Jaga Integritas dan Jangan Tergoda – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Jaga Integritas dan Jangan Tergoda

LANTIK PANWASLU. Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu (kanan) saat melantik 66 anggota Panwaslu 22 kabupaten/kota di NTT, Jumat (15/9) di Swiss Bellin Kristal Hotel Kupang.

FERDY TALOK/TIMEX

Pesan Ketua Bawaslu NTT untuk 66 Anggota Panwaslu

KUPANG, TIMEX-Anggota Panwaslu kabupaten/kota resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Bawaslu NTT, Nelce R.P. Ringu di Swiss Bellin Kristal Hotel Kupang, Jumat (15/9). Pelantikan Panwaslu tersebut untuk masa kerja Pilgub NTT dan Pilkada 10 kabupaten di NTT 2018 dan untuk Pemilu legislatif dan Pilpres 2019.

Hadir dalam pelantikan itu antara lain Asisten I Setda NTT, Mikhael Fernandes, Ketua KPU NTT, Maryanti Luthurmas-Adoe, Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggu, utusan Polda dan Korem dan undangan lainnya.

Jumlah anggota Panwaslu yang dilantik sebanyak 66 orang. Rinciannya, setiap kabupaten/kota di NTT memiliki tiga anggota Panwaslu. Pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama pelantikan Panwaslu untuk Pilgub dan Pilkada dan sesi kedua yakni pelantikan Panwaslu untuk Pemilu dan Pilpres 2018.

Ketua Bawaslu NTT, Nelce R.P. Ringu dalam sambutannya mengemukakan, 66 orang anggota Panwaslu NTT yang dilantik bukan formalitas. Namun, patut dimaknai dengan kerja yang terbaik demi peningkatan kualitas demokrasi. Disebutkan, Pilgub dan 10 pilgub 2018 bukan even yang mudah. “Ini berat dan memang tantangan berat. apalagi semua masyarakat memberi ekspektasi tinggi soal pengawasan,” ujarnya.

Karena itu, tegas dia, semua anggota Panwaslu harus menjaga integritas dan penguatan kapasitas. “Jaga integritas dan terus tingkatkan kapasistas. Jangan mau digoda atau tergoda,” ujarnya.

Disebutkan, Pilgub dan Pilkada di NTT punya tantangan tersendiri. Untuk itu, taati semua regulasi dan jangan pernah melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan lembaga. “Kerja itu jujur dan konsisten,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda NTT, Mikhael Fernandes saat membacakan sambutan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengutarakan, Panwaslu harus bekerja penuh tanggung jawab dan jujur. Panwaslu dalam tugas pengawasan, hendaknya memberi ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat. Hal ini untuk menjamin pemilu yang demokratis, pemilu yang bersih.

Dia juga meminta agar anggota Panwaslu untuk memahami aturan secara konprehensif sehingga tidak menabrak aturan yang ada. Untuk keuangan, tambahnya, hendaknya hati-hati dalam mengelolanya. Pasalnya, bisa saja menimbulkan kerugian negara dan pada gilirannya berimplikasi kepada hukum. “Biasanya, hal keuangan ini yang bisa bermasalah. Pakai sesuai dengan peruntukannya. Jangan untuk hal-hal yang tidak ditetapkan,” tukasnya.

Dia meminta Panwaslu menjaga independensi. “Jangan tergoda dengan rayuan dan tetap konsisten dalam komitmen atas tugas yang dilaksnakaan,” kata Fernandes membacakan sambutan gubernur.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam sambutannya mengemukakan, saat ini masih disebut sebagai Panwaslu. Namun, dalam beberapa bulan mendatang, akan berubah jadi Bawaslu dan menjadi lembaga tetap sebagaimana dalam UU Pemilu 2017.

Dia berpesan, masih ada waktu menjalankan tugas dan menunjukan kemampuan. Jika mampu, maka bisa saja lolos dalam seleksi Bawaslu kabupaten/kota. “Panwaslu akan berubah menjadi Bawaslu sesuai UU baru. Nanti silakan ikut dalam seleksi lagi dan bekerja di lembaga tetap. Sekarang masih bersifat ad-hock,” kata Siregar.

Pada kesempatan itu, dia meminta seluruh anggota Panwaslu untuk mengerti dan menjalankan tugas dengan baik. Jika tidak, pastinya akan menimbulkan masalah.
Siregar berharap agar menjalankan tugas sesuai Tupoksi maupun regulasi. Jangan melampaui itu. “Lihat tugas apa yang harus dijalankan. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Peganglah prinsip kebenaran dan keadilan, sehingga tetap teguh,” katanya.

DKPP, kata Siregar, telah mengeluarkan sejumlah aturan dimana anggota Bawaslu dan Panwaslu tidak bisa bertemu pihak terkait Pilkada, Pemilu maupun Pilpres. Jika ketahuan, maka bakal disanksi. Lebih dari itu, Panwaslu dan Bawaslu juga tidak bisa bersama pihak terkait dalam ruangan, dalam mobil dan lainnya. Karena hal itu mengganggu independensi. (lok/ito)

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!