Investor Butuh Data Sebelum Berinvestasi – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Investor Butuh Data Sebelum Berinvestasi

DISKUSI.(ki-ka) Moderator, Pius Rengka, Akademisi Unika Kupang, Stanis Man, Pengusaha, Bobby Lianto dan Anggota DPRD NTT, Winston Rondo saat diskusi pada Seminal Hari Statistik Nasional yang berlangsung di Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang, Rabu (20/9).

CARLENS BISING/TIMEX

Akademisi: Bangun Tanpa Data, Perencanaan Bias
BPS NTT Gelar Seminar Hari Statistik Nasional 2017

KUPANG, TIMEX-Data merupakan dasar untuk menentukan sebuah rencana pembangunan, baik di sektor pemerintahan maupun di kalangan swasta. Dan, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengumpulkan, menyediakan dan mempublikasikan data statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selain sensus penduduk, sensus ekonomi dan juga survei indeks harga kebutuhan, BPS melakukan beberapa jenis survei. Kepala BPS Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia menyebutkan, di tahun 2017 ini, BPS melakukan survei sebanyak 100 lebih. “Tahun 2018 nanti ada sekira 200 survei. Ini permintaan dari kementerian dan lembaga,” kata Maritje saat membuka Seminar Hari Statistik Nasional 2017 yang berlangsung di Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang, Rabu (20/9).

Dia jelaskan, beberapa jenis survei, misalnya survei sosial ekonomi nasional, survei pengalaman hidup perempuan atau survei kekerasan terhadap perempuan, survei perilaku anti korupsi, survei tingkat kebahagiaan, dari KPK juga minta survei integritas, survei indeks demokrasi.”Sensus itu kalau ada responden yang tidak mau memberikan data, itu ada hukumnya,” sambung dia.

Menurut Maritje, data-data yang dihasilkan BPS harus akurat, terbaru, koheren dan sesuai kebutuhan. Selain itu juga mudah diakses dan mudah dimengerti. Dia tegaskan, sensus atau survei yang dilakukan tidak ada kepentingan untuk pihak tertentu. Misalnya, fakta menunjukan bahwa angka kemiskinan naik, BPS wajib menyatakan naik. Namun dia juga berharap adanya kritikan dan masukan kepada BPS untuk penyempurnaan data-data yang dihasilkan.

Dalam seminaryang dipandu Pius Rengka itu, BPS menghadirkan tiga narasumber, masing-masing Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang, Stanis Man, Ketua BPOD REI NTT, Bobby Lianto dan Anggota DPRD NTT, Winston Rondo.

Stanis Man pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah dalam proses pembangunan harus berdasarkan data. Tidak hanya dalam perencanaan, tetapi saat pelaksaan program. Tidak bisa menggunakan metode prediksi. Bahkan dia mencontohkan prediksi ala paranormal. “Saya punya keyakinan bahwa pembangunan yang tidak dilandasi oleh data yang akurat, maka akan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih bias,” kata Stanis.

Bobby Lianto yang juga salah satu pengusaha muda NTT menambahkan, saat ini data yang dihasilkan BPS semakin baik meski masih ada beberapa daerah yang belum lengkap datanya. Bobby katakan, data begitu penting dalam proses pembangunan, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi. Tidak hanya investor luar, namun juga pengusaha lokal.

Sebagai pengusaha properti, Bobby mengaku sedang mengembangkan perumahan dan siap menjangkau seluruh kabupaten di NTT. Sehingga, dia membutuhkan data terkait populasi penduduk, baik laki-laki dan perempuan, latar belakang pendidkan hingga pekerjaan dan potensi ekonomi lainnya.

Salah satu data yang menurut dia belum bisa diperoleh dari BPS adalah data masyarakat yang belum memiliki rumah. Misalnya, mereka yang sudah berusia 21 tahun tetapi belum memiliki rumah. Atau sebelum usia 21 tahun tetapi sudah menikah dan belum punya rumah.

Data tersebut menurut dia menjadi ukuran bagi investor sebelum membuat peremcanaan. Kalau belum lengkap, investor harus turun ke lokasi dan melakukan survei, sehingga bisa menjadi hambatan untuk berinvestasi. “Kalau data tidak lengkap, maka kita kurang bisa menjual. Misalnya ada investor perumahan yang mau investasi dan dia lihat data di suatu daerah, ada PNS 2.000 orang, dan 1000 PNS itu belum punya rumah, maka ini peluang,” beber dia.

Sementara Winston Rondo mengemukakan, selama tiga tahun menjadi anggota DPRD NTT, pihaknya sering menerima laporan dari pemerintah dalam angka. Namun pihaknya selalu berupaya untuk mendapatkan data pembanding lain. Pasalnya, apa yangditampilkan pemerintah berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. ”

Misalnya, dalam APBD dan APBD perubahan dikatakan, jumlah penduduk miskin terus berkurang, penganggurang berkurang, populasi sapi bertambah, tingkat kematian ibu dan anak semakin berkurang. Tetapi menurut dia, fakta yang mereka temui dalam kegiatan reses dan kunjungan kerja, terbalik. Dia contohkan, dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya, April 2017 menggunakan data Bank Indonesia.

Padahal menurut Winston, selama ini data yang digunakan adalah BPS. Hal ini pun mengundang reaksi pihaknya karena dta BPS dan BI berbeda. Hal ini menurut Winston sebagai sebua kecenderungan dalam menjadi posisi aman. “Kita pilih yang kita suka, yang mendukung kita. Saya kira itu kelakuan,” kata politikus Partai Demokrat itu.(cel)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!