Jadi Justice Collaborator, CJM Berharap Keringanan – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Jadi Justice Collaborator, CJM Berharap Keringanan

JAKARTA, TIMEX-Penuntut Umum KPK telah menuntut Charles Jones Mesang (CJM) dengan hukuman 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Selaku terdakwa perkara dugaan suap dana optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Tahun 2014 senilai Rp 9.750.000.000, politisi senior Partai Golkar dan juga anggota DPR RI lima periode asal NTT itu tidak dituntut membayar uang pengganti kerugian negara karena dia telah mengembalikan seluruhnya pada tahap penyidikan.

Sesuai agenda majelis hakim Pengadilan Tipikor Pusat, hari ini (31/8), bakal digelar sidang lanjutan yakni penyampaian nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum dan pledoi pribadi dari terdakwa.

Ketua Tim Penasihat Hukum CJM, Robinson saat diwawancarai Timor Express di Jakarta, Rabu (30/8), mengatakan pihaknya telah siap untuk menyampaikan pledoi di persidangan.

“Bagi kami tuntutan cukup tinggi. Tapi itu kewenangan Penuntut Umum. Kami siap sampaikan pledoi, yang penting terdakwa dapat apresiasi dari pimpinan KPK dengan predikat justice collaborator atas kerja sama selama penyidikan dan persidangan,” kata Robinson.

Harapannya, hakim dapat memberikan putusan hukuman yang ringan bagi CJM. “Semoga dapat keringanan,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam surat tuntutan Penuntut Umum KPK juga terungkap bahwa sekira Agustus – Oktober 2013, berbarengan dengan pembahasan anggaran dana tugas pembantuan tahun anggaran 2014, CJM meminta fee terhadap Achmad Said Hudri (ASH) sebesar 6,5 persen dari jumlah anggaran yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans, guna memperlancar pembahasan anggaran tersebut yang akan dibagikan kepada anggota Banggar sebesar 5 persen, anggota Komisi IX DPR RI sebesar 1 persen dan untuk terdakwa 0,5 persen.

Atas permintaan terdakwa tersebut, ASH selaku Sekditjen P2KTrans menyetujuinya. Guna merealisasikan permintaan terdakwa, selanjutnya ASH melaporkan ke Jamaluddien Malik (JM) selaku Dirjen P2KTrans.

Masih menurut surat tuntutan Penuntut Umum, JM kemudian memerintahkan ASH untuk meminta fee kepada kepala dinas transmigrasi setiap provinsi atau kabupaten/kota penerima dana tugas pembantuan sebesar 9 persen dari dana tugas pembantuan yang akan diterima setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Guna merealisasikan permintaan terdakwa, kemudian secara bertahap ASH dan JM baik secara langsung maupun melalui Syafruddin dan Sudarti menerima sejumlah uang dari kepala dinas yang membidangi transmigrasi atau penyedia barang/jasa pada 16 daerah yang seluruhnya berjumlah Rp 14.650.000.000.

Dari 16 kepala dinas dan penyedia barang/jasa yang menyerahkan uang ke ASH dan JM, ada juga yang berasal dari NTT. Penyetor dari NTT adalah Yohanis Elo Kaka selaku Direktur Surya Mekar Raya yang merupakan penyedia barang/jasa di Kabupaten Sumba Timur. Dia menyetor Rp 450 juta.

Selanjutnya, Embang Bela selaku Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu menyetorkan uang sejumlah Rp 900 juta. Frederik S.B Haning selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao menyetorkan uang Rp 350 juta.

Kemudian, dari jumlah uang tersebut, CJM menerima sejumlah Rp 9.750.000.000 dari JM melalui ASH secara bertahap selama 4 kali sejak November – Desember 2013 sebagai realisasi fee yang telah dijanjikan kepada terdakwa sebelum pembahasan anggaran.

Pemberian tersebut dilakukan secara bertahap yaitu dua kali melalui Rasijo (sopir terdakwa) di rumah ASH dan dua kali diserahkan ke terdakwa di rumah ASH dan di Gedung Nusantara 1 lantai 11 No. 3 Komplek DPR RI.

Kemudian dari uang tersebut, terdakwa memberikannya kembali kepada ASH sejumlah USD 20.000 atau setara dengan Rp 200 juta.
Setiap kali ASH menyerahkan uang untuk CJM melalui Rasijo, sekitar sehari atau dua hari berikutnya, ASH menemui atau diminta menemui terdakwa untuk mengonfirmasi penyerahan uang yang dilakukan melalui Rasijo tersebut.

Dan setelah dilakukan penyerahan seluruh uang tersebut, terdakwa menyampaikan terima kasih dan menawarkan bantuan untuk tahun-tahun berikutnya.
Terungkap juga bahwa uang yang diterima sejumlah Rp 9.750.000.000 dari JM melalui ASH secara bertahap sebanyak empat kali tersebut, juga diberikan kepada Alm. Laurens Bahang Dama, karena almarhum selaku Ketua Komisi V DPR RI saat itu sudah ikut membantu memperjuangkan Kemenakertrans agar mendapatkan anggaran dana tugas pembantuan yang berasal dari dana optimalisasi.

Pada akhirnya ASH, JM dan Sugiarto Sumas selaku Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenakertrans menindaklanjuti persetujuan Komisi IX dengan menetapkan alokasi anggaran untuk pemberian dana tugas terhadap 16 daerah dengan total anggaran Rp 150 miliar.

Dan Kabupaten Sumba Timur mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan sejumlah Rp 7.002.000.000, Kabupaten Belu senilai Rp 10.195.400.000 dan Kabupaten Rote Ndao mendapat Rp 7.636.800.000.

Surat tuntutan dibacakan secara bergantian oleh PU KPK, masing-masing Eva Yustisiana, Abdul Basir, M.N. Irawan dan Nur Haris Arhadi, dalam persidangan yang dipimpin Mas’ud.

PU juga menyatakan CJM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUH Pidana. (joo/fmc/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top