Berharap Bebas, Salmun Divonis Satu Tahun – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

HUKUM

Berharap Bebas, Salmun Divonis Satu Tahun

DUKUNGAN KELUARGA. Sekda TTS non aktif, Salmun Tabun berdiskusi dengan PH dan keluarga usai mendengar putusan majelis hakim yang memvonisnya satu tahun penjara, Selasa (12/9).

TOMY AQUINODA/TIMEX

Keluarga Menangis Usai Pembacaan Putusan

KUPANG, TIMEX-Saat ditangguhkan penahanannya dalam persidangan Selasa (5/9) pekan lalu, terdakwa Salmun Tabun bersama penasehat hukum dan keluarga memiliki keyakinan akan bebas dari segala dakwaan. Namun, majelis hakim memiliki pendapat lain. Salmun divonis satu tahun penjara.

Keputusan majelis hakim ini dibacakan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dana makan minum prasmanan untuk pelantikan Bupati-Wakil Bupati TTS periode 2014-2019, Selasa (12/9) di Pengadilan Tipikor Kupang.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Edi Pramono, Sekda TTS nonaktif itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum. Yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menyatakan terdakwa Salmun Tabun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum,” sebut Ketua Majelis Hakim, Edi Pramono didampingi Hakim Anggota, Jemmy Tanjung dan Ali Muhtarom.

Karena terbukti melakukan korupsi, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun bagi terdakwa. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsidair satu bulan kurungan. Sedangkan mengenai penyetoran uang sebesar Rp 45 juta oleh terdakwa, dinyatakan sebagai pengembalian sebagian kerugian negara. Putusan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan yang diberikan Penuntut Umum. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan serta denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Pantauan Timor Express, konstruksi putusan majelis hakim yang dibacakan secara bergantian oleh hakim ketua dan dua hakim anggota dalam persidangan, sungguh-sungguh membuat penasaran banyak pihak yang hadir dalam ruang sidang. Khususnya mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menurut majelis hakim, unsur pertama yakni unsur setiap orang telah terpenuhi. Begitu juga dengan unsur kedua, yakni unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut majelis hakim juga terpenuhi. Sebab terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten TTS, dalam mengadakan ikatan perjanjian kerja dengan pihak lain, telah menguntungkan orang lain, yakni Ny. Sonya Tabun-Uly. Unsur ketiga, yakni unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut majelis hakim juga terbukti.

Yang menarik untuk dicermati yakni kesimpulan majelis hakim mengenai unsur keempat, yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Menurut majelis hakim, keterangan saksi ahli BPK RI Perwakilan NTT mengenai kerugian negara sebesar Rp 37.527.272.73, tidak dapat diterima sebagai kerugian negara. Sebab pengadaan snack telah dilaksanakan oleh saksi Mizraim Fallo dan saksi Robert Selan. Dan sebagaimana kesaksian Robert Selan di persidangan, nota pembelian snack tersebut telah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan TTS. Saat hakim menyebutkan hal ini, pengunjung sidang yang didominasi keluarga terdakwa sempat bereaksi (bersorak) penuh gembira, walau hanya sesaat.

Kondisi yang sama kembali terjadi saat majelis hakim menyentil mengenai pekerjaan bak penampung untuk kendaraan pemadam kebakaran, pembangunan garasi kendaraan pemadam kebakaran, pemeliharaan dapur dan teras rumah dinas Sekda. Menurut majelis hakim, keempat item pekerjaan tersebut telah ada beberapa pihak yang bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan demikian, tidak seharusnya dibebankan kepada terdakwa. Namun, ruangan sidang kembali senyap saat hakim menyebutkan soal pengadaan makan minum prasmanan untuk dua kegiatan, yakni pelantikan Bupati-Wakil Bupati dan persemian Kantor Bupati dan DPRD TTS.

Menurut majelis hakim, anggaran untuk penyewaan alat makan merupakan satu kesatuan dengan anggaran untuk dua item kegiatan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa justru menerbitkan lagi dua SPK untuk penyewaan alat makan dengan nilai anggaran sebesar Rp 25 juta dan Rp 24 juta. Dengan demikian, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 49 juta (tepatnya Rp 49.097.500, red). Dikurangi dengan penyetoran yang dilakukan terdakwa sebesar Rp 45 juta lebih, maka kerugian negara tinggal Rp 3.197.500.

“Terbukti adanya rangkaian kerja sama antara terdakwa selaku pengguna anggaran bersama dengan Ny. Sonya Tabun Uly,” sebut Hakim Ketua.
Tangis haru dari keluarga akhirnya pecah saat terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis satu tahun penjara. Sedangkan terdakwa Salmun Tabun tampak tegar usai divonis hakim. Meski dijatuhi pidana penjara satu tahun, Salmun belum ditahan. Sebab penangguhan penahanan yang ditetapkan majelis hakim pada persidangan belum dicabut. Bahkan dalam amar putusan, majelis hakim tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk segera menahan terdakwa. (r2/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top