NTT Segera Miliki L2PT – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

PENDIDIKAN

NTT Segera Miliki L2PT

BAHAS L2PT. Anggota Komite III DPD RI Abraham Paul Liyanto rapat bersama Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (25/8). Turut hadir Direktur Pengembangan Kelembagaan Dikti Ridwan dan Karo Hukum dan Organisasi Ani Nurdiani Azizah.

SANNY KLEDEN FOR TIMEX

Dilaunching 1 Januari 2018

JAKARTA, TIMEX – Harapan agar NTT memiliki Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (L2PT) segera terwujud.

Anggota Komite III DPD RI Abraham Paul Liyanto yang diwawancarai Timor Express di ruang kerjanya, Jumat (25/8), mengaku telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo.

Pertemuan di kantor Kemenristekdikti kemarin itu, jelas Paul, juga dihadiri Direktur Pengembangan Kelembagaan Dikti Ridwan dan Karo Hukum dan Organisasi Ani Nurdiani Azizah.

“Kita baru selesai pertemuan. Pihak Kemenristekdikti janji L2PT di NTT akan dilaunching pada 1 Januari 2018, termasuk untuk Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. NTT jadi skala prioritas karena sudah diurus sejak tahun 2005,” ungkap Paul.

Ia melanjutkan, Kemenristekdikti mengakomodir permintaan Pemprov NTT untuk membentuk L2PT, bahkan sudah disampaikan ke KemenPAN-RB.
“Syaratnya adalah kita harus siapkan tenaga dan biayanya, kemudian tanah dan gedung. Itu semua sudah dipenuhi gubernur melalui Biro Kesra. Surat-suratnya sudah diserahkan dan kita minta supaya dipercepat lagi,” jelas anggota DPD dua periode itu.

Harapannya, Pemprov NTT cepat mempersiapkan segala sesuatu yang telah disyaratkan Kemenristekdikti.
“Gedung bekas kantor DPD RI di Kupang beserta seluruh inventaris milik DPD di dalamnya sudah kita hibahkan kembali ke Pemprov. Kita harap selanjutnya diserahkan ke Kemenristekdikti untuk dipergunakan sebagai kantor L2PT,” terang Paul.

Pembentukan L2PT di NTT, lanjut dia, sangat penting mengingat belakangan kerap kali terjadi persoalan pada lembaga perguruan tinggi yang tidak profesional bahkan ilegal.

“Terakhir surat Gubernur NTT Nomor BU.420/51/Kesra/2017 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi ilegal oleh Yayasan Surya Kasih Abadi di Kefamenanu, dan sudah ditegur Pemprov. Surat Pemprov masuk ke Kemenristekdikti dan tembusan ke DPD RI,” sebut Paul.

Senator asal NTT pada komite yang membidangi pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja itu melanjutkan, dalam beberapa kali pertemuan bersama Menristekdikti, DPD RI juga diminta ikut mengawal mempercepat persiapan-persiapan Pemprov NTT.

“Setelah beberapa kali rapat dengar pendapat di DPD RI dan pertemuan dengan Menristekdikti, pada 14 Januari 2017 sudah divisitasi persiapan pendirian L2PT di NTT,” jelas dia.

Kehadiran L2PT di NTT menurut Paul, dengan kewenangan dan tupoksi yang melekat akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut.

“Dengan adanya L2PT, kita harap kualitas penyelenggara pendidikan tinggi di NTT dapat ditingkatkan dan terus dikontrol secara baik sehingga masalah-masalah yang pernah terjadi tidak terulang lagi,” harap dia.

Paul juga meminta pemerintah tidak seperti pemadam kebakaran yang baru bertindak setelah terjadi masalah.
Namun sebaliknya, pemerintah dituntut mampu melakukan pengawasan dan langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang bakal terjadi pada penyelenggara pendidikan tinggi.

“Supaya semua dapat berkompetisi dengan profesional. Kalau pendidikan di NTT bagus, SDM yang dihasilkan juga bagus dan dapat mengelola SDA kita dengan bagus pula,” pungkas dia. (joo/fmc/lok)

Click to comment

Most Popular

To Top