Ingin Mengadu, Guru Kontrak Batal Temui Bupati – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

RAKYAT TIMOR

Ingin Mengadu, Guru Kontrak Batal Temui Bupati

MENGADU. Sejumlah guru saat bertandang ke kantor bupati untuk memperjuangkan nasib mereka, Senin (9/10).

YOHANES SIKI/TIMEX

Tidak Ada Kepastian dari Dinas PPO dan Bapegdiklat

KEFAMENANU, TIMEX – Sejumlah guru kontrak daerah terpaksa menemui Bupati TTU. Pasalnya, hingga saat ini mereka belum menerima surat keputusan (SK) kontrak. Sementara, guru lainnya yang nasibnya sama sudah menerima SK kontrak.

Pantauan Timor Express, Senin (9/10) sejumlah guru hadir guna bertemu Bupati TTU untuk berdialog, namun tidak berhasil karena bupati tidak berada di tempat.
Sejumlah guru yang ingin menemui bupati yakni Angela Marice Botha, guru SDK Benus, Maria Yosefina Tael, guru SDK Kaenbaun dan Serigildus Uskono, guru SDK Kut.

Saat dikonfirmasi di lantai dua kantor bupati TTU, para guru mengaku kehadirannya bukan untuk mengadu, tetapi hanya untuk memastikan apakah namanya ikut diusulkan sampai ke meja bupati atau tidak. Sebab, sudah beberapa kali meminta kepastian di Dinas PPO dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Bapegdiklat) TTU tidak ada kepastian kejelasan.

“Kita sudah beberapa kali tanya di Dinas PPO, katanya nama sudah dikirim ke Bapegdiklat tapi setelah di Bapegdiklat katanya masih di Dinas PPO. Sehingga, lebih baik kami tanya langsung ke bupati,” tandas Serigildus.

Sementara, Maria Yosefina mengaku sudah mengajar suka rela sejak tahun 2004 dan baru menerima SK kontrak tahun 2009. Tapi di tahun 2017 belum mendapat SK bersama rekan lainnya karena alasan kekurangan jam mengajar. Tetapi syarat untuk mengabdi 24 jam mengajar sudah dipenuhi. Sehingga, kehadirannya untuk meminta bantuan bupati agar bisa memperhatikan nasibnya termasuk rekan guru lain yang selama ini mengabdi di pelosok desa.

“Kami sementara UTS tapi setelah awasi ujian kami datang untuk perjuangkan nasib kami. Ini bukan mengadu, tapi kami mau tanya kepastian nama kami ikut diusulkan atau tidak,” tandas Maria Yosefina.

Sementara, Kepala Dinas PPO Kabupaten TTU, Emanuel Anunu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menuturkan, jumlah tenaga kontrak daerah sebanyak 450 orang. Dari jumlah tersebut, tersisa 18 guru yang belum terima SK kontrak. Alasannya, pembagian tugas jam mengajar yang belum memenuhi standar 24 jam.
Dikatakan, setelah diarahkan untuk mengabdi di sekolah yang butuh tenaga guru jam mengajarnya sudah memenuhi 24 jam mengajar. Sehingga sebanyak 18 guru namanya sudah diusulkan ke bupati untuk diparaf SK-nya.

“Kewajiban guru sudah terpenuhi sehingga namanya sudah ada diatas meja bupati. Semua nama kita kirim untuk di paraf SK-nya, tapi apakah nama keluar atau tidak sangat tergantung kewenangan bupati,” tandasnya.

Dikatakan, guru kontrak daerah juga berpeluang yang sama untuk dimutasi dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah. Sebab, ada sekolah tertentu yang terjadi penumpukan guru. (mg24/ays)

 

Click to comment

Most Popular

To Top