MDT Setor Rp 900 Juta ke Penyidik KPK – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

NASIONAL

MDT Setor Rp 900 Juta ke Penyidik KPK

CARI KEADILAN. Penasihat hukum Marthen Dira Tome, Johanes Rihi saat memberi keterangan kepada Pansus Hak Angket di Gedung DPR RI, Kamis (24/8) malam.

OBER GERIMU/TIMEX

Melalui Adik Kandung Penyidik
Penyidik KPK Bantah Terima

JAKARTA, TIMEX-Pansus Angket KPK telah mendengar keterangan penasihat hukum (PH) Bupati Sabu Raijua non aktif, Marthen Dira Tome (MDT), Kamis (24/8) malam. Saat itu diungkap, MDT menyetor dana Rp 900 miliar kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penasihat hukum MDT.

Keterangan ini disampaikan tim PH Yohanis Rihi dan Petrus Bala Patyona terkait sejumlah kejanggalan yang diduga dilakukan KPK dalam proses hukum perkara MDT saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus Hak Angket KPK di ruang Komisi I, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8) malam. RDPU itu dipimpin Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa didampingi Wakil Ketua Taufiqulhadi dan Masinton Pasaribu.

Dalam penyampaian itu, tim PH menjelaskan bahwa MDT adalah terdakwa perkara dugaan korupsi Dana PLS pada Disdikbud Provinsi NTT TA. 2007 senilai Rp 77.675.354.000 yang sesuai hasil audit BPKP RI merugikan negara Rp 4.292.378.200.

Yohanis Rihi membeberkan berbagai kejanggalan yang dinilai sebagai pelanggaran hukum dalam proses hukum perkara kliennya. Menurut dia, kejanggalan mulai terjadi saat KPK mengambil alih perkara kliennya dari Kejati NTT dan kemudian menetapkan MDT sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

“Atas penetapan tersangka yang dianggap tidak sah itu, kami ajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hakim memutuskan menerima gugatan kami,” sebut Yohanis.

Ia melanjutkan, atas putusan praperadilan tersebut, KPK bukannya mengeksekusinya, namun kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menetapkan MDT sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

“Terkait sikap KPK yang saat itu belum mengeksekusi putusan praperadilan, kami sudah laporkan KPK ke Bareskrim Polri, Komisi III DPR RI dan Komnas HAM,” ungkap Yohanis.

“Kami juga ajukan gugatan praperadilan lagi ke Pengadilan Negeri Jaksel, namun tidak lama kemudian klien kami ditangkap dan ditahan,” lanjut dia.

Advokat senior Peradi itu juga mengungkapkan bahwa sesuai keterangan MDT ke dirinya, diketahui bahwa dua orang kuasa hukum MDT terdahulu adalah adik dan ipar dari Ketua Tim Penyidik KPK, AKBP Hendrik Christian, yaitu John Abraham Christian dan Lorensius Kadobu.

Menurut Yohanis, John Abraham Christian adalah adik kandung Hendrik Christian, sedangkan pengacara asal Surabaya Lorensius Kadobu merupakan ipar dari ketua tim penyidik kasus dimaksud.

Masih menurut Yohanis, John Abraham Christian dan Lorensius Kadobu pernah datang ke Sabu Raijua, dan mengaku disuruh oleh Hendrik Christian untuk bertemu MDT.

“Surat kuasanya ada pada kami. Saya punya bukti tentang keberadaan mereka di Sabu dan beberapa saksi juga sudah siap untuk menerangkan hal itu,” kata dia.

Tidak hanya itu, Yohanis juga mengatakan kliennya melalui keluargannya juga sudah menyerahkan uang senilai Rp 900 juta kepada Lorensius Kadobu untuk diserahkan ke Hendrik Christian guna mengamankan kasus tersebut.

“Pernah saya bersama Pak Marthen dan Lorensius Kadobu makan di Restoran Roterdam Kupang. Saat itu Pak Marthen sempat tanyakan soal uang yang sudah diserahkan, dan Lorensius menjawab sudah diserahkan John Abraham Christian ke Hendrik Christian,” beber Yohanis.

Masih menurut dia, saat MDT pertama kali diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, ia juga sempat bertemu dengan John Abraham Christian di Hotel Royal Kuningan.

Saat itu, lanjut Yohanis, John Abraham Christian meyakinkan dirinya bahwa MDT tidak akan ditahan, karena telah disampaikan kepada kakaknya Hendrik Christian.

“Waktu itu kami ketemu di ruang makan Hotel Royal Kuningan dan John Abraham Christian mengatakan Pak Marthen tidak akan ditahan karena dia sudah sampaikan ke kakaknya Hendrik Christian. Dan memang benar, saat itu hari Jumat, setelah pemeriksaan sebagai tersangka Pak Marthen pulang,” ungkap dia.

Yohanis juga mempersoalkan soal barang bukti berupa uang sebesar Rp 50 juta yang disita oleh penyidik KPK dari tangan para pengacara. Uang tersebut, jelas dia, diserahkan oleh advokat Abdul Wahab setelah dua minggu penangkapan terhadap terdakwa.

“Ternyata sesuai fakta persidangan, uang yang disita tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Uang itu merupakan honor pengacara,” sebut dia.

Terkait dengan proses pemeriksaan perkara tersebut yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya, menurut Yohanis merupakan penyalahgunaan kewenangan dari Penuntut Umum KPK yang mengakibatkan anggaran negara yang seharusnya tidak dikeluarkan untuk biaya transportasi dan akomodasi bagi 52 saksi ke Surabaya, tetapi harus dikeluarkan demi proses pemeriksaan perkara dimaksud.

“Bagi kami, pemindahan proses pemeriksaan perkara ini, yang seharusnya di Pengadilan Tipikor Kupang ke Pengadilan Tipikor Surabaya merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh Penuntut Umum KPK yang mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara bagi saksi-saksi yang didatangkan ke Surabaya,” sebut Yohanis.

Bekas Sekretaris Peradi Kupang itu mengatakan, tindakan Penuntut Umum untuk memperoleh keputusan Mahkamah Agung (MA) RI guna melakukan proses persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Surabaya, tidak didasarkan atas prosedur hukum yang benar.

Sebab, lanjut Yohanis, yang mengajukan permohonan agar perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya bukanlah KPK selaku Penuntut Umum, melainkan Kejari Kupang yang tidak memiliki hubungan dengan penuntutan perkara tersebut.

“Alasan tidak aman jika perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan kepada Mahkamah Agung tidak didasari fakta yang benar, sebab terbukti sampai saat ini Kupang aman-aman saja dan di Kupang pun terdapat pihak keamanan seperti Polda NTT atau Polres Kupang Kota yang tentunya memiliki kewajiban hukum untuk mengamankan jalannya setiap persidangan perkara korupsi. Lagi pula kenapa KPK pakai kop surat Kejari Kupang,” tandas Yohanis.

Yohanis menambahkan, sebagai pengacara MDT, ia dan dua rekannya, Ali Antonius dan Semuel Haning pernah diperiksa sebagai saksi di KPK. “Kami dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus menghalang-halangi penyidikan. Namun saat diperiksa, justru yang ditanyakan soal sidang praperadilan pertama dimana gugatan kami diterima hakim. Kami dicurigai menyogok hakim dan panitera dengan menyerahkan sejumlah uang,” beber dia.

Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya juga sudah menemui MDT di Rutan Medaeng Surabaya, dimana dalam pertemuan itu MDT mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 750 juta kepada penyidik KPK melalui penasihat hukumnya untuk mengamankan kasus tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan pak Marthen di Rutan Medaeng dan sudah rekam semua keterangannya. Beliau mengaku menyerahkan uang Rp 750 juta,” kata Agun Gunandjar Sudarsa.

Terhadap informasi itu, Yohanis Rihi kembali menegaskan bahwa total uang yang diserahkan kliennya sebesar Rp 900 juta. “Yang pasti Pak Marthen serahkan Rp 900 juta. Mungkin itu sudah termasuk dengan honor pengacara saat itu,” tandasnya.

Penyidik KPK Bantah

Sementara itu, Ketua Tim Penyidik KPK yang menangani kasus PLS NTT, AKBP Hendrik Christian yang dikonfirmasi Koran ini membantah keterangan Yohanis Rihi yang menyebutkan dirinya menerima sejumlah uang dari MDT.

“Saya tidak menjual diri saya dengan seberapa pun besar uang,” kata Hendrik. “Suruh mereka buktikan saja bahwa benar ada uang yang diterima oleh saya dalam kasus Marthen. Saya yang masukan dia dalam penjara koq mau terima uangnya? Bagaimana bisa ya?” lanjut dia.

Mengenai tempat sidang yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Hendrik menjelaskan, pihaknya telah meminta rekomendasi dari Polda NTT dan Kejati NTT untuk sidang dipindahkan dari NTT, karena ulah tersangka. “Kalau soal uang Rp 50 juta yang kami sita itu bukan honor. Itu uang hasil penerimaan dia (MDT),” tandas Hendrik. (joo/fmc/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top