FH dan PAKU Undana Tolak Hak Angket KPK – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

FH dan PAKU Undana Tolak Hak Angket KPK

TOLAK HAK ANGKET. Mahasiswa Fakultas Hukum dan PAKU Undana menggelar panggung orasi menolak Pansus Hak Angket KPK yang sedang berlangsung di DPR RI, Sabtu (16/9).

FERDY TALOK/TIMEX

Bakal Lemahkan dan Bekukan Lembaga Anti Rasuah

KUPANG, TIMEX-Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dan Pusat Anti Korupsi Undana (PAKU) Undana panggung orasi penolakan hak angket KPK oleh DPRD. Kegiatan itu, berlangsung di halaman FH Undana Kupang, Sabtu (16/9) pekan lalu.

Pantauan media ini, panggung orasi itu tidak saja dihadiri mahasiswa dan BEM FH, namun juga dihadiri Dekan FH, John Nome, sejumlah dosen, termasuk Kepala PAKU Undana, Bill Nope.

Masih menurut pantauan media ini, selain pembacaan pernyataan sikap, panggung orasi penolakan hak angket itu, diisi dengan puisi anti korupsi, hip hop anti korupsi juga orasi yang silih berganti disampaikan pengurus BEM FH hingga Dekan FH.

Dekan FH, John Nome dalam orasinya mengemukakan, mahasiswa dan masyarakat harus berdiri digaris terdepan, untuk menolak hak angket yang sedang bergulir, dan disinyalir akan berakhir dengan rekomendasi pembekuan KPK.

Disebutkan, KPK merupakan anak kandung reformasi, yang tujuan pembentukannya, untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang sudah menggurita. “KPK lahir untuk berantas perilaku korupsi pejabat negara yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Korupsi memang butuh penanganan khusus dan KPK sangat tepat didirikan,” paparnya.

Dikatakan, dirinya jelas menolak dengan tegas praktik-praktik kotor yang ingin menghilangkan KPK. KPK masih dibutuhkan kehadirannya di Indonesia. Terbukti, korupsi bukan menurun, melainkan kian meningkat.

Dia mengemukakan, mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang terdidik, hendaknya peka dengan kondisi ini. Lawan menjadi pilihan utama, jika lembaga KPK ingin dilemahkan. Tidak saja itu, mahasiswa juga harus peka dengan kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.

Baginya, Hak Angket yang ada tidak memenuhi syarat hukum, dan tidak ada alasan apapun untuk membekukan KPK. “Mari kita tolak hak angket dan rencana pembekuan KPK,” tegas dia.

Pada kesempatan itu, dibacakan dibacakan pernyataan sikap mahasiswa FH Undana. Adapun pernyataan FH dan PAKU Undana antara lain, pertama, status hak angket tidak berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Penggunaan hak angket hanya bisa ditujukan kepada Pemerintah. Pasalnya, KPK bukan merupakan lembaga pemerintah, melainkan lembaga negara yang bersifat independen, yang tidak berada dibawah salah satu cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kedua, tentang pembentukan pansus, dinilai cacat hukum dan bertentangan atau menabrak Pasal 201 UU MD3, yakni keanggotaan pansus terdiri atas semua unsur fraksi di DPR. Tetapi, Kenyataannya hanya 7 fraksi yang mengirimkan wakilnya ke pansus KPK. Sementara Partai Demokrat, PKS dan PKB tidak mengirimkan wakilnya.

Ketiga, menurut mahasiswa FH, adanya konflik kepentingan, karena terkait Ketua Pansus Agun Gunandjar merupakan salah satu anggota DPR yang diduga menerima aliran dana dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Keempat, Pansus Angket KPK adalah bentuk sistematis pelemahan terhadap kewenangan KPK yang sedang menangani kasus korupsi e-KTP, maka harus dilawan dan dibatalkan.

Pernyataan sikap kelima, upaya untuk melemahkan KPK, sama saja dengan membekukan misi pemberantasan korupsi yang masih terjadi di bumi Indonesia. Keenam, komitmen mahasiswa FH Undana mendukung KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (lok)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!