Menaker Launching 20 Desmigratif di NTT – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

EKONOMI BISNIS

Menaker Launching 20 Desmigratif di NTT

Dihadiri 20 Kades dan 10 Kadis

JAKARTA, TIMEX-Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan survei dan menetapkan 20 desa di NTT sebagai Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Sesuai agenda, Senin (11/9), Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri bakal melaunching 20 Desmigratif tersebut bersama 100 Desmigratif lainnya di Indonesia.

Desmigratif di NTT tersebar di 10 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Kupang, TTS, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Ende, Alor, Belu, Sikka, TTU dan Kota Kupang.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Soes Hindharno yang diwawancarai Timor Express di Jakarta, Minggu (10/9), mengatakan, peluncuran Desmigratif 2017 bakal dilakukan di Hotel Bidakara Ballroom Binakarna, Jl.Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan. “Pada acara itu akan dilakukan juga penyerahan bantuan layanan migrasi kepada para kepala desa,” kata Soes.
Selain itu, lanjut dia, pada seremonial peluncuran Desmigratif 2017 juga dilakukan pengenalan dan pendalaman program Desmigratif, community parenting dan koperasi Desmigratif.

“Ada juga paparan tentang champion Desmigratif dan best practice program Desmigratif,” sebut dia.

Ia lanjutkan, pada acara launching tersebut, pihaknya juga menghadirkan 20 kepala Desmigratif di NTT beserta Kepala Dinas Tenaga Kerja dari 10 kabupaten.

Soes jelaskan, dari survei tersebut dipilih masing-masing dua desa dari 10 kabupaten untuk dibina menjadi Desmigratif. “Desa yang terpilih kemudian dibentuk dan difasilitasi sebagai Desmigratif selama tiga tahun,” kata Soes.

Disebutkan, untuk Kabupaten Kupang dipilih Desa Buraen di Kecamatan Amarasi Selatan dan Desa Camplong II di Kecamatan Fatuleu. Selanjutnya di Kabupaten TTS terpilih Desa Bokong di Kecamatan Toianas dan Desa Tubuhue di Kecamatan Amanuban Barat.

Sementara di Kabupaten Flores Timur ada Desa Riang Kemie di Kecamatan Ile Mandiri dan Desa Helanlangowuyo di Kecamatan Ile Boleng.

Soes melanjutkan, di Kabupaten Sumba Barat Daya juga ditetapkan Desa Lete Konda di Kecamatan Loura dan Desa Walla Ndimu di Kecamatan Kodi Bangedo.

Kemudian di Kabupaten Ende terpilih Desa Ranggatalo di Kecamatan Lio Timur dan Desa Azuramba Barat di Kecamatan Ende.

Di Kabupaten Alor ada Desa Lefokisu di Kecamatan Alor Barat Laut dan Desa Mawar di Kecamatan Pantar Timur. Dan di Kabupaten Belu adalah Desa Asumanu di Kecamatan Raihat dan Desa Kabuna di Kecamatan Kapulukmesa.

“Untuk Kabupaten Sikka kita pilih Desa Done di Kecamatan Megapanda dan Desa Dobo di Kecamatan Mego. Kalau Kabupaten TTU yaitu Desa Atmen dan Desa Usapinonot di Kecamatan Insana Barat,” sebut Soes.

Adapula dua kelurahan di Kota Kupang yang terpilih menjadi Desmigratif yakni Kelurahan Namosain di Kecamatan Alak dan Kelurahan Naimata di Kecamatan Maulafa.

Menurut Soes, Desmigratif merupakan terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, Calon TKI dan keluarga TKI mulai dari desa yang menjadi kantong-kantong TKI.

Dijelaskan, NTT menjadi fokus Kemnaker karena tinggginya angka perdagangan orang dan pengiriman TKI ilegal, termasuk rendahnya tingkat ekonomi, kesehatan dan pendidikan penduduknya. “Secara nasional, telah dipilih 400 desa sebagai Desmigratif. Penunjukkan Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri serta memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri,” jelas dia.

TKI juga diharapkan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

“TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif. Hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri,” ungkap dia.
Sementara keluarga yang ditinggalkan menurut Soes hanya mengharapkan gaji TKI tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif.

Ditambahkan, program Desmigratif merupakan program yang dirancang di desa asal TKI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI Purna, mendorong peran aktif Pemdes pada wilayah asal TKI dan seluruh pemangku kepentingan dan mengurangi jumlah tenaga kerja non prosedural. “Program ini juga diharapkan dapat menekan angka TKI non-prosedural,” harapnya.

Soes melanjutkan, program Desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dimana telah dibentuk proyek percontohan Desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

Dan pada tahun 2017 rencananya akan dibentuk sebanyak 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten/kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Sementara itu, pada tahun 2018 akan dibentuk sebanyak 130 desa dan pada 2019 sebanyak 150 desa.(joo/fmc/cel)

Click to comment

Most Popular

To Top