BPN Kekurangan Tenaga, Program PTSL Terhambat – Timor Express

Timor Express

RAGAM

BPN Kekurangan Tenaga, Program PTSL Terhambat

KELAPA LIMA, TIMEX – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Kupang terancam gagal. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang kekurangan tenaga.

Hal ini disampaikan Kepala BPN Kota Kupang, Tom More, pekan lalu di ruang kerjanya. Ia mengatakan BPN Kota Kupang kekurangan tenaga untuk mengukur tanah. Program PTSL untuk Kota Kupang tahun ini adalah 20 ribu bidang tanah atau 20 ribu sertifikat. Namun, BPN hanya mempunyai empat orang tenaga. “Ini yang menjadi kendala kita di sini. Kadang-kadang permohonan sudah tiga bulan belum ada pengukuran di lapangan,” kata Tom.

Saat ini, realisasi program PTSL belum mencapai 50 persen. Salah satu kendala adalah pemilik tanah tidak ada di tempat. Selain itu, ada yang sudah selesai diukur, namun pemiliknya tidak datang lagi ke BPN.

Oleh karena itu, ia berharap lurah dan camat harus proaktif. Dengan demikian, dapat menyampaikan informasi kepada warganya agar memanfaatkan program ini.

Tom yang baru enam bulan menjabat Kepala BPN Kota Kupang ini mengatakan lurah-lurah di Kota Kupang tidak proaktif. Ini dibuktikan dengan tidak hadirnya lurah saat BPN lakukan sosialisasi di kecamatan. Karena merasa program ini bakal terhambat, BPN pun kini melakukan sosialisasi langsung ke kelurahan. “Kami undang masyarakat dan lurah untuk ikut sosialisasi,” katanya.

Tom juga menanggapi keluhan yang disampaikan anggota DPRD Kota Kupang, Maurits Kalelena terkait lambatnya pelayanan petugas BPN di loket. Menurutnya, sistem yang ada sudah seperti itu. Setiap pemohon harus mengantre untuk mengambil formulir. Oleh karena itu, jika memang ada keluhan, BPK siap melakukan evaluasi kembali. “Kami akan lihat kembali pelayanan kami,” katanya.

Pada kesempatan itu, Maurits Kalelena mengatakan pelayanan di BPN mesti lebih cepat. Selain itu, formulir permohonan sertifikat mestinya disimpan di bagian depan, sehingga warga yang membutuhkan tidak perlu mengantre untuk mendapatkan formulir. “Tadi saya hanya hanya mau ambil formulir, tapi antre sampai 20 menit. Mestinya formulir ditaruh saja di bagian depan supaya tinggal ambil, tidak perlu antre,” katanya.

Sementara terkait program PTSL, Maurits mengatakan lurah dan camat perlu proaktif untuk menggerakkan warganya sehingga program ini cepat selesai. Apalagi, BPN terbatas dalam jumlah petugas. “Perlu disampaikan ke wali kota agar mendesak lurah supaya bergerak cepat di lapangan,” kata Maurits.

Pada kesempatan itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kota Kupang, Eksam Sodak meminta DPRD Kota Kupang untuk meninjau kembali peraturan daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pasalnya, BPHTB di Kota Kupang sangat tinggi. Akibatnya program satu juta rumah subsidi sulit direalisasi karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB yang sangat tinggi. “Ini ada di Perda sehingga kita minta dewan segera revisi,” kata Eksam. (mg25/sam)

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!