Kelola Pelabuhan, Harus Punya Izin BUP – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Kelola Pelabuhan, Harus Punya Izin BUP

PIPA.Salah satu sudut Pelabuhan Tenau Kupang di bagian Barat yang dipenuhi tumpukan pipa tiang pancang.

CARLENS BISING/TIMEX

Pelindo: Diperjelas Supaya Jangan Tumpang Tindih

KUPANG, TIMEX-Rencana join pengelolaan pelabuhan oleh BUMN-BUMD-Swasta menurut PT.Pelindo III Tenau Kupang sangat memungkinkan. Namun pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus memperjelas bentuk kerja sama yang diinginkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan.

Demikian dijelaskan Manager Operasi PT.Pelindo III Tenau Kupang, Erry Ardiyanto kepada Timor Express, Selasa (12/9). Erry dikonfirmasi terkait pernyataan Menteri Perhubungan tentang usulan join operasional pelabuhan dan bandara.

Menurut Erry, yang diperbolehkan mengoperasikan pelabuhan adalah badan usaha (perusahaan) yang memiliki ijin BUP (Badan Usaha Pelabuhan) dalam hal ini pihak-pihak yang telah memilik ijin BUP diperbolehkan mengoperasikan pelabuhan dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan, Pelindo merupakan salah satu badan usaha yang mengantongi BUP.

“Memang saat ini di Indonesia ada beberapa perusahaan swasta yang telah mengoperasikan dermaga untuk pepentingan sendiri yang disebut DUKS. Dan itu pun hanya diijinkan untuk membongkar barang kepentingan mereka sendiri, tidak untuk barang umum. Contohnya TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) Pertamina, TUKS PT Maspion dan lainnya,” jelas Erry.

Dia katakan, syarat-syarat tersebut diatur di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ditanya terkait kemungkinan kerja sama tersebut, Erry katakan, semua kemungkinan ada, apalagi kalau perusahaan tersebut mengantongi izin BUP. Saat ini Pelindo III Tenau Kupang mengelola lima pelabuhan di NTT, yakni Tenau Kupang, Waingapu, Kalabahi, Ende dan Pelabuhan Laurens Say di Maumere.

Sisanya, dari lebih dari 40 pelabuhan di NTT, dikelola Kementerian Perhubungan dan ada pula yang dikelola PT.ASDP. Misalnya, Pelabuhan Wini, Atapupu, Loweleba, Reo, Marapokot, Labuan Bajo dan Larantuka dikelola Kemenhub.

Masih menurut dia, selain perusahaan yang memiliki izn BUP, juga harus memberikan konsesi dengan pemerintah melalui KSOP setempat. Konsesi, kata dia, ada sharing pendapatan yang harus langsung diserahkan ke pemerintah melalui KSOP.

“Kalau BUMN, selain memberikan konsesi profit yang didapatkan juga diSerahkan ke negara dalam bentuk deviden atas hasil usaha yang didapat,” jelas dia lagi.

BUMN, sambung dia, selain memberikan konsesi kepada negara secara langsung, BUMN juga memberikan pendapatan negara dalam bentuk deviden dari hasil profit masing-masing BUMN. Hal inilah yang menurut dia harus diperjelas oleh Kemenhub.

“Mungkin bisa digarisbawahi, dalam satu area konsesi, harus satu pengelola agar tidak tumpang tindih dalam pengelolaan yang akan timbul perselisihan, karena masih dalam satu area konsesi,” tutup dia.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, BUMN, BUMD dan swasta, bakal bisa mengelola pelabuhan dan bandara, yakni melalui skema Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja sama Operasional (KSO). Hal itu, menurut Budi Karya, dalam rangka mengefektifkan APBN.

Dari 20 pelabuhan laut, empat di antaranya ada di NTT, yakni Waingapu Sumba Timur, Kalabahi Alor, Tenau Kupang dan Ende. Sementara dari tiga pelabuhan udara (Bandara), satu di antaranya ada di NTT, yakni Bandara Komodo di Labuan Bajo Manggarai Barat.

“Dengan adanya kerja sama tersebut, maka dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih besar dan signifikan,” ujarnya. Presiden ingin membuat APBN efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan.

Selain itu lanjut dia, kerja sama tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja di daerah. Apalagi saat ini menurutnya, Pemerintah butuh dana untuk membangun daerah terluar dan terpinggir. “Dengan kita melakukan kerja sama tersebut, nanti APBN, belanja barang, belanja modal, juga SDM, yang tadinya kita alokasikan untuk pelabuhan dan bandara tersebut, bisa kita alihkan ke pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil,” jelasnya.(cel)

Click to comment

Most Popular

To Top