diluncurkan sekitar dua pekan lalu, petisi Valette itu langsung menuai reaksi positif dari masyarakat. Lebih dari 220.000 orang membubuhkan tanda tangan dalam petisi. Bukan hanya lewat petisi, warga yang menentang rencana Macron juga menyuarakan sikap dalam polling. Mengutip hasil jajak pendapat YouGov, Huffington Post menyebutkan bahwa 68 persen warga Prancis menolak usul Macron.

Kubu oposisi menganggap upaya Macron untuk menjadikan posisi first lady sebagai jabatan itu melanggar norma Prancis. ’’Amerikanisasi,’’ kata seorang pengamat politik ibu kota mengacu pada posisi first lady di Amerika Serikat (AS).

Berbeda dengan Brigitte, First Lady Melania Trump punya wewenang yang lebih besar dalam pemerintahan. Sebab, dia memangku jabatan sebagai ibu negara.

Jika benar acuan pemimpin 39 tahun tersebut adalah Melania, nanti Brigitte pun punya staf dan kantor khusus. Juga, menerima gaji yang jumlahnya tidak sedikit. Nanti anggaran bagi presiden dan first lady serta Elysee Palace terpaksa dipisahkan. Sejauh ini segala anggaran untuk first lady, termasuk gaji para ajudan, pengawal, dan sekretaris, menjadi satu dengan anggaran Elysee Palace.

Mengubah status first lady, menurut Valette, bukanlah hal yang mustahil. Sebab, tidak ada larangan seperti itu dalam konstitusi Prancis. Sayangnya, Macron menggunakan cara yang salah. Sebab, dia tidak melibatkan rakyat. ’’Segala hal yang berkaitan dengan rakyat seharusnya diputuskan lewat referendum. Bukan sekadar dekrit presiden,’’ paparnya.

Selain itu, Macron menggulirkan wacana dalam waktu yang tidak tepat. Sebab, bersamaan dengan pembahasan dekrit presiden tersebut, parlemen juga sedang membicarakan proposal yang Macron rancang untuk menghentikan nepotisme. Yakni, rancangan undang-undang yang berisi larangan bagi para legislator mempekerjakan keluarga atau kerabat sebagai staf atau asisten pribadi.

’’Saat (presiden, Red) berusaha memperbaiki moral Prancis dengan menyetop nepotisme dalam parlemen, rakyat jelas tidak bisa mendukung dekrit yang presiden rancang untuk memberikan pekerjaan kepada istrinya,’’ kritik Valette.

Dia berharap Macron mengurungkan niatnya. Sebab, jika nanti ada jabatan first lady, bisa jadi Prancis harus menciptakan jabatan first gentleman pula suatu saat nanti.

Namun, staf kepresidenan Prancis menyatakan bahwa anggapan oposisi dan para kritikus seperti Valette tentang dekrit first lady salah besar. Christophe Castaner, jubir pemerintah, menyebut tujuan dekrit presiden itu hanyalah transparansi. ’’Brigitte Macron punya peran dan tanggung jawab penting dalam pemerintahan. Kami hanya hendak memperjelasnya,’’ ungkapnya. (AFP/Reuters/BBC/CNN/c14/hep)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!