Pemkab dan KPU TTS Beda Pendapat – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

RAKYAT TIMOR

Pemkab dan KPU TTS Beda Pendapat

Soal Anggaran Pilkada

SOE, TIMEX – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS dan KPU TTS beda pendapat terhadap rujukan anggaran pilkada TTS tahun 2018.
Pemkab TTS menghendaki agar anggaran pilkada TTS merujuk pada Permendagri Nomor 51/2015. Sementara, KPU menghendaki anggaran pilkada merujuk pada peraturan KPU Nomor 80/2017 dan Nomor 81/2017.

Anggaran pelaksanaan pilkada TTS yang ditetapkan sebesar Rp 35 miliar lebih, belum dilakukan penandatangan Naskah Persetujuan Hibah Daerah (NPHD).

Pelaksana tugas Sekda TTS, Epy Tahun kepada wartawan di SoE, Rabu (13/9) mengatakan, beda pendapat anggaran pilkada yang selama ini terjadi yakni Pemkab TTS berpendapat bahwa dana sharing dari Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp 10 miliar, digabung dengan anggaran yang disediakan Pemkab TTS, sehingga akan berjumlah Rp 35 miliar lebih.

Sementara, KPU berpendapat bahwa dana sharing diluar alokasi anggaran dari Pemkab TTS. Sehingga, total anggaran pelaksanaan pilkada TTS yang di dalamnya juga pelaksanaan pilgub NTT, senilai Rp 45 miliar lebih.

Akibat perselisihan itu, Pemkab TTS akan menggelar pertemuan dengan KPU dan DPRD untuk menyamakan persepsi. “Kalau merujuk pada Permendagri Nomor 51 tahun 2015, maka pokja hanya 17. Sementara, KPU bentuk 20 pokja. Sehingga, ada kelebihan tiga pokja.

Kalau merujuk pada Permendagri, maka anggaran akan berkurang karena tiga pokja dihilangkan,” ungkap Epy.

Dikatakan, prinsipnya Pemkab TTS tidak berkeinginan untuk menunda pelaksanaan pilkada di TTS. Buktinya, melalui anggaran induk tahun 2017, Pemkab TTS bersama DPRD TTS telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Pada perubahan anggaran tahun 2017 juga akan dialokasikan serta anggaran induk tahun 2018 akan dialokasikan lagi untuk menjawab kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada senilai Rp 35 miliar lebih.

“Batas penandatanganan NPHD tanggal 27 September mendatang. Jadi kami optimis akan dapat selesaikan beda pendapat yang sekarang terjadi, sehingga tahapan pilkada dapat dilaksanakan,” tutur Epy.

Terpisah, Ketua KPU TTS, Ayub Magang ketika dikonfirmasi mengatakan, 10 kabupaten/kota pelaksana pilkada di NTT, anggaran pilkada seluruhnya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 80/2017 dan Nomor 81/2017. Itu merupakan regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada, sehingga jika Pemkab TTS beranggapan bahwa KPU merujuk pada regulasi yang salah, pihaknya siap untuk diproses secara hukum.

Dikatakan, beda pendapat yang terjadi selama ini sudah digelar pertemuan berulang kali, namun tidak menemukan kesepahaman.

Menurutnya, Pemkab TTS sudah mendapat penjelasan dari pemerintah pusat bahwa Permendagri Nomor 51/2015 hanya berlaku untuk pelaksanaan pilkada tahun 2015. Sementara, pilkada tahun 2017 mengacu pada Peraturan KPU Nomor 80/2017 dan Nomor 81/2017.

“Kalau kita mau merujuk pada Permendagri Nomor 51 tahun 2015, berarti hanya Kabupaten TTS saja yang menggunakan aturan yang berbeda. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya merujuk pada Peraturan KPU Nomor 80/2017 dan Nomor 81/2017. Kalau mau merujuk pada permendagri, kami tentu tidak bersedia untuk melaksanakan pilkada. Karena kami tidak mau berurusan dengan hukum,” tegas Ayub.

Ayub mengatakan, jika Pemkab TTS berpendapat bahwa merujuk pada Permendagri Nomor 51/2015 dengan mengurangi pokja dari 20 menjadi 17 akan mengurangi anggaran, justru Pemkab TTS keliru. Karena Permendagri Nomor 51/2015 mengakomodir sejumlah honor pelaksana dan membiayai kegiatan lembur yang biaya per jam nilainya sangat besar.

Honor dan biaya lembur jika diakumulasikan nilainya lebih besar dari pembiayaan tiga pokja yang diakomodir dalam Peraturan KPU Nomor 80/2017 dan Nomor 81/2017. “Kami sebenarnya sudah jelaskan ulang-ulang kepada Pemkab TTS, tetapi tidak tahu kenapa sampai sekarang juga belum panggil kami untuk tanda tangan NPHD. Sedangkan batas penandatanganan NPHD tanggal 27 September. Kalau mau dipanggil kecuali tanda tangan NPHD, tapi kalau panggil untuk koordinasi saya pikir koordinasi sudah dilakukan ulang-ulang tetapi hasil tidak ada,” bilang Ayub.

Dikatakan, rujukan aturan anggaran tidak perlu dipersoalkan lagi, karena Pemkab TTS yang diwakili Asisten I dan Komisi I DPRD TTS sudah konsultasi ke pemerintah pusat. Sehingga rujukan aturan anggaran sesungguhnya sudah diketahui Pemkab TTS, namun masih ada perbedaan hingga saat ini.

“Kalau bilang biaya tiga pokja itu besar, bagi saya pembiayaan konsultasi ke provinsi dan pusat justru sudah melampaui pos anggaran tiga pokja,” tegas Ayub.

Ditegaskan, jika penandatanganan NPHD terlambat dan anggaran belum tersedia hingga 12 Oktober, maka ia tidak bersedia melaksanakan pilkada. Pasalnya, proses penggunaan dana hibah cukup lama karena penggunaan dana hibah merujuk tata cara penggunaan APBN. Sehingga revisi rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) harus dilakukan oleh sekjen dan itu membutuhkan waktu minimal satu bulan lebih.

“Menurut kami Pemkab dan DPRD TTS tidak percaya dengan kami untuk menyerahkan dana begitu banyak. Sementara dalam aturan jelas mengatakan bahwa dana hibah bukan tanggung jawab pemerintah, sehingga dana hibah itu merupakan tanggung jawab kami secara penuh,” tandas Ayub. (yop/ays)

Click to comment

Most Popular

To Top